RENCANA MENERAPKAN POLA GANJIL GENAP - Saat Jakarta Belajar dari Bangkok

RENCANA MENERAPKAN POLA GANJIL GENAP

Saat Jakarta Belajar Dari Bangkok

Pada 11 Januari 2013 lalu, Gubernur DKI Joko Widodo kedatangan tamu, yaitu Duta Besar Thailand untuk Indonesia Thanatip Upatising. Bukan, duta besar Negara sahabat itu memang sengaja diundang Jokowi. Gubernur ingin belajar banyak tentang pengalaman Bangkok, ibukota Thailand yang jalanannya sangat padat, namun pemerintah setempat mampu mengendalikan lalu lintasnya.

“Kita harus belajar banyak dari Bangkok, terutama dalam masalah mengatasi kemacetan. Terus terang dibanding dulu, Bangkok sekarang jauh lebih baik," kata Jokowi, mantan Walikota Surakarta. Menurut Gubernur, Bangkok pernah menerapkan pola ganjil genap, tapi gagal.

Artinya, penerapan ganjil genap itu memiliki banyak kelemahan, di samping kelebihan, tentunya.  Di antara kekurangannya adalah banyaknya kendaraan dengan pelat nomor palsu, maupun makin tingginya populasi kendaraan bermotor, karena akhirnya orang akan membeli lagi kendaraan dengan nomor polisi yang berbeda. Satu ganjil, satu genap. Banyak plus-minusnya dari pengalaman di Bangkok. Karena banyak juga orang mengganti pelat nomornya, atau orang tambah beli mobil," ujarnya.

Thanatip banyak menguraikan kesuksesan Bangkok mengatur lalu lintas dan mengendalikan populasi kendaraan bermotor yang melintas di jalanan. Di antara yang cukup berhasil di Bangkok adalah penerapan sistem transportasi dan angkutan umum. Lalu pengenaan tarif dan pajak parkir kendaraan yang tinggi, serta membudayakan bersepeda.  "Kami mau belajar dari kesuksesan Bangkok. Meskipun kata pak Dubes tadi belum 100% berhasil,  tapi sudah jauh lebih baik dari kita," kata Gubernur.

Kalangan DPRD DKI pun kurang senang dengan rencana ganjil genap. Alasannya, penyediaan angkutan umumnya belum memadai untuk mengangkut lebih dari 4 juta orang. Lagi pula, uji coba di luar negeri juga banyak gagalnya. Karenanya, Wakil Ketua DPRD DKI Inggar Joshua minta agar Pemprov DKI serius menyiapkan sistem dan jaringan transportasi umum massal.  

Sedangkan, soal parkir, saat ini DPRD DKI Jakarta tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perparkiran. Sebelumnya, Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta mengusulkan ada diterapkannya zonasi parkir berdasarkan kawasannya.  Di kawasan utama, atau sekitar segitiga emas, yaitu Sudirman-Thamrin-Kuningan, tarifnya dinaikkan lima kali lipat dari sekarang. Di zona kedua, sekitar Matraman, Salemba, juga Harmoni dan Buncit, tarif parkir dinaikkan tiga kali lipat. Sedangkan di kawasan pinggiran seperti Pasar Minggu, tarifnya tetap.

Berikut ini adalah lima kota di luar negeri selain di Bangkok yang sudah pernah menerapkan pola ganjil genap.

Bogota (Columbia)

Pola ganjil genap mulai diterapkan di Bogota sejak 2000. Penerapannya diberlakukan dalam jam-jam tertentu dan tak berlaku di akhir pekan atau hari libur. Untuk mengantisipasi warga sulit mengakalinya, sistem itu diacak dan dibuat lebih rumit setiap waktu.  Denda bagi yang melanggar cukup tinggi.

