APBN 2013 “Gawat Darurat” - CADANGAN DEVISA MAKIN BERKURANG

Jakarta – Kalangan pengamat menilai APBN 2013 sudah saatnya direvisi mengingat kecenderungan internal maupun eksternal belakangan ini cukup memprihatinkan. Apalagi situasi perekonomian dunia kini makin tidak menentu di tengah krisis global yang mengancam negara besar mitra dagang Indonesia. Solusinya, segera dilakukan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien supaya APBN kembali menjadi sehat.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi dari FEUI Eugenia Mardanugraha, banyak target yang tertera dalam APBN 2013 meleset dari kondisi terkini sehingga pemerintah perlu segera merevisi APBN 2013.

\"Saya rasa banyak target yang meleset jauh dari kondisi sekarang. Seperti asumsi harga minyak dan nilai tukar rupiah sehingga nantinya akan berdampak pada APBN tidak akan sehat. Akibatnya, mulai sekarang kondisi APBN bisa dikatakan “gawat darurat”, ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, membuat asumsi APBN memang tidak mudah, pasalnya harus mampu memperkirakan kondisi ekonomi yang akan datang. Terlebih meramalkan penetapan harga minyak dan nilai tukar di APBN 2013. “Pemerintah seharusnya membuat asumsi jauh lebih tinggi dari data aktualnya. Pada Desember 2012, nilai tukar rupiah terhadap US$ sudah menyentuh Rp9.300, kok pemerintah justru membuat asumsi di angka yang sama,” tuturnya.

Dalam APBN 2013 pemerintah memasang asumsi harga minyak dunia di kisaran US$105 per barel dan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 9.300. Namun dalam kenyataan sekarang harga minyak dunia sudah mencapai kisaran US$110 per barel, dan kurs rupiah berada di kisaran Rp 9.700 per US$.

Terkait dengan kebijakan pemotongan anggaran belanja pemerintah di AS yang mencapai US$85 miliar, Eugenia menjelaskan bahwa pemerintah juga perlu melakukan hal yang sama yaitu memangkas anggaran yang tidak efisien. Pasalnya, jika nilai tukar rupiah jauh lebih tinggi dari asumsi APBN, dipastikan membuat anggaran subsidi menjadi membengkak.

\"Salah satu jalan keluarnya adalah menaikkan harga BBM karena anggaran subsidi sudah terlalu mendominasi,\" jelasnya.

Atas dasar itu semua, dia berharap dalam waktu dekat ini pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap APBN 2013. Karena jika tidak dilakukan revisi, kondisi APBN semakin tidak sehat dan utang semakin menumpuk. \"Tapi yang lebih penting adalah menaikkan BBM. Kalau BBM tidak dinaikkan, mau asumsi diubah 1000 kali pun dan anggaran lain yang diubah maka tidak akan ada pengaruhnya bahkan hanya buang-buang energi saja. Jadi kata kuncinya untuk membuat APBN sehat adalah menaikkan harga BBM,\" tegasnya.

Pengaruh Besar

Di sisi lain, dampak dari kebijakan pemerintah AS yang memotong seluruh anggaran departemen dan badan pemerintahan sebesar US$ 85 miliar akan terjadi perlambatan ekonomi di Negara Paman Sam itu.

Jelas, menurut Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro, akan berpengaruh terhadap Indonesia sebagai salah satu mitra dagang penting selama ini. “Mungkin bisa terjadi gangguan terhadap gross domestic product (GDP) sekitar 0,1-0,2%,” ujarnya kepada pers di Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia ke AS terlihat mulai melandai. Pada Januari 2013 ekspor nonmigas ke AS menempati peringkat ke-4 senilai US$1,27 miliar, setelah China (US$1,4 miliar), Jepang (US$1,39 miliar) dan India (US$1,31 miliar). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, AS menempati urutan ke-3 dengan nilai ekspor US$1,19 miliar dan India di urutan ke-4 senilai US$1,14 miliar.

Meski demikian, Bambang masih optimistis menghadapi melemahnya perekonomian AS dengan mendorong investasi dan konsumsi domestik, untuk menggenjot perekonomian nasional supaya tidak terpukul lebih jauh.

Terkait dengan ancaman penurunan devisa ekspor nonmigas tersebut, pemerintah juga diminta mengurangi laju impor bahan baku untuk produk ekspor nomigas, dan mengurangi laju impor migas demi menjaga stabilitas cadangan devisa di negeri ini. Pasalnya, cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia (BI) hingga akhir Februari tercatat US$105 miliar, lebih rendah dari posisi Januari US$108 miliar dan akhir 2012 sebesar US$112 miliar.

Eugenia menduga terkurasnya cadangan devisa hingga sekitar US$ 7 miliar itu disebabkan intervensi BI terhadap pasar valuta asing, demi menjaga nilai tukar rupiah tidak terlalu undervalued terhadap dolar AS.

Belanja Birokrasi

Guru Besar FE Univ. Brawijaya yang juga Direktur Eksekutif Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengungkapkan, terhimpitnya perekonomian Indonesia belakangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor,sehingga cadangan devisa pun semakin tergerus.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera merevisi APBN 2013 agar Indonesia tidak terkena imbas perekonomian dunia yang hingga kini terus memburuk. Bahkan, menurut dia, kalau perlu untuk saat ini pemerintah berani memotong anggaran belanja negara,karena alokasi penggunaan APBN dari tahun ke tahun semakin tidak prorakyat.

\"Alokasi APBN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren belanja birokrasi (belanja pegawai dan barang) mengambil porsi serta pertumbuhan yang makin besar dari tahun ke tahun. Sementara instrumen infrastruktur yang dianggarkan dalam APBN makin lama porsinya kian menciut. Hal ini menunjukkan politik fiskal selama ini untuk menyantuni birokrasi, bukan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Sabtu.

Erani memaparkan, dalam APBN 2012 lalu, porsi belanja birokrasi (belanja pegawai dan barang) mengambil porsi sekitar 41,85% atau Rp404,863 triliun dari total belanja pemerintah pusat (setelah dikurangi dana transfer daerah) sebesar Rp964,997 triliun. Pos subsidi dan belanja modal menempati urutan berikutnya, yakni 20,64% (Rp208,850 triliun) dan 15,52% (Rp151,975 triliun). Jika dilihat dari statistik APBN 2006-2012, belanja pemerintah tumbuh rata-rata 19,05% per tahun.

Dari pengeluaran tersebut, belanja pemerintah pusat hanya tumbuh 16,6%, sedangkan belanja pegawai justru tumbuh 19,6% dan belanja barang tumbuh 38% dalam periode yang sama. Ini menunjukan betapa besarnya pemerintah harus mengalokasikan anggaran belanja barang yang tidak efisien. “Sebenarnya pemerintah bisa menekan semaksimal mungkin anggaran belanja negara tersebut, dengan cara penghematan melalui pemangkasan di APBN 2013,” ujarnya. bari/iwan/fb

Related posts