Legislatif Pertimbangkan Offshore Banking - RUU Perbankan

NERACA

Batam - Ketentuan pelaksanaan offshore banking atau konsep perbankan lepas pantai di kawasan perdagangan bebas berpeluang besar untuk masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan yang kini dibahas Komisi XI DPR. "Saya sedang mempertimbangkan offshore banking masuk dalam salah satu pasal di RUU Perbankan," Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perbankan, Harry Azhar Azis di Batam, Selasa (5/3).

Menurut dia, pelaksanaan offshore banking ini cocok dilaksanakan di beberapa daerah Indonesia, terutama yang memiliki arus investasi penanam modal asing yang deras. Ke depan, lanjut dia, pelaksanaan offshore banking hanya melayani modal asing, bukan modal dalam negeri dengan suku bunga yang kompetitif. Meski begitu, ia mengatakan dalam RUU Perbankan pembahasan offshore banking tidak akan detil, melainkan ketentuan umum.

"Jadi nanti diterjemahkan dalam peraturan pemerintah. Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan menyelaraskan kinerja offshore banking ini. Implementasi penyaluran dan apakah korporasi atau individu yang bisa menerima dana offshore banking masih perlu diatur dalam peraturan OJK," jelasnya.

Menurut Harry, apabila offshore banking dapat dilaksanakan di Indonesia, maka akan terjadi persaingan bunga yang kompetitif. Implementasi offshore banking, kata dia, bisa dilakukan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, mengingat arus dana dari luar negeri banyak masuk ke daerah itu.

Sebelumnya, pengamat ekonomi UI Rofikoh Rokhim mengatakan Kota Batam membutuhkan offshore banking untuk mendukung pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang diterapkan di kota yang berdekatan dengan Singapura. Dia juga mengatakan, Batam sudah memiliki industri dan perdagangan, dan tinggal didukung dorongan finansial.

"Yang dibutuhkan Batam hanya satu, buffer financial," tegas dia. Menurut Rofikoh, dengan adanya offshore banking, maka dapat lebih merangsang pertumbuhan investasi. Offshore banking ini sangat dibutuhkan perusahaan asing yang hendak menanamkan modal di Indonesia. Keuntungan sistem perbankan yang banyak digunakan oleh perbankan di Swiss itu antara lain penjaminan kerahasiaan, potongan pajak dan kemudahan arus dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Untuk menjalankan offshore banking, kata dia, perlu dukungan regulasi yang kuat agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan negatif. Dari seluruh daerah Indonesia hanya Batam yang cocok untuk pengembangan offshore banking serta ditetapkan sebagai FTZ (free trade zone/kawasan perdagangan bebas) dan letaknya yang strategis karena berdekatan dengan Singapura. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…