Bank Muamalat Diakuisisi, Pangsa Pasar Terancam? - ASING MAKIN RAMBAH PERBANKAN NASIONAL

Jakarta - Kabar mengenai Standard Chartered (melalui bank afiliasinya, Bank Permata), Qatar Islamic Bank SAQ, dan Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) yang akan mengakuisisi saham mayoritas di Bank Muamalat Indonesia, kini semakin santer terdengar di publik. Bank asing tersebut konon siap melebarkan sayapnya di negeri ini dengan membuka jaringan bank syariah melalui Bank Muamalat.

NERACA

Ibarat gadis cantik, Bank Muamalat memang menggairahkan untuk didekati pemodal asing. Pasalnya, bank itu merupakan bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Per Maret 2011, bank ini mencatat kenaikan aset 45,8% menjadi Rp21,6 triliun, dibandingkan dengan posisi Maret 2010, sebesar Rp14,84 triliun.

Beberapa kalangan menilai bahwa bila salah satu dari tiga raksasa tadi masuk mayoritas ke Bank Muamalat, diperkirakan akan semakin mempercepat peningkatan pangsa pasar perbankan syariah yang dalam lima tahun terakhir meningkat tak terlalu signifikan.

Bila pangsa pasar perbankan syariah dikaitkan dengan populasi penduduk Indonesia, jelas sangat tidak relevan. Penduduk muslim Indonesia sekitar 82% dari total penduduk 235 juta jiwa, sedangkan pangsa pasar syariah cuma 3,3%. Angka itu, dengan Singapura saja sudah tertinggal. Singapura pangsa pasar perbankan syariahnya sudah 6,5%, dengan mayoritas penduduk non-muslim.

Bahkan, Bank Indonesia (BI) mengaku telah mendengar adanya rencana akuisisi Bank Muamalat, terutama oleh Standard Chartered Bank melalui bank afiliasinya. Namun bank asal Inggris tersebut belum memberikan permohonan izin akusisi maupun pembelian saham Bank Muamalat kepada BI. "Kalau soal itu saya sudah mendengar namun belum ada laporan masuk ke BI. Kan bisa saja mereka membahas terlebih dahulu," kata Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulia Siregar di Jakarta, Jumat.

Menurut Mulia, Stanchart mungkin masih melakukan pembicaraan secara internal bersama Muamalat. Ia menambahkan, ketika ada kepastian pasti ada laporan masuk ke BI. "Kalau ada perubahan kepemilikan atau pemegang saham pasti sudah dilaporkan ke BI. Itu baru internal mereka saja mungkin," ujarnya.

Menanggapi kondisi seperti itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono mengakui bahwa bila akuisisi itu terjadi maka akan dapat memperluas pangsa pasar perbankan syariah, terutama Bank Muamalat. “Sebetulnya, untuk memperluas perbankan syariah saya harapkan akusisi itu terjadi. Namun, semua ini jangan sampai terlena juga atau lupa dengan masalah kepemilikan saham asing yang akan membeli. Artinya, jangan sampai 99% kepemilikan saham dipegang pihak asing. Fenomena ini harus diteliti dahulu karena ini bisa merupakan suatu intrik-intrik dari pihak asing yang ingin memiliki saham perbankan indonesia dari segala aspek”, papar Paul.

Dia juga melihat bahwa pihak asing telah meneliti semua sistem perbankan di Indonesia karena telah masuk dari berbagai sistem perbankan. “Harusnya pemerintah mau mengubah sistem kepemilikan asing, misalnya hanya boleh memiliki 49%-50% saja. Selebihnya harus dimiliki pemerintah atau pihak Indonesia”, imbuh Paul seraya menyebutkan, jangan sampai Indonesia nanti hanya menjadi penonton di dalam perbankan nasional karena banyaknya pihak asing yang memiliki saham perbankan di Indonesia.

Ekonom FEUI Lana Soelistianingsih juga melihat secara wajar bila ada yang berminat dengan Bank Muamalat. Menurut dia, investor asing berminat terhadap Bank Muamalat karena Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia. Sehingga pangsa pasarnya pun besar. “Pasar syariah sekarang mulai merangkak naik karena nasabah kita cenderung memiliki dua rekening, bank syariah dan bank konvensional,” kata Lana kepada Neraca, Minggu (12/6).

Dikatakannya pula, rekening syariah sekarang menjadi salah satu pilihan nasabah karena selain aman juga dalam pembagian sistem bagi-hasilnya lebih fair serta tanpa riba atau bunga. “Itu bagi nasabah nonmuslim. Asal tahu saja, untuk porsi kredit syariah terbesar di Indonesia ada di Medan loh. Dan itu pengusaha China. Sedangkan yang muslim, lebih kepada tuntutan agama atau religius,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Lana, selama ini share Bank Muamalat kecil sehingga sulit untuk masuk pasar UKM yang sudah kadung dikuasai tiga bank konvensional lokal yaitu BRI, Bank Danamon, dan BTPN. “Kalau akuisisi ini berjalan, maka pasar UKM bisa dijangkau. Dan pastinya sangat untung. Dilihat dari sisi operasional bank, perbankan asing relatif lebih berani dan agresif sehingga nggak terlalu konvensional. Nilai positifnya, ada potensi untuk mendobrak pasar syariah Indonesia,” papar Lana.

ROI Tinggi

Sementara Guru Besar FE Trisakti Jakarta Prof. Dr. Sofyan S. Harahap juga mengakui bahwa isu akuisisi ini sudah lama beredar dan telah banyak perubahan seperti pembeli dan pemilik yang ingin menjual. “Mereka (pemilik bank) bimbang. Kan salah satu pemegang sahamnya dari Timur-Tengah, melihat situasi dan kondisi dan terlalu banyaknya suara sumbang jadi dijual,” jelas Sofyan kemarin.

Sofyan menegaskan, rasio return on investment (ROI) Bank Muamalat sangat tinggi yaitu 20%. Inilah yang menghambat penjualan perbankan syariah pertama di Indonesia tersebut. Di luar negeri saja paling tinggi 10%. Sofyan menambahkan, berdasarkan suara dari pemilik, harga Bank Muamalat sebesar Rp3 triliun-4 triliun. Namun, menurut dia, harga ini belum resmi.

Hanya saja, Sofyan mengungkapkan kegundahannya jika Bank Muamalat jadi dibeli bank asing. Pasalnya, kepentingan investor asing lebih besar lagi. “Untuk itu, para pendiri Muamalat melapor ke presiden agar lokal ikut seperti lembaga keuangan, asuransi, dan bank. Yang penting BUMN. Kalau ada due diligence, saya pasti ikutlah. Unsur sejarahnya sangat tinggi,” katanya.

Sofyan juga mengatakan, perbankan Malaysia pun sudah ancar-ancar mengincar Bank Muamalat, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad. “Wajarlah, Indonesia kan surga bankir. Bunganya tinggi. Berbeda kalau seandainya spread dan BOPO rendah. Akusisi ini jangan nasibnya seperti Asuransi Takaful dijual ke Malaysia. Saya ikuti itu karena saya salah satu pendirinya,” tegas Sofyan. Artinya, lanjut Sofyan, investor lokal yang harus membeli Bank Muamalat jangan asing.

Senada dengan Sofyan, CEO PT Permodalan BMT Ventura Saat Suharto melihat peraturan perbankan di Indonesia terlalu liberal sehingga investor asing dengan mudah masuk dan memiliki saham bank lokal. “Makanya harus hati-hati. Jangan mudahnya menerima asing. Lebih lokal yang memiliki. Sekarang kan properti saham di Muamalat, asing yang besar,” ujar dia. Saat menambahkan, apapun yang nantinya akan terjadi, hasil dari akuisisi ini akan tergantung dari langkah manajemen internal.

“Muamalat mempunyai brand equity yang kuat di masyarakat, walau asetnya sudah tersalip oleh perbankan syariah lain. Ini semua tergantung dari manajemen. Saya yakin pasar syariah bakal naik 5% sesuai prediksi BI di tahun ini jika manejemen internalnya bagus,” tegas Saat. iwan/ardi/rin

BERITA TERKAIT

Pilpres 2019, Pasar Properti Nasional Diprediksi Tetap Stabil

Pilpres 2019, Pasar Properti Nasional Diprediksi Tetap Stabil NERACA Jakarta - Pasar properti nasional pada tahun 2019 mendatang diprediksi bakal…

Azuz Zenfone Max Pro M2 dan Zenfone Max M2 Masuk Pasar Indonesia

Asus secara resmi memperkenalkan Zenfone Max Pro M2 untuk pasar Indonesia. Penerus Zenfone Max Pro M1 ini menjanjikan performa lebih…

Likuiditas Seret - Bank Mayapada Batal Bagikan Dividen Interim

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan menjaga likuiditas keuangan, PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) menggagalkan rencananya untuk membagikan dividen interim tahun…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

MASALAH KEPATUHAN WP DIPERTANYAKAN - Kontribusi Pajak Orang Kaya Masih Minim

Jakarta-Pengamat perpajakan menilai, meski nilai harta orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data majalah Forbes…

BSSN: Jelang Pemilu 2019, Serangan Siber Meningkat Pesat

NERACA Jakarta-Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memprediksi ada tiga pola serangan siber yang berpotensi mengganggu jalannya proses Pilpres 2019.…

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…