DPR Lakukan Uji Kelayakan KAP - Petugas Audit BPK

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap tiga Kantor Akuntan Publik (KAP). Uji kepatutan dan kelayakan itu untuk memilih satu diantara tiga KAP usulan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI."Nanti KAP yang terpilih akan melakukan tugas untuk mengaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena BPK juga menggunakan uang negara. BPK perlu juga diaudit," kata anggota Komisi XI DPR, Anna Muawanah kepada Neraca, sebelum uji kepatutan dan kelayakan KAP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3).

Anna mengatakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap KAP itu didasarkan atas kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Jika ada penyimpangan terhadap keuangan negara oleh BPK dari hasil audit KAP, maka DPR RI akan menindaklanjutinya. KAP ini hanya bertugas mengaudit penggunaan keuangan negara oleh BPK, bukan kinerja. DPR RI tentu ingin mengetahui akuntabilitas dan kredibilitas KAP tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, dia menuturkan tiga nama KAP yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan adalah Husni, Mucharam & Rekan, Kanaka Puradireja & Suhartono dan Joachim Sulistyo & rekan. "Tiga KAP ini merupakan rekomendasi dari BPK setelah melalui beberapa proses, mulai dari pengumuman seleksi, penjelasan seleksi, penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, beauty contest hingga penentuan KAP," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Ilya Avianti mengatakan apabila berkeinginan menjadi Akuntan publik (AP) maka harus didorong keinginan untuk menguasai disiplin ilmu yang lain. Seorang akuntan publik itu dituntut menguasai semua bidang industri, sehingga mau tidak mau harus banyak belajar terkait dengan industri yang akan diaudit.

"Jika akan mengaudit perkebunan, harus belajar perkebunan. Dapat klien perminyakan, kita harus belajar perminyakan, sehingga seorang akuntan publik harus mengetahui segala macam, ”katanya saat dihubungi Neraca.Selain itu, menurut Ilya, dengan berpraktek sebagai akuntan publik akan selalu dipaksa meng-update ilmu. Idealnya tidak hanya textbook, namun harus mampu melaksanakan teori yang diajarkan pada saat menjalani pendidikan. “Tugas akuntan publik ini harus menguasai semua ilmu sehingga dapat membantu instansi pemerintah seperti BPK dengan baik,” tambah dia.

Perlu diketahui, untuk mengemban tugas sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK didorong untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat aturan, dan transparan. Ada tiga nilai-nilai dasar yang dianut oleh BPK, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Seiring perubahan struktur pemerintahan, peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan memiliki perkembangan maupun perubahan. Ada satu poin perubahan yakni dalam hal laporan pemeriksaan dan dibutuhkan akuntan publik yang berkompeten. Pada zaman Orde Baru, hasil dari laporan pemeriksaan yang dilakukan BPK hanya dilaporkan kepada DPR, dan apabila ditemukan dugaan tindak kriminal hanya sebatas dilaporkan kepada pemerintah saja.

Sementara pada Orde Reformasi hingga sekarang, laporan hasil pemeriksaan kini dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Begitu pun halnya apabila ditemukan beberapa dugaan, akan disampaikan kepada tiga badan tersebut lalu dimuat di dalam website resmi BPK untuk selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. [mohar]

Related posts