Oleh Bani Saksono

wartawan Harian Ekonomi Neraca 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mendesak pemerintah pusat untuk meresmikan proyek nasional yaitu Megapolitan Jabodetabek. Sebab, kata Bang Ali saat hendak mengikuti rapat dengan Komisi E DPRD DKI pada 30 September 2005, pada 2020 penduduk Jakarta bisa mencapai 20 juta jiwa.

“You bisa bayangkan  bagaimana jadinya Jakarta jika tidak direncanakan sebagai kota megapolitan,” kata bekas komandan pasukan marinir itu seperti ditirukan mantan Gubernur Sutiyoso. Dan Sutiyoso pun mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar dibentuk kementerian khusus yang menangani kawasan Jadebotabek.

Menurut Sutiyoso, mengapa Jadebotabek, sebab, perkembangan wilayah Jakarta sangat mempengaruhi dan dipengaruhi wilayah sekitarnya, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan hingga Cianjur dan Sukabumi. Namun, Sukabumi belum dimasukkan dalam konsep itu, yaitu kawasan Jadebotabekjur.

Megapolitan bukan berarti Jakarta mencaplok wilayah sekitar, tapi sebuah konsep bagaimana membangun dan mengembangkan secara bersama-sama wilayah tersebut untuk kesejahteraan penduduknya. Sebab, berapa banyak penduduk Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur, juga Sukabumi yang setiap hari pergi ke Jakarta untuk bekerja, berbisnis, menuntut ilmu, berbelanja, atau urusan pribadi lainnya.

Di antara sarana-prasarana tersebut adalah sistem dan jaringan transportasi yang memadai. Pembangunan sistem dan jaringan transportasi Jadebotabek yang terlambat telah menyebabkan kemacetan menggurita di banyak jalan di Jakarta dan sekitarnya.  Masyarakat, swasta, dan pemerintah sudah merasakan berapa banyak kerugian yang harus mereka tanggung.

Tahun ini, tepatnya 22 Juni 2013, saat Kota Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke 486, satu proyek uji coba akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yaitu penerapan pelat nomor kendaraan ganjil genap sebagai upaya mengurangi kemacetan. Proyek itu merupakan Pemprov DKI akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 12,5 miliar untuk membuat stiker merah dan hijau bagi 2,5 juta kendaraan yang biasa melintas di Jakarta.

Selain pelat ganjil genap, masih banyak cara yang bisa ditempuh Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan. Cara lain yang sudah dan bisa ditempuh adalah penerapan three in one (3 in 1), yaitu mobil yang boleh melintas adalah yang berpenumpang minimal tiga orang. Lalu, penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP), memperbanyak jumlah koridor dan armada bus Transjakarta berikut armada pengumpannya (feeder), membangun kantung-kantung parkir di sekitar halte bus  dan stasiun kereta.

Lalu, memperbanyak jalur bersepeda, memperluas jalur jalan kaki agar nyaman, menaikkan tarif parkir  berdasarkan zonasi,  larangan parkir di pinggir jalan (on street), hingga mewajibkan pemilik mobil di Jakarta memiliki garasi. Jalanan bukan garasi atau carport.  Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah konsistensi dan penegakan hukum atas aturan yang sudah dibuat.q