Pemerintah Indonesia boleh saja senang mendengar kabar baik peringkat daya saing menurut laporan Global Competitiveness Report (GCR) periode 2010-2011 naik menjadi ke-44 dari sebelumnya peringkat 55 dari 144 negara yang disurvei.  Namun untuk mengimplementasikan kemajuan peringkat itu bukanlah hal yang mudah.

Pasalnya, mental birokrat kita belum banyak berubah secara signifikan mengikuti kemajuan zaman. Coba lihat betapa repotnya mengatur pembatasan kendaraan berat (truk) di jalan tol dalam kota Jakarta yang melibatkan lintas sektoral, ternyata merepotkan masyarakat. Padahal hasil kajian Polda Metro Jaya jelas-jelas pembatasan operasional truk itu berhasil mengurangi tingkat kemacetan di jalan tol hingga 40%.

Masalah internal mikro lainnya yang merepotkan publik, adalah rencana pengoperasian transportasi KRL Commuter Line yang terselubung menaikkan harga tiket KRL AC Ekonomi hingga 40%, dan mengurangi pelayanan konsumen dengan menghapuskan KRL AC Ekspres. Padahal seharusnya manajemen PT KAI/KCJ, BUMN yang melayani jasa transportasi publik,  meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik, bukan menyiasati kenaikan harga tiket yang memberatkan masyarakat pengguna jasa KRL.

Memang secara makro, untuk kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan kelima setelah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand. GCR juga menilai di tengah banyak negara mengalami defisit anggaran yang cukup besar, Indonesia berhasil mengatasi masalah defisit dengan baik. Laporan ini bahkan mencatat perbaikan di hampir seluruh sektor yang terkait dengan ekonomi.

Tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5 %. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, pemerintah mengaku butuh peningkatan investasi untuk menciptakan lapangan kerja sehingga kondisi infrastruktur menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Menyimak indikator kemajuan ekonomi Indonesia seperti yang diungkap oleh Profesor David Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School AS beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia harus mampu  menjabarkan empat strategi penting yang dianggapnya mampu mengurangi angka kemiskinan; yaitu ekonomi yang kuat, perbaikan dalam persaingan ekonomi dalam jangka panjang, penguatan insitusi dan pemerintahan, serta program yang dipersiapkan dengan matang untuk kaum miskin.

Kita melihat penguatan institusi dan pemerintah sangat terkait dengan mental birokrat. Artinya, perlu ada upaya pembelajaran organisasi dan budaya kerja birokrat yang lebih baik lagi, terutama dalam hal peningkatan komunikasi, koordinasi dalam penjabaran implementasi kebijakan pemerintah yang bersifat strategis bagi kepentingan banyak orang.

Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering mengatakan, pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor and pro-jobs sejatinya mampu dijabarkan ke dalam tataran operasional di lapangan. Ini sudah tentu menjadi kewajiban para pembantu presiden (menteri) dan eselon di bawahnya, membuat petunjuk teknis operasionalnya.

Jadi, tugas selanjutnya para menteri ekonomi adalah menjaga daya saing Indonesia supaya tetap kompetitif dengan dukungan manajemen perubahan, termasuk mengubah sikap mental birokrat pelaksana di lapangan menjadi lebih adaptif. Dan bukan mementingkan motif kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di tengah tantangan ekonomi Indonesia di mata internasional sekarang ini.