NERACA

Jakarta – Di tengah kelesuan ekspor migas nasional, pemerintah terus menggenjot ekspor nonmigas. Untuk saat ini pemerintah memprediksi, nilai ekspor produk mebel dan kerajinan Indonesia bisa mencapai US$ 2 miliar ditahun ini.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan, peningkatan nilai ekspor ini bisa dicapai melalui program hilirisasi bahan baku kayu.\"Pemerintah sudah melarang ekspor bahan baku mentah sehingga ada kesempatan untuk menambah nilai produk baik kayu maupun rotan,\" kata Hidayat di Jakarta, Senin (11/3).

Menurut Mantan ketua kadin ini, program hilirisasi ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memajukan industri mebel dan kerajinan melalui peningkatan nilai ekspor bahan baku kayu yang berasal dari hutan. Peningkatan nilai ekspor ini diperkuat dengan terbitnya regulasi mengenai legalitas kayu. Regulasi legalitas kayu ini bertujuan menjamin kayu asal Indonesia yang beredar di pasar dunia tidak diperoleh secara ilegal.

Untuk itu, Hidayat menambahkan pemerintah telah menyusun sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi pengelola hutan dan perusahaan pengolah bahan baku kayu untuk menerapkan ini. Kedepan, pemerintah ingin produk mebel dan kerajinan tidak lagi didapat dari kayu alam melainkan dari hutan tanaman.

\"Dengan adanya SVLK maka perdagangan kayu domestik dan ekspor harus kayu legal. Ini juga menjadi jaminan kepercayaan negara lain dalam membeli produk Indonesia,\" katanya.

Hidayat menyebutkan, nilai ekspor mebel dan kerajinan di Indonesia berfluktuasi karena dipengaruhi oleh perekonomian negara-negara pembeli. Tujuan utama ekspor produk mebel dan kerajinan Indonesia diantaranya ke Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Inggris, dan Belanda.

Pada 2008 nilai ekspor mencapai US$ 2,25 miliar, kemudian turun menjadi US$ 1,37 miliar pada 2009. Penurunan ini akibat krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir 2008 sehingga berimbas pada ekspor 2009.

Setahun kemudian yakni pada 2010, nilai ekspor naik kembali ke angka US$ 1,61 miliar. Namun turun pada 2011 menjadi US$ 1,34 miliar. \"Ini karena market furniture di Eropa dan Amerika Serikat situasi ekonominya sedang tidak baik. Daya beli turun yang berdampak pada ekspor kita,\" ungkapnya.

Meskipun demikian, ekspor bisa dikendalikan dan naik menjadi US$ 1,41 miliar pada 2012. Peningkatan ekspor di tahun tersebut, kata Hidayat, merupakan dampak dari munculnya aturan pelarangan ekspor bahan baku.

Biaya Mahal

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono menambahkan, pihaknya mendukung penerapan SVLK sebagai bagian dari upaya memajukan industri mebel dan kerajinan. Namun, pengurusan SVLK memberatkan pengusaha skala kecil dan menengah karena biaya yang mahal. \"Biaya tinggi SVLK untuk sertifikat itu secara keseluruhan menghabiskan Rp 100 juta sampai Rp 150 juta,\" ujarnya.

Untuk itulah, menurut dia, Asmindo tengah memperjuangkan dengan meminta penundaan pelaksanaan khusus untuk produk mebel dan kerajinan hingga Januari 2014. Ini mundur satu tahun dibanding mandatory penerapan SVLK yang ditetapkan maksimal Maret 2013 ini.

Dalam kesempatan yang sama,Ambar menargetkan transaksi selama pameran International Furniture & Craft Fair Indonesia (Iffina) 2013 mencapai US$400 juta atau Rp3,8 triliun. “Target tersebut meningkat US$100 juta dari realisasi pameran tahun lalu,” kata dia.

Dari dalam negeri, menurut Ambar, terdapat 525 peserta lokal yang berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Jawa barat, Jawa timur dan wilayah lain di luar Jawa. “Saat ini, produk recycle atau daur ulang tetap akan menjadi minat pengunjung terutama untuk para pembeli asing. Selain itu, produk minimalis juga akan menjadi buruan pengunjung dan produk minimalis masih menjadi tren untuk masyarakat modern” tandasnya.

Sekedar informasi beberapa waktu lalu, rotan hampir mengalami sunset industry karena kekurangan bahan baku akibat dibukanya kran ekspor bahan baku rotan mentah sejak tahun 2005. Terjadinya kelangkaan bahan bahan baku rotan akibat adanya ekspor rotan secara besar-besaran pada 2 bulan terakhir di November dan Desember 2011 sebelum pemberlakuan Permendag No.35/2011 yaitu 1 Januari 2012.

Hal ini terlihat dari data ekspor rotan pada tahun 2011 yang mencapai 39.445 ton, kira-kira satu per tiga adalah merupakan kontribusi ekspor rotan dalam bulan November dan Desember. Kelangkaan rotan juga terjadi karena adanya peningkatan permintaan rotan dari luar negeri, yang berakibat meningkatnya permintaan ekspor dan mulai meningkatnya permintaan produk rotan di dalam negeri.

Namun, menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Benny Wachyudi, setelah dilakukan hilirisasi, ekspor produk rotan pada 3 bulan pertama 2012 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2011. Lebih jauh lagi Benny memaparkan, 3 bulan pertama 2011 ekspor produk jadi rotan (furnitur dan kerajinan) mencapai US$ 36,07 juta dan sampai dengan Desember 2011 mencapai US$201,1 juta.

Sementara pada tiga bulan pertama 2012 sudah mencapai US$ 58,2 juta. Bahkan kalau dilihat dari ekspor produk rotan dari\' bulan ke bulan menunjukkan tren yang terus meningkat, dan diperkirakan ekspor produk rotan pada tahun 2012 akan mencapai US$ 275 juta atau meningkat sebesar 36,8%.