Angka indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal domestik belakangan ini cenderung terus menguat mendekati level 5.000. Ini tentu mengindikasikan derasnya aliran modal (hot money) dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.  Hal ini dapat menimbulkan potensi bubble sangat besar,  mengingat masih terbatasnya instrumen finansial yang tersedia saat ini.

Karena, apabila terjadi misalokasi sumber daya akibat ketidakjelasan prioritas pembangunan. Sedikit saja berakselerasi misalnya, ekonomi dipacu tumbuh 6,8% sesuai skenario APBN, ekonomi RI langsung mengalami gejala overheating yang ditandai oleh tingginya tekanan inflasi dan meningkatnya defisit transaksi neraca berjalan.

Apalagi belakangan ini  surplus neraca berjalan cenderung turun, bahkan negatif  pada awal 2012 akibat pengaruh perlambatan ekonomi global, ekspor cenderung turun. Sementara itu, impor barang konsumsi, terutama dari China cenderung meningkat. Status investment grade juga memicu aliran investasi ke sektor riil yang pada gilirannya juga mendorong naiknya impor barang modal seperti mesin-mesin/peralatan dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di dalam negeri.

Selain itu, peningkatan defisit perdagangan juga dipicu oleh naiknya konsumsi BBM domestik dan rendahnya lifting minyak Indonesia.  Di sisi lain, neraca jasa tak dapat diharapkan karena secara historis Indonesia selalu mengalami defisit neraca jasa terutama dari yang bersifat tradable, mengingat langkanya nilai tambah ekspor nonmigas.

Tidak hanya itu. Tren kenaikan jumlah penduduk kelas menengah yang kini mencapai 56% dari total penduduk Indonesia, juga cenderung konsumtif  sehingga berpotensi mendorong naiknya angka defisit dan inflasi. Apalagi jika peningkatan konsumsi tersebut tak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi domestik, maka impor pun cenderung meningkat.

Tren ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Sebab, bila kapasitas produksi domestik tak kunjung meningkat, negeri ini cepat atau lambat dapat masuk ke dalam kondisi yang disebut sebagai perangkap kelas menengah (middle income trap) seperti yang dialami beberapa negara di Amerika Latin. Dalam kondisi ini, pendapatan per kapita akan cenderung stagnan, sementara proses multiplier ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan amat lamban.

Jelas, untuk menghindari situasi demikian, maka pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik melalui politik anggaran maupun regulasi yang mendukung. Persoalan misalokasi sumber daya, terkait subsidi energi yang salah sasaran juga perlu dipecahkan segera, di samping prioritas lain terkait soal governance dan penyederhanaan birokrasi di kementerian/lembaga (K/L).

Untuk itu, dukungan terhadap keberadaan industri dasar kini mutlak diperlukan. Keputusan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku (kebijakan hilirisasi) merupakan salah satu langkah awal yang baik dalam menciptakan industri dalam negeri yang kuat.

Akhirnya, kita perlu menyadari bahwa peringkat utang yang dibuat lembaga asing hanyalah opini yang bersifat subjektif dan bisa berubah setiap saat. Bagaimanapun, lembaga pemeringkat asing umumnya hanya bertujuan untuk kepentingan sesaat demi kepentingan pengusaha asing.

Patut diingat, bahwa Indonesia pernah mendapatkan  investment grade pada 1992, namun karena pengelolaan negara tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, Indonesia akhirnya terkena krisis enam tahun kemudian pada 1998. Semoga kita jangan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, jika pemerintah kurang mengantisipasi kondisi ekonomi saat ini.