Wamenkeu: Itu Tergantung Proses Administrasi - Bebas Dokumen Anggaran K/L

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pembebasan blokir anggaran tergantung dari Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyiapkan dokumen atau proses administrasi. "Ketika sudah disampaikan ke kami, kemenkeu akan mengecek dokumen tersebut dan segera diproses. Kami punya lima hari kerja setelah dokumen lengkap dan diterima itu harus segera diproses," kata Anny Ratnawati di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut Anny, proses operasional merupakan tanggung jawab di Kementerian/Lembaga (K/L), kemudian kemenkeu mengecek dan memproses syarat-syarat administrasi serta mendokumentasikan. "Sehingga yang bisa dilakukan adalah mengingatkan kembali mereka atas hal-hal yang belum dilengkapi dan itu sudah dilakukan, terutama oleh Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA),” paparnya.

Dia mengatakan TEPPA sudah mengirimkan surat kepada ketiga kementerian yang diblokir anggaran mereka. "Mereka diminta untuk segera memasukkan laporan mengenai disbursement atau pencairan, dua bulan ini untuk dilihat sejauh mana rencana mereka dengan realisasi pencairan dua bulan terakhir," kata dia.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan catatan kemenkeu belanja modal utama juga masih rendah di dalam dua bulan ini. Ketiga kaitannya dengan belanja modal tadi, seluruh kementerian lembaga juga sudah disurati untuk diminta segera memasukkan laporan mengenai kegiatan lelang, prosesnya sampai di mana, kalau ada keterlambatan apa penyebabnya untuk direspon dan semua itu dilaporkan secara online. "Baik pusat maupun daerah karena ada sistem monitoring di TEPPA terkait dengan hal-hal ini. Jadi kita semua sedang meningatkan karena kemarin kemendikbud dan kemenag sudah selesai pembahasannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memblokir anggaran tiga kementerian karena belum menyelesaikan proses administrasi. Tiga kementerian tersebut adalah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dari DIPA TA 2013 sebesar Rp73,1 triliun, sebesar Rp62,1 triliun (84,9%) diblokir dan sebesar Rp11 triliun tidak blokir karena merupakan anggaran untuk pembayaran gaji dan kebutuhan operasional perkantoran, yang harus tersedia dan dibayarkan di awal tahun.

Kementerian Agama dari alokasi anggaran sebesar Rp43,96 triliun, diblokir sebesar Rp21,6 triliun (49,1%) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (dari alokasi anggaran sebesar Rp1,96 triliun, diblokir sebesar Rp1,89 triliun (97%).

Sedangkan memasuki bulan Maret 2013, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yudi Pramadi dalam siaran persnya di Jakarta, Senin, beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) masih menyelesaikan administrasi terkait pelaksanaan kegiatan K/L yang bersangkutan, seperti melengkapi data dukung berupa persetujuan Komisi mitra kerja K/L, term of reference (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB).

Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja K/L sampai dengan awal Maret 2013 baru mencapai Rp28,88 triliun atau 4,9% dari total belanja K/L sebesar Rp594,6 triliun. Pada saat disampaikannya DIPA K/L oleh Presiden pada 10 Desember 2012, dari total pagu belanja K/L sebesar Rp594,6 triliun, sebesar Rp243,11 triliun (40,9%) dalam posisi diblokir/dibintang, karena belum menyampaikan persetujuan DPR, belum melengkapi data dukung berupa TOR dan RAB.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara indikator, tugas fungsi, output dan komponen, serta belum mendapatkan penetapan dan ijin penggunaan PNBP, serta belum ditetapkannya loan agreement dan nomor register PHLN. [ardi]

BERITA TERKAIT

Nilai Tukar Petani Karet Sumsel Terjun Bebas

Nilai Tukar Petani Karet Sumsel Terjun Bebas NERACA Palembang - Nilai Tukar Petani (NTP) khususnya perkebunan karet di Sumatera Selatan…

Gubernur Banten Tekankan Pemanfaatan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

Gubernur Banten Tekankan Pemanfaatan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim menekankan kepada seluruh organisasi perangkat…

Tahun 2019, Walikota Sukabumi Tekankan SKPD Membuat Perencanaan Matang - Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Tergolong Tinggi

Tahun 2019, Walikota Sukabumi Tekankan SKPD Membuat Perencanaan Matang Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Tergolong Tinggi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…