NERACA

Jakarta – Sampai saat ini, tiga Kementerian belum mendapatkan pencairan anggaran, padahal tahun 2013 sudah berjalan lebih dari dua bulan. Menurut ekonom Universitas Indonesia Aris Yunanto, pencairan anggaran yang lambat akan menyebabkan kinerja terhambat. “Pencairan yang lambat membuat kinerja terhambat,” kata Aris kepada Neraca, Senin (4/3).

Kinerja menjadi terhambat, kata Aris, karena Kementerian terkait harus mempertanggungjawabkan program kerjanya selama 12 bulan, tetapi kinerja di 3 bulan awal tidak tercapai.

Terhambatnya kinerja hanyalah salah satu efek negatif dari pencairan anggaran yang lambat. Efek negatif lain, kata Aris, adalah penyerapan anggaran yang tidak baik.

Lembaga untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef/Institute for Development of Economics and Finance) belum lama ini mengeluarkan kajian bahwa penyerapan anggaran sebesar 25% terjadi hanya dalam waktu satu bulan di akhir tahun anggaran, yaitu dari 30 November 2012 sampai 31 Desember. “Ini salah satu yang disebut penyerapan anggaran tidak baik. Penggunaan anggaran terfokus di akhir tahun,” ujar Aris.

Selain itu, lanjut Aris, masih ada satu lagi efek negatif dari pencairan anggaran yang lambat, yaitu kemungkinan terjadinya negosiasi penyimpangan antara eksekutif dan legislatif. “Bagi eksekutif, penting sekali membuat anggaran agar turun dengan segera. Sementara DPR menginginkan setoran yang tinggi,” ujar Aris.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan bahwa belum cairnya anggaran adalah karena belum siapnya administrasi ketiga Kementerian tersebut dan belum selesainya proses rencana kerja dengan komisi terkait di DPR.

“Dari dulu DPR tidak cepet dalam menentukan anggaran,” ujar Aris. Contoh yang kelihatan jelas, lanjut Aris, adalah DKI Jakarta yang anggaran 2013 nya lama sekali turun, sehingga mengahambat penanganan banjir.

Diakui Aris, memang pengucuran anggaran saat ini sudah lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. “Dulu malah anggaran itu baru bisa cair bulan ketiga. Jadi bulan pertama dan kedua hanya melakukan pekerjaan rutin, tidak ada program pengadaan. Sekarang sudah lebih baik karena pencairan anggaran sudah mulai dilakukan di bulan Januari,” kata Aris.

Namun begitu, lanjut Aris, tetap saja pencairan yang lambat tidak boleh terjadi lagi. “Pemerintah dan DPR harus segera mempercepat mekanisme pencairan, jangan terlambat lagi,” uajr Aris.

Pencairan anggaran, kata Aris, sangat mungkin dilakukan lebih cepat, bahkan di awal Januari. “Bisa saja penganggarannya dilakukan pada bulan September atau Oktober. Karena pidato presiden yang memaparkan nota keuangan itu disampaikan Agustus. Kalau penganggaran dilakukan pada bulan September atau Oktober, bisa saja anggaran disetujui pada awal Desember,” jelas Aris.

Agus menjelaskan, ketiga Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga. “Kemendikbud dan Kementerian Agama sudah selesai pembahasan dengan komisi terkait, namun masih ada administrasi yang harus dijalankan. Jika tidak, maka bisa berpengaruh terhadap kualitas anggaran,” jelas dia.

Namun, meski dana untuk keseluruhan program di tiga Kementerian tersebut belum dapat dicairkan, tetapi pemerintah pusat tetap akan mencairkan dana untuk biaya operasional rutin dan pegawai. Anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 untuk tiga Kementerian tersebut yaitu Kemendikbud sebesar Rp 73,09 triliun, Kementerian Agama sebesar Rp 43,96 triliun, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp 1,96 triliun.

Agus menambahkan, penyerapan anggaran dari Kementerian yang lain sudah mulai berjalan pada bulan Maret 2013 ini. Namun, karena ketiga Kementerian tersebut terlambat menyerahkan program anggaran yang seharusnya selesai pada akhir Oktober tahun lalu, realisasi anggarannya terpaksa terhambat. [iqbal]