NERACA

Jakarta - PT Askes (Persero) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) DKI Jakarta.

KJS ini bisa disebut sebagai implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dan ini dapat memberikan pembelajaran berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan yang akan dimulai 1 Januari 2014 mendatang.

Direktur Utama PT Askes (Persero), Fachmi Idris, dalam siaran persnya kepada Neraca di Jakarta, Jumat (1/3) pekan lalu, mengatakan dirinya menyambut baik penandatangan MoU tersebut. Menurut dia, peran aktif Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) khususnya untuk jaminan kesehatan patut diapresiasi dan ditiru oleh provinsi lain.

“Ini memberi semangat kami sebagai BPJS Kesehatan. Jika Pemprov DKI mendukung tentu kami akan lebih mudah menjalankan amanat besar ini. Pelaksanaan KJS ini akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014,” papar Fachmi.

Tugas yang diberikan kepada Askes, yakni manajemen kepesertaan, jaminan pelayanan kesehatan, utilisasi pelayanan kesehatan, pengendalian pelayanan kesehatan, penanganan keluhan peserta, pelaksanaan sistem, informasi manajemen, sosialisasi bagi peserta, pemberlakuan tarif dan sistem pembayaran, serta verifikasi klaim. Terhadap tugas ini, perseroan akan mendapatkan biaya operasional.

Jumlah sasaran peserta dalam program KJS ini adalah 4,7 juta jiwa yang terdiri atas 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta lainnya. Dengan perhitungan premi per member per month(PMPM) sebesar Rp23 ribu, maka total anggarannya berjumlah Rp1,2 triliun.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuturkan KJS merupakan bagian dari pelaksanaan Jamkesda yang dikelola PT Askes sebagai BPJS. Sasarannya adalah masyarakat DKI Jakarta yang miskin dan hampir miskin, yang mau menggunakan Puskesmas dan fasilitas rawat inap di kelas III.

Ahok, begitu dirinya disapa, juga menerangkan bahwa Jakarta akan dijadikan sebagai proyek percontohan pelaksanaan BPJS di seluruh Indonesia. Sebab, pemerintah pusat memang merencanakan memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh warga Indonesia dengan Askes sebagai penyelenggara.

“Ini kan berdasarkan amanat UU No. 40 tahun 2004 dan No. 24 Tahun 2012 tentang BPJS. DKI bisa dijadikan proyek percontohan BPJS mini. Kita harus mendukung terlaksananya implementasi BPJS, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang masyarakatnya sehat dan berpendidikan. Sehat dengan memiliki jaminan kesehatan,” tutur Ahok.

Enam Bulan

Pemprov DKI dan Askes, ucap Ahok, juga akan melakukan uji coba terhadap alokasi anggaran premi asuransi kesehatan yang sebesar Rp23 ribu per orang per bulan, apakah ini cukup atau tidak membiayai perawatan kesehatan warga miskin di Jakarta.

“Dalam enam bulan implementasi KJS akan dijadikan bahan evaluasi apakah premi yang DKI berikan sekarang sebesar Rp23 ribu cukup atau tidak. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam implementasi jaminan sosial untuk seluruh Indonesia melalui BPJS Kesehatan. Saat ini Kemenkeu menetapkan Rp15.500 untuk PBI, apakah itu cukup kita bisa lihat nanti,” terang Ahok.

Selain itu, menurut Ahok, KJS juga dapat mengevaluasi sarana dan prasarana sudah siap atau belum dalam implementasi BPJS Kesehatan. Serta mengenai tarif pelayanan kesehatan yang diatur saat ini sudah ideal atau belum untuk diimplementasikan dalam BPJS di masa mendatang.

“Ini juga akan menjadi evaluasi, baik dari sisi aturan tarif saat ini,  sisi kemampuan penyedia pelayanan kesehatan, premi, dan kesiapan masyarakat akan jaminan sosial. Bisa dikatakan KJS bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat Jakarta saja, tapi hasil dari implementasinya bisa dijadikan benchmark bagi implementasi Jamkesnas,” jelas Ahok.

Sebagai informasi, untuk mendapatkan pelayanan, peserta dapat mendaftar melalui Puskesmas dengan membawa identitas KTP Jakarta. Puskesmas akan melakukan perekaman data, dan itu akan dikirimkan ke Askes sehingga dapat masuk ke master file perseroan.

Prosedur pelayanan yang akan diterima adalah pelayanan dasar yang dapat diberikan puskesmas. Namun, jika dirasa Puskesmas tidak mampu memberikan pelayanan maksimal atas indikasi medis tertentu, maka peserta dapat dirujuk ke rumah sakit secara berjenjang, yaitu ke rumah sakit (RS) Tipe C, Tipe B atau Tipe A.

Terkecuali dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat langsung dilayani di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit. Sebaliknya, apabila peserta sudah mendapatkan pelayanan di RS, tapi ternyata puskesmas atau fasilitas pelayanan dasar pun sudah bisa menanggulanginya juga, maka peserta dapat dirujuk balik ke sana.

Lalu, pola pembiayaan pelayanan kesehatan di RS akan dilakukan dengan pola tarif INA CBG,s. Untuk jumlah fasilitas kesehatan yang dapat digunakan peserta adalah 341 Puskesmas (44 puskesmas kecamatan dan 297 puskesmas kelurahan), serta 132 rumah sakit yang terdiri atas RS Pemerintah, RS Pusat, dan RS Swasta. [ria]