IPC Dipantau Komite Pengawas - Bangun Megaproyek Rp24 Triliun

NERACA

Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC tengah membangun megaproyek terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan nilai mencapai Rp24 triliun. Untuk mengawasi pembangunan proyek hingga selesai, maka dibentuklah sebuah Komite Pengawas. Direktur Utama IPC, RJ Lino mengatakan, kehadiran Komite Pengawas untuk memantau pembangunan Terminal Kalibaru sangat diperlukan.

"Hal itu terjadi lantaran dari proyek tersebut membutuhkan dana sangat besar, proyek ini akan menjadi proyek pelabuhan terbesar di Indonesia dengan tingkat produtivitas setara pelabuhan terbaik lainnya di dunia. Jadi, kami memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh independen dan kredibel untuk memastikan prosesnya tidak menyimpang dan sesuai dengan good corporate governance," kata Lino dalam keterangan pers yang diterima Neraca, Rabu (6/3).

Lino menjelaskan ada beberapa tokoh independen yang tergabung dalam Komite Pengawas antara lain mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pengamat ekonomi Faisal Basri, analis finansial senior Lin Che Wei, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Natalia Soebagjo, serta pengacara senior di bidang finansial, perbankan dan pasar modal Ahmad Fikri Assegaf.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap pertama Terminal Kalibaru sudah dimulai sejak terbitnya Izin Lingkungan pada bulan Desember 2012 dan ditargetkan mulai beroperasi 2014. Sementara terminal tahap kedua direncanakan akan beroperasi pada 2021. Selain pembangunan terminal, kata Lino, Komite Pengawas akan memantau pelaksanaan seleksi mitra kerjasama pengoperasiaan terminal Kalibaru. Pengawasan juga dilakukan terhadap negosiasi perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk pemeliharaan dan pengoperasian peti kemas di terminal Tanjung Priok.

Sesuai Peraturan

Staf Khusus Wakil Presiden, Mohamad Ikhsan, menuturkan bahwa ide awal pembentukan Komite Pengawas untuk pembangunan Terminal Kalibaru ini muncul karena adanya pengalaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) menjual saham Bank Permata dengan nilai premium. Menurut Ikhsan, keberhasilan PPA salah satunya karena adanya Komite Pengawas yang mengawasi proses seleksi calon investor. "Ini penjualan aset pemerintah paling bagus menurut saya. Karena prosesnya semua benar," kata Ikhsan.

Ikhsan mengatakan, Komite Pengawas dalam kasus penjualan Bank Permata bisa membantu memastikan bahwa semua proses yang dilakukan sesuai peraturan. Selain itu, tokoh-tokoh independen yang menjadi anggota Komite Pengawas membantu meningkatkan kredibilitas pengawasan dan juga mencegah adanya intervensi dari berbagai pihak.

Sementara itu, Erry Riyana yang diminta menjadi Ketua Komite mendukung pembentukan Komite Pengawas tersebut. Ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan proyek. "Ini merupakan langkah nyata pemerintah dan IPC untuk memastikan semua proses bebas dari suap dan korupsi, serta semua proses sesuai aturan yang ada," kata Erry.

Erry juga mengatakan pembangunan Terminal Kalibaru merupakan terobosan yang layak didukung di tengah keraguan pemerintah mengambil berbagai keputusan meski penyerapan anggaran cukup rendah. Menurut Erry, pembangunan terminal Kalibaru adalah salah satu program prioritas nasional di bidang sistem logistik nusantara, yaitu dengan peningkatan kapasitas pelabuhan.

"Proyek ini dibangun atas dasar inovasi dan pendekatan proaktif. Karena itu saya dan teman-teman lain yang kini tergabung di oversight committee terpanggil untuk mengawal proyek ini supaya tak ada intervensi dari mana pun demi terbangunnya sarana penting bagi pertumbuhan ekonomi," kata Erry.

Lebih lanjut lagi, Ia berharap semangat proaktif untuk melakukan inovasi juga bisa muncul dari sektor lain yang terkait dengan sistem logistik nusantara. Erry mencontohkan perlu adanya pembagunan jalan-jalan penghubung menuju dan dari Tanjung Priok. Selain itu juga perlu adanya reformasi birokrasi pelabuhan, termasuk penertiban aparat penegak hukum dan penjaga keamanan.

Investasi Menjanjikan

Pembangunan terminal baru itu merupakan sebuah investasi yang cukup menjanjikan, apalagi dalam Memorandum of Undertsanding (MoU) surat Konsesi atau hak pengelolaan menegaskan IPC mendapat kesempatan mengoperasikan terminal baru tersebut selama 70 tahun kedepan. "Dengan panjangnya masa pengoperasian terminal baru itu, tentunya IPC memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan bisnis jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Terminal Petikemas Kalibaru, mengingat tingkat kepadatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok sudah cukup tinggi atau terancam kongesti," jelas Corporate Secretary IPC, Yan Budi Sansoso.

Pada umumnya masa konsesi berdasarkan UU No17/2008 tentang Pelayaran, hanya berkisar antara 10 s/d 20 tahun. Tapi, pemerintah melalui Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, memberikan kepercayaan kepada IPC untuk mengelola terminal baru tersebut sampai dengan 70 tahun kedepan.

"Ya, pemerintah mempercayakan IPC untuk mengkelola Terminal Kalibaru Utara sampai dengan 70 kedepan dan bisa diperpanjang lagi. Kepercayaan itu diberikan karena terminal yang tengah dibangun itu merupakan mega proyek dengan nilai 4 juta dollar Amerika Serikat," jelas Yan.

Menurut Yan, dengan hadirnya Terminal Petikemas Kalibaru, maka IPC telah menemukan solusi yang tepat dan cukup menjanjikan dalam mengsiasati ancaman kongesti atau kepadatan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang pada tahun 2014 nanti, pertumbuhannya diperkirakan akan mencapai 1 juta Teus.

Selain itu, masih kata Yan, kehadiran terminal baru itu merupakan bagian dari upaya IPC untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara menekan biaya logistik tinggi di pelabuhan. "Jika Terminal Kalibaru itu sudah bisa dioperasikan, kami yakin 10 persen dari biaya logistik bisa ditekan. Apalagi terminal itu terkoneksi dengan akses jalur tol ke kawasan industry yang ada di bagian Timur Kota Jakarta," jelas Yan.

Meskipun pemerintah sudah memastikan tidak ada penawaran saham perdana atau IPO tahun 2013 untuk BUMN, namun tidak menyurutkan BUMN untuk tetap listing di pasar modal dengan mensiasati melalui rencana IPO anak usaha. Langkah inilah yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang berencana melepaskan saham kedua anak usahanya yaitu, PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) di pasar modal. RJ Lino, mengatakan, rencananya kedua anak usaha Pelindo II akan melangsungkan IPO secara bergiliran mulai semester II-2014.

Related posts