Legislatif Pertimbangkan Offshore Banking - RUU Perbankan

NERACA

Batam - Ketentuan pelaksanaan offshore banking atau konsep perbankan lepas pantai di kawasan perdagangan bebas berpeluang besar untuk masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan yang kini dibahas Komisi XI DPR. "Saya sedang mempertimbangkan offshore banking masuk dalam salah satu pasal di RUU Perbankan," Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perbankan, Harry Azhar Azis di Batam, Selasa (5/3).

Menurut dia, pelaksanaan offshore banking ini cocok dilaksanakan di beberapa daerah Indonesia, terutama yang memiliki arus investasi penanam modal asing yang deras. Ke depan, lanjut dia, pelaksanaan offshore banking hanya melayani modal asing, bukan modal dalam negeri dengan suku bunga yang kompetitif. Meski begitu, ia mengatakan dalam RUU Perbankan pembahasan offshore banking tidak akan detil, melainkan ketentuan umum.

"Jadi nanti diterjemahkan dalam peraturan pemerintah. Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan menyelaraskan kinerja offshore banking ini. Implementasi penyaluran dan apakah korporasi atau individu yang bisa menerima dana offshore banking masih perlu diatur dalam peraturan OJK," jelasnya.

Menurut Harry, apabila offshore banking dapat dilaksanakan di Indonesia, maka akan terjadi persaingan bunga yang kompetitif. Implementasi offshore banking, kata dia, bisa dilakukan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, mengingat arus dana dari luar negeri banyak masuk ke daerah itu.

Sebelumnya, pengamat ekonomi UI Rofikoh Rokhim mengatakan Kota Batam membutuhkan offshore banking untuk mendukung pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diterapkan di kota yang berdekatan dengan Singapura. Dia juga mengatakan, Batam sudah memiliki industri dan perdagangan, dan tinggal didukung dorongan finansial.

"Yang dibutuhkan Batam hanya satu, buffer financial," tegas dia. Menurut Rofikoh, dengan adanya offshore banking, maka dapat lebih merangsang pertumbuhan investasi. Offshore banking ini sangat dibutuhkan perusahaan asing yang hendak menanamkan modal di Indonesia. Keuntungan sistem perbankan yang banyak digunakan oleh perbankan di Swiss itu antara lain penjaminan kerahasiaan, potongan pajak dan kemudahan arus dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Untuk menjalankan offshore banking, kata dia, perlu dukungan regulasi yang kuat agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan negatif. Dari seluruh daerah Indonesia hanya Batam yang cocok untuk pengembangan offshore banking serta ditetapkan sebagai FTZ (free trade zone/kawasan perdagangan bebas) dan letaknya yang strategis karena berdekatan dengan Singapura. [ardi]

BERITA TERKAIT

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian NERACA Jakarta - Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012,…

Perlu Pendalaman Mendasar untuk RUU KSDAHE

Perlu Pendalaman Mendasar untuk RUU KSDAHE NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan masih diperlukan…

Pertumbuhan Lambat Perbankan Syariah Di Kalbar

  NERACA Pontianak – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Mochamad Riezky F Purnomo, mengatakan pertumbuhan perbankan syariah…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…