Media Bisa Edukasi Masyarakat Soal Investasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peran media dapat menjadi pendamping masyarakat dalam memberikan edukasi investasi yang ada di Indonesia, “Dengan edukasi yang intensif dapat meminimalisir masyarakat yang terkena penipuan investasi,"kata Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawas Pasar Modal, Robinson Simbolon di Jakarta, Kamis (7/3).

Dia menambahkan, pihaknya juga merencakan untuk membentuk market intelijen yang terdiri dari pegawai OJK dan beberapa lembaga lainnya. Saat ini, market intelejen yang ada mencapai 800 orang.

Sementara itu, sebagai langkah preventif perlindungan nasabah terhadap praktek penipuan investasi, OJK terus menguatkan kinerja Satuan Tugas Waspada Investasi yang sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Kata Robinson, masyarakat dapat mewaspadai dari kisah sukses beberapa kalangan yang telah melakukan investasi. Dengan modus operandi seperti itu biasanya akan memakan korban."Orang-orang pertama di bisnis itu selalu mendapat keuntungan besar, karena mendapatkan bunga yang tinggi diperoleh dari nasabah berikutnya. Jadi 'success story' itu menggiurkan, memang bukan cerita bohong," ujarnya.

Sementara anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti Soetiono menambahkan, OJK akan menggalakkan iklan layanan publik agar masyarakat menjadi lebih waspada terhadap penipuan investasi."Pada dasarnya kita mempunyai perilaku yang menginginkan imbal hasil yang tinggi dari dana yang ditanamkan. Sayangnya ada keterbatasan dari layanan produk yang ada,”tuturnya.

Saat ini ada 1.069 BPR, asuransi, dan 200 perusahaan keuangan belum bisa menjangkau seluruh populasi kelompok masyarakat Indonesia. Produk-produknya juga masih terbatas yaitu deposito, reksa dana, dana pensiun, dan asuransi.

Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan layanan investasi yang tidak diawasi (unsupervised) dan diatur regulasinya oleh otoritas berwenang, “Apalagi bila produk investasi itu ditawarkan dengan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan suku bunga bank,”katanya. (lia)

BERITA TERKAIT

Mantan Ketua MK - Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah

Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua MK Gugatan ke MK Bukan Semata-mata Soal Menang Atau Kalah Jakarta - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi…

Optimalkan Penjualan Lewat Digital - MAPA Targetkan Kontribusi Bisa Sampai 5%

NERACA Jakarta – Memanfaatkan pertumbuhan digital saat ini, PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) akan mulai menggenjot penjualan digital di…

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK NERACA Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menolak komposisi Pansel…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pefindo Raih Mandat Obligasi Rp 52,675 Triliun

Pasar obligasi pasca pilpres masih marak. Pasalnya, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo mencatat sebanyak 47 emiten mengajukan mandat pemeringkatan…

GEMA Kantungi Kontrak Rp 475 Miliar

Hingga April 2019, PT Gema Grahasarana Tbk (GEMA) berhasil mengantongi kontrak senilai Rp475 miliar. Sekretaris Perusahaan Gema Grahasarana, Ferlina Sutandi…

PJAA Siap Lunasi Obligasi Jatuh Tempo

NERACA Jakarta - Emiten pariwisata, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) memiliki tenggat obligasi jatuh tempo senilai Rp350 miliar. Perseroan…