Myanmar Janjikan Transparansi Industri Migas

NERACA

Yangoon - Pemerintah Myanmar menjanjikan era baru transparansi di industri minyak dan gas, karena negara itu mencari para investor asing setelah pemerintahan tertutup selama beberapa dekade oleh sebuah junta yang dituduh menjarah sumberdaya alam (SDA).

Berbicara di sebuah konferensi yang dihadiri oleh beberapa perusahaan minyak asing terkemuka di Yangon, pejabat kementerian energi mengatakan standar internasional akan ditegakkan dalam lelang untuk hak cadangan energi yang menguntungkan. "Transparansi adalah kata yang paling penting," kata Asisten Direktur Kementerian Energi Myanmar, Aung Kyaw Htoo seperti dikutip Antara, Senin.

Pasalnya, negara-negara Barat menarik kembali sanksi terhadap Myanmar dalam menanggapi reformasi politik, raksasa-raksasa energi dunia yang lahap mengincar negara kaya minyak dan gas potensial terselip di antara China dan India yang berkembang pesat.

Namun ada kekhawatiran karunia energi negara itu bisa kembali menjadi mangsa para koruptor yang menandai pemerintahan militer dalam beberapa dekade yang berakhir pada 2011 lalu. Untuk memenuhi persyaratan EITI, Myanmar harus menunjukkan pendekatannya terhadap SDA yang akan membawa pembangunan lebih luas bagi rakyatnya dan dilakukan secara berkelanjutan serta dengan semua pembayaran terkait dengan kontrak diumumkan untuk pengawasan.

Rezim reformis juga merencanakan keterbukaan yang lebih besar di sektor-sektor lain seperti kehutanan, industri dan pertambangan, Aung Kyaw Htoo mengatakan pada konferensi, yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan energi termasuk sponsor acara Total dan Chevron.

Hanya dua kelompok Barat dengan kehadiran jangka panjang di Myanmar, Total dan Chevron masuk sebelum sanksi diberlakukan dan kemudian dituduh melayani kepentingan junta dan menutup mata mereka terhadap kerja paksa.

Minat asing di sektor ini telah meningkat dengan undangan Myanmar pada Januari untuk tender 18 blok minyak darat, dengan selanjutnya sebanyak 50 atau lebih blok lepas pantai yang diperkirakan akan dibuka untuk penawaran sekitar April.

Dalam pidato pembukaan pada konferensi dua hari di Yangon, Menteri Energi Than Htay berjanji untuk memastikan "bahwa masyarakat secara langsung akan mendapatkan keuntungan dari efisien pengelolaan sumber daya alam kami," tutup Kyaw Htoo. [ardi/ant]

BERITA TERKAIT

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…