Oleh : Prof. Ir. Himawan Adinegoro M.Sc., DFT

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi LKPP

Maraknya praktik korupsi, rendahnya kualitas layanan publik yang tidak memenuhi harapan masyarakat, birokrasi pemerintahan yang tak efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas yang rendah, serta rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur negara menjadi dasar perlunya reformasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih.

Pemerintah Indonesia saat ini memang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance). Kedua hal ini baru bisa tercapai jika penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip kepastian hukum, professional, visioner, efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Untuk mendukung tujuan pemerintah tersebut, keluarnya Perpres No. 54/2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menggantikan Keppres No. 80/2003, pada prinsipnya untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD, memerlukan sistem dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance, tumbuh berkembangnya proses inovasi, suburnya ekonomi kreatif dan kemandirian industri, serta mendukung terciptanya reward dan punishment yang lebih adil dengan adanya kepastian aturan.

Melalui perangkat teknologi E-Procurement (E-Proc), semua aktivitas kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih transparan, efisien, efektif dan memeprcepat proses pengadaan dari semula 36 hari (konvensional) menjadi 18 hari kerja.

E-Proc juga memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat karena faktor transparansi, harga yang lebih baik. Ini menggambarkan teknologi memungkinkan penyedia barang/jasa di sebuah daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendapatkan akses pasar yang lebih luas di seluruh Indonesia. Sehingga pengusaha besar dan kecil mendapatkan informasi peluang pasar yang sama, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk bersaing sehat memenangkan peluang tersebut.

Selain itu, teknologi E-Proc memberikan mekanisme pengawasan dan pengaduan atas dugaan penyimpangan dalam suatu proses pengadaan. Artinya, seluruh elemen masyarakat terutama lembaga non-pemerintah diharapkan dapat berperan secara aktif mengawasi jalannya proses pengadaan barang/jasa tersebut.

Uniknya lagi, teknologi ini turut berperan mengubah budaya kerja aparatur negara, karena pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan.

Tidak hanya itu. E-Proc juga membantu memastikan bahwa semua persyaratan, ketentuan, dan proses dipenuhi serta ditaati oleh setiap pelaksana di lapangan. Sistem modern ini ikut berperan pula mengubah sikap pelaku usaha untuk terus meningkatkan kompetensinya.

Dalam setiap proses pengadaan, pelaku usaha akan selalu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil memenangkan sebuah paket pengadaan. Dampaknya, terjadi perubahan cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui sistem E-Proc meningkat, sedangkan kegiatan tatap muka menjadi jauh berkurang. Dan praktik korupsi pun dapat dicegah sedini mungkin.