Maraknya berbagai fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah dan maraknya kenakalan remaja menjadi indikator gagalnya pendidikan karakter. Maka perlu evaluasi memperkuat muatan moral.

NERACA

“Intelligence plus character, that is the goal of true education” Dr. Martin Luther King. Ya, kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia.

Amanah UU Sisdiknas itu dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

Namun jika melihat perkembangan pendidikan karakter di Indonesia yang tengah digembor-gemborkan pemerintah saat ini dinilai oleh beberapa kalangan belum menuai hasil yang signifikan alias gagal. Pasalnya, walaupun pendidikan karakter yang digulirkan sejak tahun 2010 tidak kunjung membentuk bangsa yang bermartabat dan berwibawa.  Ini terlihat dengan maraknya berbagai fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah dan maraknya kenakalan remaja.

Anggota Komisi X DPR Herlini Amran menuturkan, saat ini Indonesia sudah dalam kondisi "darurat moral baik". Penerapan pendidikan karakter di Indonesia belum berhasil karena masih banyak ditemukan kasus yang berhubungan dengan kenakalan remaja. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi yang komprehensif terkait pelaksanaan pendidikan karakter atau muatan moral dalam sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di sekolah persentasenya nomor dua setelah kekerasan seksual terhadap anak di rumah. Dari data kasus aduan kekerasan terhadap anak selama 2012, dari 2.637 pengaduan yang masuk, sekitar 60% merupakan kasus kekerasan seksual.

"Pendidikan karakter secara umum belum berhasil membentuk bangsa yang bermartabat dan berwibawa. Kasus kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah dan maraknya kenakalan remaja menjadi indikator gagalnya pendidikan karakter tersebut," kata Herlini

Melihat hal tersebut, Herlini meminta pemerintah memperkuat muatan moral dalam kurikulum 2013, sebagai tindak lanjut maraknya fenomena kasus kekerasan seksual terhadap anak didik di sekolah. Ia mengemukakan, evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sangat berguna untuk memastikan persiapan implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 nanti.

Keteladanan Guru

Meningkatkan kualitas pembelajaran memerlukan perubahan, dan perubahan memerlukan pembiasaan. Pembiasaan tersebut bisa dimulai dari proses pendidikan atau pelatihan guru. Karena itu Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah aspek moral para pendidik itu sendiri, dan kompetensi kurikulum 2013 harus dapat mencetak siswa yang berkarakter. Maka, proses pelatihan yang dapat “memaksa” guru secara bawah sadar untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang inovatif menuju ke pembelajaran yang bermakna mutlak diperlukan.

Prinsip pelatihan guru yang baik di antaranya adalah fokus pada praktik, dan tujuan pelatihan yang jelas. Selain fokus pada praktik dan memiliki tujuan yang jelas, pelatihan guru juga harus bisa mendorong analisis krisis (dengan berkaca dan praktik), serta memiliki dukungan dan pemahaman para manajer (kepala sekolah, pengawas, komite sekolah). Salah satunya hal yang diharapkan bisa tercapai dalam pelatihan adalah meningkatnya kemampuan guru untuk merancang tugas yang variatif dan menantang untuk peserta didik.

"Ini juga mencakup anggaran dan strategi pembelajaran terkait penguatan moral siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter juga harus berbasis keteladanan guru dan melibatkan peran orang tua siswa. Padahal, pada 2012 anggaran terkait program pendidikan karakter mencapai Rp100 miliar lebih," ujarnya.

Sedangkan anggaran kurikulum 2013 mencapai Rp2,49 triliun, terdiri atas pelatihan untuk 700 ribu orang guru, kepala sekolah dan pengawas sebesar Rp1,09 triliun, dengan waktu pelatihan 3-5 hari pertemuan. Anggaran sebesar itu untuk pelatihan guru harus memiliki "output" yang jelas.

Pelatihan-pelatihan untuk guru diharapkan tidak hanya sebatas membuat kurikulum atau RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), tetapi juga bisa melatih kepekaan seorang guru dalam proses pembelajaran untuk melihat karakter apa yang bisa dikembangkan dari siswanya secara positif.

"Kemendikbud juga harus berani menjamin pascapelatihan pendidik, mereka memiliki integritas moral yang baik di sekolah. Jangan cuma kompeten menyampaikan materi `textbook`, tetapi dalam perilaku keseharian tidak menjadi teladan moral yang baik kepada peserta didik," imbuhnya.