NERACA

Jakarta – DPR meyakini, beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang akan berlaku 2015 mendatang Namun, AEC memberikan tantangan kepada pemerintah, yaitu belum siapnya industri nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Ferrary Roemawi mengatakan, industri nasional belum sepenuhnya siap karena masih kurang kuatnya daya saing, masih banyak kekurangan di sektor infrastruktur, masih lemahnya pengawasan masuknya produk-produk impor di bawah standar kualitas, lambannya pengamanan dan perlindungan terhadap praktik unfair trade.

AEC menyimpan sejuta peluang, salah satunya, lantaran populasi penduduk ASEAN yang berjumlah 590 juta jiwa atau 8% dari total penduduk dunia dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 5,6%. "Itu memberikan peluang kepada industri nasional memperluas pasar produknya," terang Ferrary Roemawi saat dihubungi Neraca, Rabu (6/3).

Ferrary menyatakan, perjanjian juga dapat mendorong arus masuk investasi ke dalam negeri sehingga menciptakan multiplier effect dan memudahkan joint venture dengan perusahaan ASEAN. Itu lebih memudahkan akses bahan baku yang belum dapat dipasok dari dalam negeri.

Pemerintah telah memprioritaskan beberapa sektor industri untuk dikembangkan guna mengisi pasar ASEAN, seperti industri berbasis agro (CPO, kakao, karet), industri produk olahan ikan, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, kulit dan barang kulit.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengingatkan dan mengajak pemerintah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan Indonesia menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC) pada Desember 2015.

Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Chris Kanter mengatakan, Indonesia memiliki waktu tersisa tiga tahun sebelum komitmen atas satu kawasan ekonomi terbuka Asean itu berlaku. Karena itu, Indonesia harus fokus mempersiapkan kemampuan setiap sektor agar bisa memanfaatkan potensi dan peluang dengan optimal ketika AEC diberlakukan.

"Sekarang, bukan lagi saatnya berbicara soal siap atau tidak siap karena ini sudah menjadi komitmen Indonesia. Yang harus kita lakukan,bagaimana mempersiapkan diri agar bisa memanfaatkan peluang dan kemampuan kita dalam AEC," kata Chris.

Menurut dia, pemerintah perlu lebih serius mempersiapkan dan membuat kebijakan yang mendukung agar dunia usaha bisa menghadapi persaingan yang lebih ketat dan terbuka di AEC 2015. Dunia usaha juga mulai berbenah diri untuk meningkatkan daya saing.

Karena itu, koordinasi yang intensif antara pengusaha dan pemerintah harus ditingkatkan agar menghasilkan terobosan yang jitu. Dua pihak tersebut harus bekerja sama secara efektif agar bisa menekan hambatan daya saing industri dan memperkuat kemampuan dunia usaha di dalam negeri. "Kuncinya adalah harmonisasi dan koordinasi antara pengusaha dan pemerintah. Ini yang kami fokus lakukan," imbuh Chris.

Rencana Aksi

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pihaknya telah merancang matriks rencana aksi pemerintah untuk menghadapi AEC 2015. Matriks memuat apa yang akan dan harus dilaksanakan oleh kementerian tertentu, dalam waktu tertentu, dan target tertentu, yang didukung harmonisasi regulasi. "Kuncinya adalah daya saing. Itu yang harus ditingkatkan. Kita masih berpeluang untuk memetik keuntungan di kawasan Asean," tuturnya.

Direktur Indef Ahmad EraniYustika.mengemukakan, hadirnya masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tantangan yang tidak bisa dikatakan ringan. Bahkan, tantangan itu membutuhkan perhatian sangat serius mengingat situasi perekonomian dan perdagangan nasional akhir-akhir ini menghadapi babak baru dengan membanjirnya produk dari China.

Erani mengatakan, posisi Indonesia menjadi Ketua ASEAN merupakan kebanggaan, namun posisi itu harus memperkuat Indonesia dalam kaitan hubungan ekonomi dan dagang dengan negara lain. "Kita ini sebenarnya 'dirugikan' dengan ACFTA karena kita tidak siap menghadapinya. Yang lebih mengkhawatirkan bila terwujud masyarakat ekonomi ASEAN empat tahun lagi," katanya.

Untuk menghadapi tantangan ke depan, Erani mengemukakan, Indonesia membutuhkan kebijakan yang aplikatif, bukan hanya berwacana.  "Kita ini menghadapi persoalan berat dalam menghadapi tantangan ke depan, yaitu birokrasi yang berbelit-belit, kualitas SDM, dan infrastruktur yang buruk," katanya.

Erani juga mengemukakan, tantangan yang tidak bisa dikatakan ringan dalam pengembangan investasi di Indonesia adalah masalah infrastruktur yang buruk.  Pembangunan jalan tol tersendat dan yang ada pun macet. Infrastruktur kereta api juga tidak menggembirakan, begitu juga pelabuhan yang tidak menggembirakan. Untuk menghindari Indonesia menjadi negara pasar bagi produk asing, Erani mengemukakan, semua pihak harus menyatukan sikap dan menghentikan konflik kepentingan antarkelompok.