Saat ini DPRD DKI Jakarta sedang menggodok sekurangnya 25 rancangan peraturan daerah (raperda). Tiga di antaranya adalah Raperda tentang Sistem Bus Rapid Transit (BRT), Raperda tentang Pembentukan PT (BUMD) Transjakarta, dan Raperda tentang Transportasi.

Ada yang baru dari ketiga raperda tersebut, yaitu reformasi transportasi massal di Jakarta. Perlunya Perda BRT sebagai payung hukum penyelenggaraan busway. Sedangkan, Perda BUMD PT Transjakarta diperlukan untuk mengoptimalkan keberadaan UPT Transjakarta Busway. Saat ini, Transjakarta Busway berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Dengan berstatus sebagai BUMD, diharapkan Transjakarta Busway memiliki fleksibilitas dan otoritas penuh dalam mengelola sistem keuangan, aset, dan operasional.

Sedangkan Perda Transportasi merupakan pintu gerbang reformasi pengelolaan transportasi publik. Agar angkutan perkotaan di Jakarta manusiawi, nyaman, dan aman, akan diupayakan dibentuk BUMD untuk mengelola bus kota seperti Metromini, Kopaja, dan sejenisnya.   akan dibentuk BUMD baru yakni, BUMD Transportasi reguler untuk mengelola bus kota berupa metromini, Kopaja,dan sejenisnya.

BUMD yang sudah dibentuk untuk mengelola angkutan di Jakarta, selain nantinya Transjakarta sendiri, juga ada PT MRT Jakarta. “Targetnya, ketiga perda itu selesai dan disahkan tahun ini,” kata anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Perdata Tambunan, kepada Neraca belum lama ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Tri Wisaksana mengatakan, di dalam raperda transportasi ini nanti juga mengatur bagaimana sistem transportasi Jakarta secara keseluruhan. Baik dari infrastruktur, sarana, prasarana, pengawasan dan manajemen.

Jika Perda BUMD Transjakarta disetujui dan disahkan, menurut   Direktur Indonesia Institute for Transportation and Development Program (ITDP) Yoga Adiwinanto, dalam 3- 6 bulan pertama adalah mengubah manajemen internal dengan menyusun struktur organisasi yang baru.

Pada bulan ke 6-12, BUMD tersebut berkonsentrasi menambah jumlah armada hingga menjadi 1.289 unit bus gandeng agar masa tunggu antar-bus bisa mencapai 5 menit. Agar mampu menampung 4 ribu- 21 ribu orang per jam, kapasitas halte dan lajurnya harus diperluas.  ITDP memprediksi, jika pelayanan Transjakarta mampu dioptimalkan, pada 2020 dapat mengangkut penumpang sebanyak 657 juta orang setahun.

Program penting lainnya adalah memprioritaskan pembangunan stasiun bahan bakar gas (SPBG). Direktur UP Transjakarta Busway M Akbar menyatakan, dengan omzet pendapatan miliaran rupiah dalam setahun, sebetulnya bisa membangun sendiri SPBG tersebut. “Bahkan, dalam setahun, kami bisa saja membangun lima unit,” kata Akbar.

Di antara aset yang cukup strategis dalam mengoperasikan seluruh armada adalah gedung baru yang ada di kawasan Hali, Jakarta Timur.  Saat ini, manajemen Transjakarta menempati gedung bekas Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Jakarta Timur di Jalan Jatinegara Barat, tak jauh dari halte Kampung Melayu. (saksono)