Pertukaran Gas Muara Tawar Mandek - Rp1,6 Triliun Gagal Dihemat PLN

NERACA

Jakarta - Mekanisme pertukaran pasokan gas Lapangan Gajah Baru, Natuna ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi, belum berjalan alias mandek. Akibatnya Itu sebabnya, PLTGU Muara Tawar terpaksa memakai bahan bakar minyak yang lebih mahal dibandingkan gas. PT PLN (Persero) gagal berhemat Rp1,6 triliun per tahun.

"Totalnya setahun Rp1,6 triliun," kata Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki di Jakarta kepada pers terkait dengan potensi hemat yang bisa diraih PLN, Kamis (7/3).

Lebih jauh dia berharap, mekanisme "swap" Gajah Baru segera mengalir ke PLTGU Muara Tawar, sehingga biaya operasi PLN bisa lebih hemat. Dia menjelaskan, gas "swap" Gajah Baru tersebut sedianya digunakan untuk menunjang operasi Muara Tawar saat beban puncak.

Dalam catatan dia, kebutuhan gas Muara Tawar saat beban puncak adalah 80 juta kaki kubik per hari. "Namun, hanya tersedia 20-30 MMSCFD, sehingga kurang 50-60 MMSCFD. Kalau gas 'swap' Gajah Baru masuk optimal, maka kekurangannya tinggal 10-20 MMSCFD," jelas Suryadi.

Adapun kebutuhan gas Muara Tawar di luar beban puncak sebesar 125 MMSCFD sudah terpenuhi. Mekanisme "swap" ke Muara Tawar belum berjalan dikarenakan fasilitas penerima gas (onshore receiving facilities/ORF) yang dibangun PT PGN Tbk di Muara Bekasi hingga kini juga belum selesai.

Sementara PGN menargetkan penambahan kapasitas ORF selesai Mei 2013. Kontrak "swap" tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri ESDM Jero Wacik yang ditandatangani pada 26 Oktober 2011. Mekanisme "swap" dilakukan antara produksi gas Gajah Baru, Blok Natuna Sea Block A dan Lapangan Grissik, Blok Koridor, Sumsel.

Lapangan gas Gajah Baru yang dioperasikan Premier Oil masuk ke pembeli ConocoPhillips di Singapura, sementara produksi Grissik yang dikelola ConocoPhillips dialirkan melalui pipa milik PGN ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi. Lewat mekanisme swap itu, maka pemerintah terbebas dari kewajiban membayar pinalti Rp5 miliar per hari, mendapat tambahan pendapatan negara Rp5,4 triliun per tahun, dan penghematan biaya operasi PT PLN (Persero) Rp3 triliun.

Akan tetapi, saat ini, hanya mekanisme "swap" gas ke Singapura yang berjalan, sehingga keuntungan yang didapat baru berupa pembebasan pinalti dan tambahan pendapatan. Sementara, keuntungan penghematan PLN belum terjadi. Mekanisme "swap" merupakan upaya sementara, sampai gas Gajah Baru masuk secara permanen ke Batam.

Adapun pasokan Gajah Baru ke Batam tersebut masih menunggu penyelesaian pembangunan pipanya. Gas rencananya akan dialirkan ke pembangkit berkapasitas 2x35 MW yang akan dibangun PT Medco Power di Batam dengan target operasi pada Januari 2014.

Single Digit

Terkait dengan konsumsi BBM PLN, Kementerian Keuangan menilai dengan peningkatan elektrifikasi yang ditargetkan oleh PLN bisa membuat kuota BBM menjadi jebol. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Direktur Utama PLN, Nur Pamudji.

"Setiap tahunnya, PLN mencoba untuk mengurangi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik. Seperti pada 2011, penggunaan BBM hampir mencapai 23% dari kuota, namun pada 2012 turun menjadi 15%. Dengan tren yang selalu turun, kami menargetkan pada 2013 bisa mencapai single digit. Paling tidak di bawah 15%," tegas Nur.

Menurut dia, upaya pengurangan BBM untuk pembangkit listrik seiring dengan banyaknya pembangunan pembangkit listrik yang tidak mengandalkan BBM untuk mengaktifkannya. "Kami menginginkan ada pergerakan menurun dari penggunaan BBM. Sebab banyak pembangkit listrik seperti batubara dan pembangkit listrik tenaga uap atau gas yang akan mulai beroperasi pada 2013. Sehingga bisa mengurangi konsumsi BBM," lanjutnya.

Nur menjelaskan setidaknya ada 6 pembangkit listrik yang telah di proses sehingga pada 2013 sudah bisa dilaksanakan. Diantara pembangkitnya antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Naganraya, PLTU Bangkalan Susu yang akan selesai di akhir tahun, PLTU Tarahan di Lampung, PLTU Asam-asam di Kalimantan Selatan, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Samarinda dan Lombok dan beberapa pembangkit listrik di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta kepada PLN dan Direktorat Jenderal Listrik Kementerian ESDM untuk melihat asumsi pertumbuhan konsumsi listrik. Hal itu agar subsidi listrik tidak membengkak. "Kalau ujungnya cuma kebijakan fiskal yang diandalkan, kita cuma nambah-nambah subsidi listrik, jadi menurut saya growth ditambah harusnya sudah dihitung," ujarnya.

Bambang menjelaskan, PLN atau Ditjen listrik harus bisa memperkirakan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 persen, pertumbuhan listriknya juga harus diperkirakan dari awal. "Nah, dari situ dilihat dengan apa dia bisa memenuhi itu, jadi tidak apa-apa pertumbuhan konsumsi listrik sembilan persen, selama pertumbuhan tadi di-generate dengan bahan bakar yang non-BBM," ujar Bambang. Menurut Bambang, pertumbuhan konsumsi listrik harus terukur, karena kalau tidak terukur akan merugi.

Related posts