Kejagung Akan Kirim Tim ke Belanda - Pembentukan Asset Recovery Office

Jakarta - Kejaksaan Agung akan mengirim tim khusus ke Belanda untuk membicarakan rencana pembentukan Asset Recovery Office. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Senin, menyatakan di Belanda, tim khusus akan melakukan serangkaian kunjungan ke Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda, Kementerian Kehakiman, serta beberapa instansi penegak hukum lainnya.

Kunjungan itu untuk melakukan pembicaraan lebih detil terkait bantuan ahli serta dukungan pembentukan ARO di bawah Kejaksaan Agung RI, katanya.

Ia menjelaskan keberangkatan tim tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Letter of Intent mengenai Legal cooperation Activities yang telah ditandatangani oleh Jaksa Agung Basrief Arief dan Jaksa Agung Kerajaan Belanda His Exellency Herman Bohlhaar, tanggal 29 Oktober 2012 di Bangkok, Thailand.

Sebelumnya juga, pada Desember 2012, Kejaksaan Agung RI telah mengirimkan sejumlah jaksa senior untuk belajar ke Beureu Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) atau Biro Perampasan Asset Hasil Kejahatan yang berda di bawah Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda.

Kejaksaan RI memilih untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda mengingat kedua negara memiliki kesamaan dalam sistem hukum.

Selain itu, Kejaksaan Belanda telah berhasil dengan BOOM-nya dan berbagai negara di belahan dunia ini belajar dari BOOM. BOOM akan menjadi salah satu core model bagi Pusat Pemulihan Asset yang akan berdiri nantinya dan para jaksa yang telah magang di Belanda beberapa waktu lalu akan bekerja dan mengabdi secara penuh untuk Pusat Pemulihan Asset tersebut.

Salah seorang ahli asset recovery, Ferdinand T Andi Lolo (Kriminologi Universitas Indonesia) yang tercatat menjadi tenaga ahli khusus program pembentukan Pusat Pemulihan Asset pada Satgassus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan RI sejak 2010, menyatakan mendukung pendirian dan keberadaan ARO di bawah Kejaksaan RI.

Satgassus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi yang dibentuk 2010, dalam periode 2011 hingga Desember 2012, telah berhasil merampas dan melakukan kegiatan Sita Eksekusi hingga Rp1,2 triliun.

BERITA TERKAIT

KPK Minta Semua Pihak Awasi Anggaran Penanganan COVID-19

KPK Minta Semua Pihak Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 NERACA  Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta semua…

ICW Minta KPK Buka Informasi Terkait Seleksi Deputi Penindakan

ICW Minta KPK Buka Informasi Terkait Seleksi Deputi Penindakan   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi…

KPK-Kejagung Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Cetak Sawah di Dairi

KPK-Kejagung Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Cetak Sawah di Dairi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Misbakhun: Perppu Corona Bisa Jadi Terobosan di Tengah Keterbatasan

Jakarta-Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020…

ICW Dukung Realokasi Anggaran Pemerintah untuk Atasi COVID-19

ICW Dukung Realokasi Anggaran Pemerintah untuk Atasi COVID-19   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung percepatan realokasi anggaran pemerintah…

Perlu Langkah Strategis Bangun Zona Integritas Menuju WBK-WBBM

Perlu Langkah Strategis Bangun Zona Integritas Menuju WBK-WBBM   NERACA Jakarta - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM…