Untuk kali kedua, Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya gagal menerapkan pola pelat nomor kendaraan bermotor ganjil dan genap sebagai upaya mengurai kemacetan. Kali pertama, uji coba akan dilakukan saat Jakarta menjadi tuan rumah pesta olah raga se Asia Tenggara (SEA Games ke-26) pada 11-22 November 2011.  

Ketika itu uji coba gagal dilakukan karena Kapolda Metro Jaya ketika itu tak setuju. Alasannya, harus ada jajak pendapat dulu dari masyarakat akan untung ruginya penerapan ganjil genap tersebut. Namun, survei itu tak pernah dipublikasikan sampai sekarang. Kemungkinan survei juga tak dilakukan sama sekali oleh Dishub DKI maupun Ditlantas Polda Metro Jaya. Sebab, saat ditanya bagaimana hasil surveinya, Dirlantas Kombes Royke Lumowa maupun Wakil Kepala Dishub DKI Riza Hasyim ketika itu selalu menjawab survei sedang dilakukan.

Uji coba kali kedua rencanakan diadakan pada Januari – Maret 2013. Rencana itu urung, karena secara teknis waktunya tak cukup untuk persiapan. Lagi pula dananya belum tersedia. Kepala Dishub DKI Udar Pristono menjelaskan, tertundanya waktu penerapan ganjil genap karena anggaran yang dibutuhkan, yaitu sebesar Rp 12,5 miliar, baru cair pada akhir Februari.      

Menurut Pristono, secara teknis, program ganjil genap ditandai dengan penempelan stiker penanda bahwa mobil itu benomor polisi genap atau ganjil. Stiker warna hijau untuk nomor ganjil dan warna merah untuk genap. Stiker dipasang di kaca depan bagian tengah agar mudah dilihat petugas. Mobil berstiker hijau hanya boleh melintas di kawasan khusus pada tanggal ganjil dan stiker merah pada tanggal genap.

Stiker-stiker itu akan dibagikan secara gratis di kantor samsat. Karenanya akan bekerja sama dengan Kepolisian. Dishub DKI menargetkan mencetak stiker untuk sebanyak 2,5 juta mobil, jadi harganya Rp 4.700/lembar. Proses tender membutuhkan waktu 40 hari. Sedang pembuatan stiker diperkirakan makan waktu tiga bulan hingga Mei. Jadi peluncurannya Juni.  

Menyusul rencana itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tahaja Purnama berencana mengadakan survey lebih efektif mana, ganjil genap atau three in one dengan catatan tidak ada joki. Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, three in one di Jalan Gatot Subroto mampu mengurangi 70% kendaraan yang melintas. Jika diganti ganjil genap, dia memperkirakan hanya mampu meredam kendaraan yang melintas hingga 30-40%. Dia mengusulkan adanya kombinasi antara ganjil genap dan three in one.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, nantinya pelaksanaan ganjil genap itu akan diterapkan di kawasan three in one yang diperluas. Selama ini, three in one diterapkan di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin-Gatot Subroto. Nantinya akan diterapkan tidak hanya di kawasan 3 in 1, tapi juga sejumlah koridor busway. Koridor I (Blok M-Kota), koridor IX (Pinang ranti – Pluit), koridor IV dari Karet, Jalan Sultan Agung, hingga Jalan Pramuka. Lalu, Jalan Medan Merdeka Selatan hingga Jalan Jendeal Soeprapto di Cempaka Putih. Di bagian barat, di Jalan Kiai Tapa dan Jalan Hasyim Asyari menuju ke arah Grogol dan Harmoni.  Koridor VI dari Jalan HR Rasuna Said, Mampang, Buncit, hingga Ragunan. Sedangkan untuk utara ke selatan ditambahi dari  Jalan Gunung Sahari – Kramat Raya- Salemba, Jalan Otista/Jatinegara, hingga Cawang. Lalu Jalan Cideng, Mas Mansyur, Casa Blanca/Jalan Prof Satrio hingga Kampung Melayu.

Untuk mengawasi program ganjil genap, Gubernur Joko Widodo tidak hanya mengerahkan polisi saja, tapi juga unsur Dishub dan Satpol PP. Lagi-lagi, law enforcement, sebab, jalanan kita masih seperti rimba, rambu-rambu jalanan seakan tak berlaku jika tak ada polisi. (saksono)