Defisit Membengkak, Fokus Pekerjaan

Di tengah ancaman defisit neraca perdagangan yang terus membayangi ekonomi Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para pejabat pemerintah untuk tetap fokus menjalankan tugas negara dan pemerintahan.

Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2013 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$171,0 juta. Pemicunya karena defisit neraca perdagangan migas yang mencapai US$1,4 miliar.

Jelas, terjadinya defisit neraca perdagangan migas di awal tahun ini di dorong oleh masih tingginya impor BBM terutama minyak mentah yang mengalami peningkatan 34,7% (year on year) hingga US$1,2 miliar. Ini fakta selain dampak kondisi global, juga peningkatan konsumsi BBM subsidi yang mendorong terjadinya defisit tersebut.

Dari gambaran tersebut, tentu implikasinya kemana-mana, termasuk pada keberlanjutan daya saing dan keberlanjutan pengelolaan terhadap perdagangan dan neraca perdagangan keseluruhan yang sehat. Karena dampak paling krusial adalah kredibilitas kemampuan mengelola ekonomi makro negeri ini.

Apalagi periode 2013-2014 merupakan tahun politik dan pemilu, pemerintah dituntut menjaga kondisi ekonomi nasional agar tetap kredibel di mata dunia. Untuk itu SBY mengingatkan para pejabat pemerintah untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Sebab pada waktu-waktu seperti sekarang para pejabat biasanya dituntut menjalankan dua misi, yaitu misi pemerintahan dan mengemban tugas politik.

"Arahan saya, prioritaskan tugas negara dan pemerintah. Atur waktu dengan baik dan bijak, bekerja penuh dan jaga kinerja," pesan SBY saat memberikan pembekalan kepada peserta rapat kerja pemerintah di awal tahun ini di Jakarta Pusat.

Wajar, jika presiden sekarang tidak ingin mendapatkan laporan yang bersifat "asal bapak senang (ABS)". Karena itu seperti yang pernah dilakukannya sejak 2004, SBY akan kembali aktif kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk pencapaian kinerja pemerintahan secara obyektif dan transparan.

Pasalnya, masa kerja pemerintahan yang tinggal 1,5 tahun lagi setidaknya menuntut para pejabat pemerintah untuk bekerja keras meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta mengamankan APBN dan APBD. Bahkan presiden menegaskan cegah kebocoran dan korupsi dari APBN dan APBD.

Bagaimanapun, perekonomian Indonesia saat ini masih menghadapi dampak dari resesi perekonomian global, di samping ada persoalan dalam kesehatan fiskal dalam negeri serta masalah dalam implementasi APBN dan APBD.

Tidak hanya itu. Presiden juga meminta menteri-menteri ekonomi agar mampu mengelola inflasi dengan baik, terutama stabilitas harga pangan dan bahan pokok lainnya. Dan yang terakhir, SBY mengajak untuk terus menciptakan lapangan kerja yang lebih besar di seluruh Indonesia.

Ini adalah tantangan dan pekerjaan rumah (PR) bagi semua komponen bangsa. Walau untuk menutupi dan membiayai defisit yang tidak inflatoir, pemerintah cenderung menerbitkan berbagai obligasi di dalam maupun luar negeri. Itu sah-sah saja, tapi obligasi adalah utang negara yang harus dikelola dengan baik, agar tidak terulang lagi krisis seperti tahun 1997/98. Semoga!

BERITA TERKAIT

Defisit Neraca Dagang - Pemerintah Dinilai Perlu Hati-Hati Sikapi Pengendalian Impor

NERACA Jakarta – Defisit neraca dagang Indonesia pada April 2019 merupakan yang tertinggi sejak April 2013, dimana angka defisit mencapai…

Bank Syariah Bukopin Fokus Tingkatkan Porsi Dana Murah

  NERACA   Jakarta - PT Bank Syariah Bukopin fokus meningkatkan porsi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA)…

DEFISIT APRIL 2019 TERBESAR SEJAK JULI 2013 - NPI Alami Defisit Hingga US$2,5 Miliar

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada April 2019 defisit sebesar US$2,50 miliar. Defisit tersebut disebabkan oleh…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Mari Bersatu Kembali

Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebelum digelarnya Pemilihan Umum 2019 kemarin begitu menyerap banyak tenaga dan pikiran. Dalam masa kampanye…

Waspadai Hoaks Soal KPU

Menghadapi pelaksanaan hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019 tentu akan menjadi perhatian aparat keamanan, khususnya TNI-Polri.…

Jaga Kebijakan Harga

Ketika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI mengendus kebijakan impor berbagai komoditas pangan tampaknya terdapat  kekurangsinkronan antara Kementan,…