OJK Didesak Beri Kepastian Hukum - Penanganan Kasus Lama

NERACA

Jakarta- Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan terkait transaksi, seperti ketentuan mengenai penawaran tender offer ataupun pengurangan lot saham dinilai tidak akan berdampak signifikan.

CEO PT Remax Capital, Lucky Bayu Purnomo mengatakan, OJK belum dapat memberikan kejasan terkait beberapa kasus perusahaan yang cukup lama diproses. Oleh karena itu, kebijakan revisi tender offer dan pengurangan lot saham tidak akan ada hasilnya, “Banyak permasalahan hukum yang lama mengendapdan tidak ada kejelasan, seperti kasus Sarijaya, apakah dilikuidasi, akusisi, merger atau seperti apa." katanya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Selain itu, ada juga beberapa kasus penggelapan dana lainnya seperti Antaboga dan Langit Biru. Artinya, kajian hukum saat ini benar-benar dibutuhkan. Pasalnya, masyarakat merindukan jawaban dan penerapan hukum yang jelas atas kasus-kasus tersebut.

Hal ini selanjutnya yang akan membawa rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan transaksi dan investasi. "Masyarakat tidak terlalu berharap uangnya kembali, tapi bagimana kejelasannya. Karena itu, kajian hukum menjadi hal urgen, dan ini menjadi upaya bagaimana membuat orang bisa nyaman berinvestasi,”jelasnya.

Karena itu, dirinya menyakini, aksi korporasi yang didorong oleh OJK terkait rencana revisi beberapa peraturan pasar modal tidak akan berdampak signifikan jika masyarakat dihantui ketakutan akan risiko dan ketidakjelasan hukum.

Menurutnya, perlu upaya konkret dan ini penting bagi pihak otoritas untuk membuat key performance indicator dan membuat daftar hitam perusahaan. Saat perusahaan diketahui melakukan pelanggaran, OJK tidak perlu ragu untuk mempublish apakah perusahaan tersebut dalam kategori sakit atau sehat, sehingga publik bisa segera tahu dan tidak dirugikan.

Dia menambahkan, dengan melakukan kajian hukum kembali oleh pihak otoritas diharapkan dapat ditemukan acuan dan payung hukum yang jelas. Dalam hal ini, pihak regulator dapat mengundang pihak otoritas lainnya, seperti Bank Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun dari pihak asosiasi dan pelaku pasar.

Hal senada juga disampaikan analis pasar modal, Aris Yunanto, untuk menjadikan pasar saham Indonesia menarik, pihak otoritas perlu menciptakan sentimen positif dari segi hukum.

Maka penyelesaian proses kasus dan permasalahan pasar modal secara tegas dan cepat, menjadi nilai positif bagi OJK dibanding dengan otoritas sebelumnya. Pasalnya, selama ini masih banyak kasus yang belum jelas tindakan hukumnya. Sebut saja, PT Jakarta Investment dan Optima Securities.

Selain itu, dalam kinerjanya ke depan OJK pun diharapkan tidak memberikan keistimewaan pada kelompok-kelompok atau perusahaan tertentu. “Pada saat ada sesuatu yang abu-abu, OJK sebaiknya harus berani turun ke lapangan.” tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Pengawasan Pasar Modal I, Robinson Simbolon pernah bilang, dalam proses penyelesaian beberapa kasus yang masuk dalam aduan dan catatan OJK akan diproses sesuai prosedur atau standar operasional yang berlaku. Waktu penyelesaian kasus pun diperhitungkan pada rumit atau tidaknya persoalan, sekitar enam bulan atau bisa mencapai satu tahun ke depan. (lia)

Related posts