Menperin Isyaratkan Inalum Jadi BUMN Baru

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku masih terus melakukan pembicaraan dengan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) dari Jepang selaku pemegang saham mayoritas PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk pengambilalihan perusahaan tersebut.

Berbeda dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Hidayat mengemukakan pembicaraan kedua pihak mengarah pada pembentukan BUMN anyar. \"Saya sedang dalam tahap akhir negosiasinya,\" ujarnya di Jakarta , Senin (11/3).

Sebelumnya, pemerintah memiliki beberapa skenario dalam pengambilalihan Inalum. Diantaranya memerintahkan perusahaan seperti PT Antam untuk mengelola pabrik alumunium itu.

Menperin menyatakan telah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) buat menghitung berapa nilai paling pantas buat pengambilalihan perusahaan Jepang itu. Hidayat masih enggan membeberkan berapa besaran uang yang harus digelontorkan pemerintah.

\"Nilai bukunya yang disepakati kedua pihak untuk dibeli. Mereka sudah menghitung, kami juga menghitung, kami juga sudah meminta BPKP untuk hitung, jangan murah jangan terlalu mahal,\" katanya.

Inalum berdiri pada 1976, dengan 58% sahamnya dikuasai konsorsium 12 perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Corporation. Pada 2012 penjualan mencapai 198.003 ton. Dengan perincian, diekspor ke Jepang sebesar 115.002 ton dan domestik sebesar 83.001 ton.

Hasil kajian Tim Pengambilalihan Inalum menyebutkan, pengambilalihan saham Inalum akan berdampak positif pada kepentingan negara. Alasannya, industri alumunium memiliki prospek baik seiring program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah.

Industri pengolahan alumunium memiliki keuntungan tinggi. Selain itu, PT Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap dan dapat menjadi langkah menuju integrasi industrialisasi di Indonesia.

Bebas Kepentingan

Untuk itu, Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengungkapkan, Inalum harus jadi milik Indonesia sepenuhnya. \"Jangan ada lagi lobi masalah Inalum dan yang lebih penting, Inalum harus bebas dari kepentingan Jepang, karena selama ini Jepang telah lama menikmati sumber daya alam Indonesia. Jangan lagi ada intervensi Jepang di Inalum,\" tegas Marwan saat dihubungi Neraca.

Lebih jauh lagi Marwan memaparkan, Inalum harus dikuasai oleh BUMN atau konsorsium dari dalam negeri, yang melibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Aneka Tambang (Antam), kedua BUMN ini terkait dengan pasokan listrik dan Smelter untuk pengolahan tambang mineral tersebut.

Untuk pengambilalihan Inalum, ujar Marwan, seharusnya pemerintah menyerahkan kepada tim independent untuk membuat hitungan yang pasti dan bebas dari kepentingan antara Indonesia dan Jepang karena penggantian tersebut terkait pembangkit listrik dan smelter yang ada di Inalum.

Sebelumnya Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait mengungkapkan, pasca berakhirnya kerja sama antara Inalum dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 2013, pihak Jepang masih berambisi membeli 30% saham perusahaan asal Sumatera Utara.

\"Pihak Jepang masih berambisi bisa menjadi bagian dari pemegang saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Saat ini, Jepang melalui konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) menguasai sekitar 60% saham Inalum,\" kata Effendi.

Sebagai pemegang saham mayoritas, menurut Effendi, otomatis yang menjadi keinginan Jepang harus diikuti. Pihak Jepang meminta agar kerjasama yang dimulai sejak tahun 1975 tetap dilanjutkan.

\"Mereka awalnya meminta agar kerjasama tetap dilanjutkan. Tapi, pemerintah sudah menegaskan bakal mengakhiri kerjasama dan pihak Jepang menyampaikan minat agar bisa memiliki 30% saham atas Inalum pasca pengakhiran kerjasama pada 2013,\" paparnya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari mengatakan, pemerintah Indonesia tetap pada keputusan untuk mengkahiri kerjasama.

\"Pemerintah, akan mengambil alih penuh Inalum. Namun, pihak Jepang pernah meminta kepemilikan atas 30% saham Inalum dan menawarkan investasi sebesar US$ 300-400 juta untuk menaikkan kapasitas Inalum menjadi 425 ribu ton per tahun,\" katanya.

Pasokan Domestik

Anshari menambahkan, pemerintah menginginkan kapasitas Inalum menjadi 600 ribu ton per tahun. \"Kebutuhan aluminium domestik saat ini sekitar 600 ribu ton per tahun. Pengembangan Inalum membutuhkan dana hingga US$1,3 miliar dan fokus pemerintah mengambilalih Inalum secara penuh,\" tandasnya.

Setelah masa kontrak kerjasama dengan Jepang berakhir pada Oktober tahun depan, pemerintah menegaskan kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) harus kembali ke tangan pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan \"ya buat kita yang paling penting kembali dulu. 100% dulu titlenya ke Indonesia, setelah itu kalau mau apapun dibicarakan bisa saja, untuk dibicarakan. Sepanjang itu menguntungkan, kepentingan nasional kita terjaga, pasar domestik kita juga meningkat kebutuhan domestik kita, jadi yang penting itu, kembali dulu deh,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

BERITA TERKAIT

RAPAT KOORDINASI BUMN

Menteri BUMN Rini M Soemarno menyampaikan materi arahan dalam Rapat Koordinasi BUMN, di Bengkulu, Bengkulu, Rabu (22/11). Kementerian BUMN menggelar…

ACES Buka Gerai Baru Ke-15 di Purwokerto

Menjelang tutup akhir tahun, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) kembali membuka gerai baru. Gerai ini merupakan gerai baru ACES…

Tekan Efisiensi, Holding BUMN Tambang Tidak Efektif

NERACA Jakarta –Keputusan pemerintah yang akan membuat holding BUMN sektor pertambangan masih dinilai skeptis dari pelaku pasar dan justru dinilai…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Industri Logam Masih Jadi Andalan Pertumbuhan

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan industri masih bisa terjaga, karena ditopang dari beberapa pertumbuhan industri seperti…

Perikanan Tangkap - KKP Rampungkan Pengadaan Bantuan Kapal di 2017

NERACA Jakarta – Program pengadaan kapal perikanan tahun 2017 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)…

RI-Norwegia Perkuat Komitmen Kerjasama Akuakultur

NERACA Jakarta - Indonesia dan Norwegia kembali menguatkan komitmen kerjasama di bidang Perikanan Budidaya khususnya pengembangan budidaya laut. Komitmen tersebut…