Mulai 2011, nomor polisi berakhir 5, 6, 7, dan 8 hanya boleh beroperasi pada Senin. Nomor akhir 9012, boleh melintas di jalanan pada Selasa. Yang boleh melaju di jalan raya pada Rabu adalah kendaraan bernomor belakang 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan pada Kamis, khusus untuk nomor belakang 7, 8, 9, dan 0. Pada Jumlah, khusus bagi 1, 2, 3, dan 4.

Hasilnya, terjadi peningkatan pengguna transportasi umum dan pengurangan kemacetan di jalan. Sampai sekarang, pola itu masih diberlakukan. Tentu saja pemerintah setempat juga mengoptimalkan sistem bus rapid transit (BRT) atau busway, jalur bersepeda diperluas.

Beijing (China)

Pola ganjil genap di ibukota RRC itu mulai diterapkan pada 2008 saat diadakannya Olympiade musim panas. Sampai sekarang. Pemkot Beijing mengatur dua angka nomor kendaraan dilarang turun ke jalan raya secara bergiliran pada pukul 07.00 – 22.00. Sistem itu dirotasi dalam tiga bulan. Namun, pola itu tak berlaku bagi kendaraan polisi, militer, dan angkutan umum.

Dari hasil evaluasi, menunjukkan ada penurunan emisi kendaraan setiap hari hingga 40%, jumlah kendaraan di jalanan berkurang hingga 700 unit. Namun, dampak negatifnya, pembelian mobil baru meningkat. Survei yang dilakukan pemerintah menunjukkan 90,4% warga mendukung kebijakan itu. Sebaliknya, jajak pendapat yang dibuat swasta, hasilnya bertolak belakang. Hanya 14% saja warga yang mendukung. Sebaliknya, 82,9% menolak pola itu.

Mexico City

Ibukota Negara kawasan Caribia itu menerapkan pola ganjil genap sejak November  1989 melalui program ‘Hoy No Circula’ (Hari Dilarang Berkeliling). Kalau di Jakarta, Car Free Day (Hari Tanpa Kendaraan Bermotor).

Teknisnya, angka paling belakang 5 dan 6 berstiker kuning dilarang beroperasi pada setiap Senin. Angka 7 dan 8 stiker warna merah muda, dilarang keluar pada Selasa. Angka 3 dan 4 berstiker merah tak boleh ke jalan raya pada setiap Rabu. Sedangkan ang tak boleh muncul di jalanan pada Kamis adalah nomor belakang 1 dan 2 dengan stiker hijau. Khusus Jumat, tak boleh ada kendaraan bernomor belakang 9 dan 0 yang dipasangi stiker biru.

Hasil pertama menunjukkan, kendaraan di jalan raya berkurang 20%, laju kendaraan juga makin cepat, konsumsi bahan bakar juga berkurang. Jumlah penumpang kereta bawah tanah bertambah hingga 6,6%. Itu hasil survei yang dilakukan Cambridge Systemic Inc pada Desember 2007.

Athena (Yunani)

Kawasan kota yang dilakukan pola ganjil genap seluas 13 km2 dan dinamakan LIngkar Athena (Daktilios Athenon). Pola ini tak berlaku bagi kendaraan umum, mobil dinas pemerintah, sepeda motor, mobil hybrid, dan mobil diplomat. Hasilnya, mobil baru bertamnbah, taksi makin laris, dan kemacetan berpindah ke daerah pinggiran. Agar efektif, pola itu dipadu dengan pengaturan jalan berbayar (ERP), sampai sekarang.

Sao Paulo (Brazil)

Pembatasan kendaraan pola ganjil genap mulai dilaksanakan pada 1997. Hasilnya,  dalam enam bulan sejak uji coba, berhasil mengurangi populasi kendaraan di jalan raya hingga 2-5% pada jam sibuk, laju kecepatan kendaraan meningkat 18-23%. Kemacetan pun berkurang 26-37%. Agar berhasil, pemda setempat menetapkan denda yang tinggi, penumpang kereta bawah tanah bertambah signifikan,. Infrastruktur jalan raya juga diperbaiki. (saksono)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…