MASTERPLAN TRANSPORTASI MASSAL JABODETABEK - Asal Jangan Seperti Menunggu Godot

 

MASTERPLAN TRANSPORTASI MASSAL JABODETABEK

Asal Jangan Seperti Menunggu Godot

 

Jika tak ada aral atau keberatan dari masyarakat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan meresmikan Masterplan (Rencana Induk) Transportasi Massal Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek)  pekan depan. Kemenhub memberi waktu sepekan untuk menyanggah atau mempertanyakan keberadaan masterplan tersebut.  

 

Masterplan itu pun sudah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan para kepala wilayah di sekitar Jakarta berikut dinas-dinas terkait, dalam rapat di Gedung Kementerian Perhubungan, Senin (4/3).  Ada tiga wilayah yang dilibatkan dalam pelaksanaan masterplan tersebut, yaitu DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat. Proyek itu diperkirakan  menelan anggaran sebesar Rp 300 triliun yang ditanggung pemerintah pusat sebesar Rp 109 triliun dan pihak swasta sekitar Rp 191 triliun.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, nantinya, seluruh moda transportasi umum massal akan terintegrasi hingga lebih optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. "Insya Allah kalau enggak ada sanggahan, minggu depan akan ditetapkan oleh Kemenhub karena kami dituntut untuk segera memberikan respons," kata Bambang, yang juga mantan ketua umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).  

Namun demikian, yang diinginkan  masyarakat, jangan seperti menunggu godot, yaitu menunggu sesuatu yang tak pasti.  Apalagi, masterplan itu dirancang untuk sampai 2020. Lama nian. “Yang kami inginkan, pemeintah punya progress yang dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya, jalanan tak lagi macet, karena orang sudah mulai berpindah kendaraan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang nyaman,” tutur Khairun Nisa, seorang karyawati yang tinggal di daerah Kukusna, Beji, Depok, belakang kampus UI.

Tiap hari, Icha, sapaan dia, perghi ke kantor di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dengan tiga ganti transportasi. Dari rumah ke Stasiun UI naik ojek. Dari stasiun UI ke jurusan Stasiun Sudirman di Dukuh Atas. Dipastikan, di kereta listrik (KRL) CommuterLine yang bertarif  Rp 9.000 itu, dia harus berdiri bergelantungan, karena tak dapat tempat duduk selama lebih dari 30 menit. Turun dari kereta, berganti naik naik bus kota atau bus Transjakarta koridor I  (Blok M-Kota).   

Bambang menjelaskan, nantinya, sistem transportasi itu akan mengakomodasi  sekitar 2,7 penumpang setiap hari. Mereka akan diangkut dengan sejumlah moda transportasi massal.  Yaitu, dengan 738 bus gandeng (articulated bus) dan 169 bus tunggal (single decker) bus Transjakarta, 15 trayek bus feeder (armada pengumpan) busway.

Para penumpang juga akan diangkut dengan KRL Jabodetabek yang panjangnya 170,2 km. Nantinya, jalur KRL akan diperpanjang menjadi 585 km. Termasuk rute Manggarai – Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah juga akan menyiapkan kereta layang (monorel) dan kereta cepat (MRT-mass rapid transit).

Saat ini, Kemenhub dan PemprovDKI Jakarta sedang mengerjakan proyek MRT tahap I, yaitu koridor utara-selatan yang membentang dari Lebak Bulus – Bunderan HI dan Bunderan HI – Kampung Bandan. Pada proyek MRT tahap II, yaitu koridor barat – timur, akan dibangun rute dari Balaraja (Tangerang) – Duri (Jakarta) – hingga Cikarang (Bekasi).

Sedangkan proyek monorel, melanjutkan proyek yang sempat mangkrak yaitu dua rute, green line (Taman Anggrek – Senayan – SCBD - Kuningan – Pejompongan – Tanah Abang – Taman Anggrek) sejauh 14,5 km. Rute itu akan diperpanang hingga ke Puri Indah di Kembangan, Jakarta Barat. Satu rute lagi, blue line sejauh 15 km dengan rute Tanah Abang , Casa Blanca, Tebet, hingga Kampung Melayu. Nantinya, rute itu akan diteruskan mendekati Bekasi hingga Pondok Kelapa.

Sebelumnya, inisiator proyek monorel, yaitu PT Jakarta Monorail (JM) harus memberikan ganti rugi sebesar Rp 130 miliar kepada PT Adhi Karya atas tiang-tiang monorel yang mangkrak. Pihak Adhi Karya sendiri dikabarkan mengundurkan diri dari konsorsium proyek itu. Untuk proyek ini, kabarnya sudah diincar Dahlan Iskan dan Jusuf Kalla.

Infrastruktur Penunjang

Nantinya, Kemenhub bersama-sama tiga Pemprov juga akan menyiapkan sarana infrastruktur pendukung agar penumpang mau beralih tidak lagi menggunakan mobil pribadi. Infrastruktur tersebut dalam bentuk pembangunan koridor busway, fasilitas park and ride (kawasan parkir di sekitar halte dan stasiun), maupun sarana pejalan kaki dan sepeda. Ada 17 titik yang disiapkan yang akan mengintegrasikan antar-moda transportasi. Salah satu di antaranya, stasiun Manggarai dan Dukuh Atas,  terminal Lebak Bulus, Kalideres, Pulogadung, dan Kampung Rambutan.  

"Ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu, keterpaduan, keterjangkauan, kesinambungan, serta kecepatan. Jangan sampai ditengah jalan program-program ini mengalami hambatan, sehingga masterplan bisa dilakukan dengan lancar," kata Bambang.

Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso menambahkan, sudah banyak studi untuk membenahi sarana transportasi massal tersebut. Bahkan, Pemprov DKI pun sudah memiliki blue print-nya dalam bentuk  Pola Transportasi Makro (PTM). Pola itu mengintegrasikan seluruh moda yang ada. Bahkan, ada satu lagi moda yang kelihatannya tak masuk dalam masterplan tersbut, yaitu waterway. Ketika itu, GUbernur DKI Sutiyoso sempat meluncurkan armada air yang dioperasikan di Kanal Banjir Kanal Barat (BKB) dari Manggarai hingga Dukuh Atas, namun gagal karena tak ditunjang debit air yang cukup dan stabil.    

“Namun, yang menjadi permasalahan adalah implementasinya. Kita tidak pernah patuhi aturan yang kita buat sendiri. Apakah tata ruang atau lainnya, sehingga tidak pernah melihat yang sudah ada," kata Suroyo. Karenanya, kata dia, masterplan itu akan disinergikan dengan PTM. Menurut dia, ada skitar 7,7 juta perjalanan setiap hari lintas tiga provinsi. Soal angka itu, masih debatable. Sebab, sebelumnya Dinas Perhubungan DKI pada 2009 saja sudah menaksir jumlah perjalanan komuter, terutama ke Jakarta sudah mencapai 29,5 juta tiap hari. Ada lima tujuan perjalanan tersebut, yaitu ke tempat kerja, urusan bisnis, berbelanja, ke sekolah, dan urusan pribadi.  Saat ini, mayoritas ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Itu sebabnya pertumbuhan penjualan mobil dan motor terus melejit tiap tahunnya. Pantas macet. Itulah perlunya masterplan dibuat dan dilaksanakan. Yang penting konsekuen dan konsisten. (saksono)

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…