Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi  bahwa,  seorang cagub bisa menghabiskan biaya Rp 250 miliar untuk pilkada. Ini belum termasuk biaya dari APBD, dan untuk bisa mendapatkan kendaraan politik, cagub harus membeli tiket Rp 10 miliar-Rp 25 miliar, cukup mengejutkan.

Apalagi kondisi ini masih diperburuk oleh model sandera dari parpol besar. Berdalih sebagai strategi pemenangan kontestasi, parpol besar umumnya memilih menerbitkan rekomendasi pada ''detik-detik'' akhir pendaftaran di KPU.  Sehingga tak tertutup kemungkinan cagub atau cabup/ cawalkot pemohon rekomendasi harus menyiapkan ''amunisi'' lebih besar supaya mendapat kepastian bahwa dia benar-benar bisa mengantungi rekomendasi tersebut.  

Jadi, sebelum berkompetisi dalam pilgub atau pilbup/ pilwakot, calon kepala daerah, sudah harus menguras energi dan ''amunisi'' untuk mahar politik. Ini fenomena  untuk tidak mengatakan sebagai money politic. Mereka pun harus siap mental seandainya tidak mendapat rekomendasi dari partai pengusung.

Memang tidak bisa dipungkiri pada saat ini parpol cenderung pragmatis, tidak lagi berfokus pada  ideologi atau visi dan misi. Siapa pun dapat dengan mudah membeli mahar politik yang sangat mahal tersebut. Ini baru  langkah awal pemilu gubernur atau bupati/ wali kota.

Calon kepala daerah itu harus membayar mahar politik lebih besar lagi karena mereka harus membayar saksi di TPS, membiayai tim sukses, mencetak baliho, kaus, dan berkampanye. Terlebih pada detik-detik menjelang pelaksanaan pilkada.

Tidak heran banyak anggota parlemen turun ke bawah, menemui konstituen, supaya kembali terpilih dalam pileg mendatang. Di daerah, banyak cagub turun ke kantung konstituen, baik di komunitas pesantren, ormas pemuda, maupun majelis taklim. Sebagian dari cagub itu pejabat aktif sehingga masyarakat sulit membedakan apakah ketika menghadiri suatu acara itu sebagai pejabat pemerintah yang notabene pelayan rakyat atau cagub?

Saat ini memang tidak ada lagi serangan fajar karena sudah terang-terangan diperbarui menjadi serangan duha. Cagub atau cabup/ cawalkot juga wajib menyediakan angkutan dengan segala macam uba rampe-nya, menjemput pemilih dari luar wilayah atau basis pemilih. Bukankah semua itu bisa disebut money politic? Jawabannya bermacam-macam tapi yang jelas mahar politik memang mahal.

Tentu saja mahar politik ini bersifat  ''ijon'' korupsi. Artinya, cagub atau cabup/ cawalkot, dan boleh jadi rumus ini berlaku untuk pileg untuk DPR, DPRD provinsi atau kabupaten/ kota, yang butuh biaya mahal untuk bisa meraih jabatan dan kursi politik. Selain itu kursi panas, biaya pilkada memang mahal bila dibanding besaran gaji  yang bakal diterima setelah cagub, cabup/ cawalkot, atau caleg menduduki jabatan tersebut.

Itu belum termasuk biaya atau ''nafkah politik'' yang harus diberikan kepada parpol pengusungnya. Gubernur atau bupati/ wali kota bisa dianggap wanprestasi bila tidak memberikan nafkah politik, dan dapat dipastikan tidak akan diusung lagi dalam pilkada atau pileg berikutnya. Bahkan anggota DPR atau DPRD bisa ''dipecat'' tiap saat, dan kursi yang ia tinggalkan sudah ditunggu oleh calon anggota antarwaktu.

Jadi, benar ada pepatah dalam rumusan ekonomi politik no free for lunch, tidak ada sesuatu  yang gratis dalam pemilihan calaon kepala daerah maupun calon legislatif, sehingga paling tidak dalam waktu lima tahun mendatang diharapkan “return on investment” dapat  untuk mengembalikan modal awal yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.