Media Bisa Edukasi Masyarakat Soal Investasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peran media dapat menjadi pendamping masyarakat dalam memberikan edukasi investasi yang ada di Indonesia, “Dengan edukasi yang intensif dapat meminimalisir masyarakat yang terkena penipuan investasi,"kata Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawas Pasar Modal, Robinson Simbolon di Jakarta, Kamis (7/3).

Dia menambahkan, pihaknya juga merencakan untuk membentuk market intelijen yang terdiri dari pegawai OJK dan beberapa lembaga lainnya. Saat ini, market intelejen yang ada mencapai 800 orang.

Sementara itu, sebagai langkah preventif perlindungan nasabah terhadap praktek penipuan investasi, OJK terus menguatkan kinerja Satuan Tugas Waspada Investasi yang sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Kata Robinson, masyarakat dapat mewaspadai dari kisah sukses beberapa kalangan yang telah melakukan investasi. Dengan modus operandi seperti itu biasanya akan memakan korban."Orang-orang pertama di bisnis itu selalu mendapat keuntungan besar, karena mendapatkan bunga yang tinggi diperoleh dari nasabah berikutnya. Jadi 'success story' itu menggiurkan, memang bukan cerita bohong," ujarnya.

Sementara anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti Soetiono menambahkan, OJK akan menggalakkan iklan layanan publik agar masyarakat menjadi lebih waspada terhadap penipuan investasi."Pada dasarnya kita mempunyai perilaku yang menginginkan imbal hasil yang tinggi dari dana yang ditanamkan. Sayangnya ada keterbatasan dari layanan produk yang ada,”tuturnya.

Saat ini ada 1.069 BPR, asuransi, dan 200 perusahaan keuangan belum bisa menjangkau seluruh populasi kelompok masyarakat Indonesia. Produk-produknya juga masih terbatas yaitu deposito, reksa dana, dana pensiun, dan asuransi.

Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan layanan investasi yang tidak diawasi (unsupervised) dan diatur regulasinya oleh otoritas berwenang, “Apalagi bila produk investasi itu ditawarkan dengan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan suku bunga bank,”katanya. (lia)

BERITA TERKAIT

Tidak Sinkron, Koordinasi Lintas Lembaga Soal Mitigasi

NERACA Jakarta – Menjadi negara yang rawan akan bencana alam baik itu gempa, kebakaran hutan, banjir dan tsunami, sejatinya perlu…

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi

Wagub Jabar: Pembentukan DOB Tidak Bisa Ditawar Lagi NERACA Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum…

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan NERACA Yogyakarta - Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Transaksi Saham di Sumut Masuk 10 Besar

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan, transaksi investor pasar modal di Sumut masuk 10 besar nasional…

IPCC Serap Dana IPO Rp 525,28 Miliar

Sejak mencatatkan saham perdananya di pasar modal tahun kemarin, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) telah memakai dana penawaran umum…

Armada Berjaya Bidik Dana IPO Rp39 Miliar

Satu lagi perusahaan yang bakal IPO di kuartal pertama tahun ini adalah PT Armada Berjaya Trans Tbk. Perusahaan yang bergerak…