Mantan Karyawan Minta Pesangon ke Kurator - Batavia Air Pailit

Jakarta - Sebanyak 545 mantan karyawan Batavia Air meminta pesangon kepada kurator dan jumlahnya mencapai Rp 13,7 miliar. Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan pintu masuk M1 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang kemudian setelah itu, mereka bertemu kurator untuk memediasi hal tersebut. “Pasca-putusan pailit Batavia Air atau PT Metro Batavia di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Januari 2013 lalu, hal tersebut menyisakan nestapa bagi 3.200 pekerjanya,” kata Kuasa Hukum karyawan PT Metro Batavia (Batavia Air), Odie Hudiyanto kepada Neraca, Senin (04/03).

Menurut Odie, pihak kurator yang ditunjuk oleh PN Jakarta Pusat untuk membereskan segala hak dan kewajiban Batavia Air mengaku hanya ditinggalkan uang dalam rekening sebanyak Rp 1 miliar dan beberapa aset yang diperkirakan kurang dari kewajiban utangnya.

Kemudian pihak kurator menyatakan, kewajiban pesangon kepada pekerja mencapai Rp 140 miliar. Hal itu sangat berlebihan dan bermaksud agar para pekerja malas mengajukan tuntutan. "Dalam hitungan kami, hanya Rp 13 miliar dana yang disiapkan untuk 545 karyawan," ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, dia menuturkan pesangon yang diminta masing-masing karyawan berkisar antara Rp 7,9 juta hingga Rp 101 juta. Pesangon ini berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di Batavia Air.

Kurator dan pihak Batavia Air juga tidak pernah memberikan kepastian atas nasib pekerja dengan tidak menghadiri dua kali panggilan sidang mediasi yang dilayangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang. "Pihak mantan karyawan ini juga menuntut pembayaran asuransi kerja Jamsostek yang selama ini sudah dipotong dari gaji bulanannya. Selain itu, mereka juga minta ijazah dikembalikan karena mereka kesulitan mencari pekerjaan baru," tambahnya.

Kemudian Odie juga mengungkapkan bahwa para karyawan juga meminta pertanggungjawaban atas tidak dibayarkannya Jamsostek karyawan Batavia Air sejak September 2012. Para mantan karyawan ini mengaku belum pernah dibayarkan asuransi Jamsostek sejak September 2012 dan meminta tanggung jawab atas Jamsostek yang belum dibayarkan itu. "Karyawan meminta tanggung jawab atas jaminan tenaga keeja, padahal upah karyawan sudah dipotong," ujarnya.

Perlu diketahui, pada tanggal 30 Januari 2013 lalu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pailit dari International Lease Finance Corporation (ILFC) terhadap PT Metro Batavia, perusahaan pemilik maskapai penerbangan Batavia Air.

Dengan begitu, Maskapai Batavia dinyatakan tidak boleh beroperasi di Indonesia. “Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim, Agus Iskandar saat membacakan amar putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan, bahwa Batavia Air terbukti mempunyai hutang yang tidak terbayar kepada ILFC sebesar US$ 4.688.064.07. Utang tersebut telah Jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Selain itu, majelis hakim juga menyatakan, Batavia Air juga terbukti memiliki dua kreditur lain selain ILFC. Yakni Sierra Leasing limited sebesar US$ 4,9 juta.

BERITA TERKAIT

Disperindag Lebak Minta Pelaku IKM Tingkatkan Kualitas Kemasan

Disperindag Lebak Minta Pelaku IKM Tingkatkan Kualitas Kemasan NERACA Lebak - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak meminta pelaku…

MEMBANJIRNYA PAKAIAN JADI IMPOR ASAL CHINA - Kemenperin Minta Bea Cukai Evaluasi PLB

Jakarta-Kementerian Perindustrian mewaspadai serbuan kain dan pakaian jadi impor asal China selama Ramadhan. Pasalnya, masuknya produk tersebut telah meresahkan pelaku…

KPK Minta BUMN Hati-Hati Berinvestasi Dengan China

KPK Minta BUMN Hati-Hati Berinvestasi Dengan China NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

BRTI: Jual-Beli Data Pribadi Melanggar Hukum

BRTI: Jual-Beli Data Pribadi Melanggar Hukum NERACA Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan praktik jual-beli data pribadi merupakan…

BPOM Temukan Pelanggaran Kadaluwarsa Kopi Pak Belalang

BPOM Temukan Pelanggaran Kadaluwarsa Kopi Pak Belalang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan pelanggaran kopi merk…

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air

KPK Bertemu Pemprov DKI Jakarta Bahas Opsi Penghentian Privatisasi Air NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertemu kembali…