Orang Kaya Indonesia vs Pajak

Di tengah melebarnya ketimpangan ekonomi Indonesia, majalah Forbes (AS) kembali merilis daftar orang-orang terkaya di dunia tahun ini. Yang menarik, dari 1.342 orang paling kaya di jagat raya ini, ada terselip 40 nama orang Indonesia.

Ini berarti jumlah orang Indonesia yang mendapat predikat orang terkaya dunia bertambah. Jika tahun lalu hanya ada 32 orang, kini meningkat menjadi 25 orang. Ada delapan wajah baru yang berhasil masuk jajaran orang paling kaya di dunia.

Mereka adalah pengusaha Ciputra dengan kekayaan US$ 1,5 miliar, Sjamsul Nursalim dengan kekayaan US$ 1,2 miliar, Lim Hariyanto W. Sarwono (US$ 1,1 miliar), Benny Subianto (US$ 1,1 miliar), Sugiarto Adikusumo (US$1 miliar), Santosa Handojo (US$1 miliar), Harjo Susanto (US$1 miliar), dan pengusaha Alexander Tedja dengan kekayaan US$ 1 miliar.

"Jadi wajar kalau pertumbuhan orang kaya di Indonesia tinggi," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa seraya mengingatkan, ini berkat pertumbuhan kelas menengah atas seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik, diikuti dengan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Hanya yang patut menjadi perhatian kita bersama, adalah masalah pemerataan redistribusi aset produktif, agar harta orang kaya itu tidak semakin jomplang dibandingkan orang miskin. Bila ini dilakukan, stabilitas politik bisa terjaga. Artinya, perlu kebijakan pemerintah mengatur kepemilikan lahan dan modal secara transparan dan adil bagi strata golongan masyarakat.

Di sisi lain, Hatta mengingatkan orang kaya tersebut supaya membayar pajak yang benar, sehingga ada kontribusi untuk pembangunan bangsa. Memang tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya di negeri ini, yang penting membayar pajak dengan benar.

Pasalnya, hampir sebagian besar orang kaya di Indonesia tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya. Ini akibat dari mekanisme self assessment dalam pengisian SPT Pajak Tahunan. Sementara pegawai pajak tidak dapat menelisik lebih jauh kebenaran laporan SPT tersebut.

Padahal, berdasarkan data Bank Dunia (2003) jumlah kelas menengah di Indonesia baru sekitar 37,7 %, namun pada 2010 melesat tumbuh mencapai 56,6% atau sekitar 134 juta jiwa. Peningkatan kelas menengah ini juga diindikasikan dengan angka produk domestik bruto (PDB) per kapita pada 2012 mencapai US$3.850, yang mengantarkan Indonesia termasuk salah satu negara dengan kategori pendapatan menengah atas atau upper middle income countries.

Ironisnya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang “mengesankan” 6,3% (2012) ternyata muncul untuk pertama kalinya defisit neraca perdagangan yang mencapai US$1,6 miliar, juga angka rasio gini Indonesia naik menjadi 0,41 dari 0,32 (2005). Apa artinya?

Rasio gini menggambarkan tingkat ketimpangan yang terjadi di suatu daerah/negara. Angka 0 (nol) berarti “sama sempurna”, sementara 1 (satu) berarti “timpang sempurna”, atau seluruh kekayaan terpusat di satu orang. Makin naik angka rasio gini, berarti ketimpangan makin besar.

Nah, ini menggambarkan pertumbuhan lebih dari 6% ternyata kurang berkualitas dilihat dari sisi keadilan sosial yang justru tidak seiring dengan pertumbuhan itu sendiri. Berdasarkan analisis media asing, jika total kekayaan 40 orang kaya Indonesia adalah US$88,7 miliar atau setara Rp 841 triliun. Angka ini sama dengan penerimaan pajak negara Indonesia dalam APBN-P 2011.

BERITA TERKAIT

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…

Sebanyak 13 Negara Belajar Minapadi di Indonesia

  NERACA Yogyakarta - Sebanyak 13  (tiga belas) perwakilan negara-negara Asia-Pasifik belajar minapadi di Indonesia. Ketiga belas negara tersebut yakni…

Pengusaha Suriah Jajaki Bangun Pabrik di Indonesia

NERACA Jakarta – Para pengusaha asal Suriah yang tergabung dalam Arrasyid for Industry and Trade Group menggandeng Kedutaan Besar Republik…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Tingkatkan Kendali Pusat

Kritik tajam Bank Dunia terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap berkualitas rendah, minim dana, tidak direncanakan dengan baik, rumit, dan…

Perlu Aturan Uang Digital

Di tengah makin maraknya peredaran uang digital, hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat…