Program Transmigrasi Hanya Setengah Hati

NERACA

Jakarta - Program transmigrasi yang sudah lama dilaksanakan Pemerintah tampaknya seperti hangat-hangat tahi ayam. Buktinya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenartrans) mengaku kalau pihaknya mengalami kendala dalam menjalankan program tersebut, diantaranya anggaran yang tak sesuai target, penyediaan lahan untuk pemukiman, dan infrastruktur.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kemenakertrans, Rosari Tyas Wardani, mengeluhkan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk memberdayakan 40.704 Kepala Keluarga (KK) di 213 Permukiman Transmigrasi pada tahun 2013, atau sesuai target UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

“Pemberdayaan sebanyak itu sebetulnya masih jauh dari yang diharapkan P2MKT. Idealnya, anggaran untuk P2MKT adalah Rp3 triliun. Tapi tahun ini saja kami hanya mendapatkan Rp844 miliar. Itu pun sudah naik Rp100 miliar lebih dari tahun 2012 yang sekitar Rp700 miliar,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/3).

Terbatasnya anggaran, lanjut dia, pengembangan wilayah transmigrasi menjadi tidak maksimal. Dia pun mencontohkan minimnya penyediaan sarana penerangan. “Hanya 11,4% dari seluruh lokasi transmigrasi yang kita bina sarana penerangannya. Itu pun sudah termasuk penggunaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan ada juga yang menggunakan Micro Hidro, hasil kerja sama dengan ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral),” papar dia.

Dengan minimnya akses penerangan, tentu saja pengembangan perekonomian daerah tersebut menjadi tidak maksimal. Pada malam hari, sulit bagi transmigran untuk melakukan aktivitas ekonominya. Selain anggaran, permasalahan lahan juga menjadi tantangan utama dalam pengembangan transmigrasi.

Sementara Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Kemenakertrans, Muljadi Moehsin, menambahkan lahan transmigrasi yang dialokasikan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Namun sayang, dia tidak menyebut angka riil dari total jumlah alokasi lahan tersebut.

“Hanya kurang dari separuhnya yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi daerah transmigrasi. Banyak sekali yang telah diokupasi. Analoginya, dari 1 juta ha lahan yang dikasih BPN, hanya 300 ribu ha yang bisa dimanfaatkan oleh transmigran,” kata Muljadi. Sulitnya mencari lahan untuk menjadi daerah transmigrasi ini menjadi salah satu penghambat berkembangnya program transmigrasi.

Terlebih, kata dia, beberapa wilayah terang-terangan menolak program transmigrasi. Contohnya di Provinsi Papua yang Pemerintah Daerahnya takut masyarakat asli Papua akan tersisih dengan datangnya transmigran ke daerah mereka. “Hanya Provinsi Papua Barat yang masih “membuka pintu” terhadap transmigran,” tukas Muljadi.

Di tempat terpisah, ekonom FEUI Aris Yunanto mengatakan bahwa transmigrasi belum menjadi pengungkit perekonomian yang ada di lokal daerah tujuan transmigrasi setempat. “Saya melihatnya ini baru distribusi konsumsi, yang tadinya berkonsumsi di Jawa jadi pindah ke daerah tujuan transmigrasi. Relevansinya belum besar dalam peningkatan perekonomian lokal,” ujarnya, kemarin.

Adanya transmigran di sana, kata Aris, memang sedikit banyak memacu perubahan budaya dari masyarakat lokal. “Misalnya beras. Dahulu mereka makan sagu, singkong, dan jagung, sekarang mereka tidak mau kalau tidak makan nasi. Ini yang kemudian meninkgtkan perekonomian. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu diperbaiki dari transmigrasi,” tuturnya.

Salah satunya adalah penyiapan infrastruktur yang kuat. Dengan demikian, hal itu bisa mengalihkan pergerakan ekonomi dari wilayah padat ke wilayah terpencil. Pemerintah memang melakukanland clearing, tetapi sering kali tanggung, sehingga menyebabkan masyarakat yang pindah lokasi tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi langsung pada saat dia pindah ke lokasi transmigrasi.

Kemenakertrans Tak Serius

Anggota Komisi IX DPR, Hang Ali Saputra Syah Pahan, mengatakan program transmigrasi yang tidak menjadi pilihan atau program utama nasional dikarenakan di setiap daerah transmigrasi terdapat memoratorium transmigrasi dimana semua daerah transmigrasi sedang membenahi program transmigrasi yang lama dan tidak membuka program tarnsmigrasi yang baru.

Hal ini yang menyebabkan transmigrasi tidak menjadi program pilihan nasional karena daerah hanya ingin memprioritaskan pembenahan program yang lama. “Di daerah terdapat paradigma yang tidak memilih transmigrasi sebagai suatu program yang diandalkan. Selain itu, dengan adanya program itu terdapat kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan para transmigrasi,” katanya.

Selain itu, menurut dia, Kemenakertrans tidak serius dalam menjalankan program transmigrasi ini sehingga program ini tidak menjadi program pilihan nasional. Kemenakertrans tidak mempunyai rencana jangka panjang dalam merencanakan program ini menjadi lebih baik lagi.

“Kemenakertrans hanya menduplikat program transmigrasi yang lama dan tidak ada perencanaan matang untuk kedepannya. Kemenakertrans hanya sekadar menghabiskan anggaran program transmigrasi ini atau hanya menghabiskan anggaran saja,” ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Hang Ali mengungkapkan bahwa program ini sudah tidak bisa diharapkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Terdapat juga masalah yang terjadi di berbagai daerah terkait dengan para transmigran dengan penduduk lokal. “Dengan banyaknyapermasalahan yang terjadi di daerah akibat program transmigrasi ini maka program ini sudah tidak bisa diharapkan kembali,” ungkap dia.

Hang Ali juga menuturkan pada saat ini terdapat keengganan pemerintah daerah dalam menjalankan program transmigrasi ini. Pemerintah daerah merasa diam-diam saja dalam menjalankan program ini sehingga program ini terasa diabaikan. “Terdapat juga keengganan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap para transmigran sehingga program ini terkesan dihiraukan dan tidak diharapkan,” tambahnya. mohar/iqbal/ardi

Related posts