NERACA

Jakarta – Dalam rangka mempersiapkan diri menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mendatang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dirasa belum cukup mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asean. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Ina Primiana di Jakarta, Kamis (7/3).

“UMKM akan berat memasuki MEA 2015 jika tidak ada perbaikan mendasar untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam menjalankan bisnis di Indonesia. UMKM akan semakin kehilangan daya saingnya,” kata Ina dalam acara Focus Group Discussion tentang kesiapan UMKM Indonesia menghadapi MEA.

Hal senada juga disampaikan ekonom Trisakti Tulus Tambunan. Dia mengatakan bahwa dengan berlakunya perdagangan bebas, termasuk penerapan perdagangan bebas Asean dengan China, dan nanti MEA pada 2015, persaingan akan semakin ketat baik di pasar ekspor maupun impor.

“Akan banyak UMKM kehilangan pangsa pasar atau bahkan tutup usaha karena kalah bersaing, terutama yang memproduksi barang kualitas rendah dan tidak efisien,” kata dia.

Ina menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi ketidaksiapan UMKM tersebut. “Pemerintah harus fokus dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing,” kata dia.

Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda yang seharusnya sinkron dengan arah pengembangan. Misalnya, terdapat 95 sentra pertanian dan perkebunan yang tersebar di 24 provinsi. Sentra peternakan tersebar di 13 provinsi dengan Sumatera Selatan sebagai sentra terbesar. Dengan begitu, berarti pengembangan Sumatera Selatan sebaiknya mendorong sektor peternakan.

Capacity building, lanjut Ina, juga penting dilakukan untuk para pelaku UMKM, serta pendampingan bagi calon UMKM dengan cara yang tepat. “Ini penting karena latar belakang pendidikan pengelola UMKM sebagian besar masih rendah, sehingga pemahaman usaha dan kapasitas manajerial rendah dan tidak mampu mengikuti tingkat perkembangan informasi,” jelas Ina.

Selain itu, kata Ina, pemerintah juga perlu menyinergikan aturan antarpemerintah sendiri. Keluhan tentang sinergitas antarpemerintah tersebut sudah banyak dikeluhkan oleh para pelaku bisnis.

Kritisi koordinasi

Pengurus Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Hartanto Prijo Pratomo mengatakan bahwa memang dukungan pemerintah untuk UMKM sudah terasa. “Tetapi koordinasi antarpemerintah memang sangat perlu dikritisi,” kata Prijo.

Koordinasi antarpemerintah ini membuat para anggota Asmindo yang sebagian besar mengekspor hasil produksinya merasa kesulitan di lapangan. “Apalagi tahun 2014 akan diberlakukan SVLK (Sertivikasi Legalitas Kayu) untuk produk furniture. Keluar pelabuhan Indonesia harus mempunyai sertifikat tersebut. Itu akan menguras bukan hanya biaya, tetapi juga rumit dalam hal perizinannya,” jelas Prijo.

Di pusat, lanjut Prijo, para menteri bisa saja tanda tangan surat-surat yang mempermudah. Tetapi di daerah belum tentu realisasinya semudah itu. Izin usaha seringkali harus diurus ke beberapa dinas, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Kehutanan. Belum lagi dalam pengurusan Amdal.

Namun begitu, pemerintah mengaku sudah melakukan banyak hal dalam rangka mendongkrak kesiapan UMKM agar dapat bersaing pada MEA 2015. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) I Wayan Dipta mengatakan bahwa Kementerian KUKM sudah melakukan banyak hal.

“Kami telah menyiapkan beberapa PP turunan UU. Kami juga terlibat dalam menyederhanakan perizinan di daerah bersama Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri),” kata Dipta. Sekarang sudah ada 94 Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Wayan juga mengatakan telah ikut andil dalam hal akses pasar UMKM dengan mengadakan banyak pameran. “Kami juga menargetkan ada 100 program OVOP (one village one product) yang berjalan sampai tahun 2014 dengan bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” kata dia.

Sementara Direktur Industri Kecil Menengah (IKM), Kementerian Perindustrian, Euis Saedah juga mengatakan telah melakukan banyak hal. “Kami melakukan restrukturisasi mesin. Sejak 2007, kami berikan potongan harga untuk IKM. Yang paling laris adalah mesin bordir buatan China yang diberi potongan harga 40%,” jelas Euis.

Dia mengatakan memang sengaja dipilih opsi potongan harga bukan diberikan cuma-cuma. “Kalau dikasih utuh, maka rasa memilikinya kurang. Tapi kalau disubsidi mereka harus keluar uang juga, jadi akan serius,” ujar dia. [iqbal]