NERACA

Jakarta – Aroma "perang" kepentingan begitu tajam tercium dalam polemik pengambilalihan Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang kontrak pengelolaannya oleh perusahaan migas asal Perancis, Total EP Indonesie, dan  Inpex Corporation asal Jepang bakal berakhir pada 2017 mendatang. "Perang" kepentingan itu, setidaknya, mencuat dalam perbedaan sikap yang mencolok antara Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, SKK Migas, DPR, PT. Pertamina, dan para mantan bos perusahaan pelat merah itu.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengungkapkan, pihaknya masih mengalami keterbatasan dalam hal teknologi dalam mengelola sumur minyak dasar laut (deep water) seperti di Blok Mahakam. Untuk itu, Karen berharap agar nantinya ada operator asing yang berminat menggarap salah satu lapangan di laut dalam bisa bekerja sama sehingga ada alih pengetahuan teknologi. "Kami siap bekerjasama dengan siapapun, termasuk dengan Total atau operator lainnya," ucapnya kepada pers di Jakarta, Kamis (28/2).

Sikap tidak percaya diri Karen ini seperti membantah keyakinan para mantan bos Pertamina yang sebelumnya menyatakan keyakinan mereka bahwa perusahaan yang dia pimpin itu mampu mengelola Blok Mahakam. Mantan Wakil Dirut Pertamina, Mustiko Saleh, bekas Direktur Hulu Pertamina Sukusen Soemarinda dan Bagus Setiardja serta mantan Kepala BPPKA D Zahar sepakat berpendapat, secara teknologi dan manajemen, Pertamina sangat mampu mengelola Blok Mahakam, karena pengelolaan blok tersebut tidak berbeda dengan blok lain yang dikelola Pertamina.

Sikap berbeda pun muncul di antara kementerian dan lembaga terkait. Menko Perekonomian Hatta Rajasa tegas menyatakan pengelolaan Blok Mahakam lebih ideal dilakukan langsung oleh Pertamina sebagai operatornya. Pernyataaan Hatta ini didukung oleh sejumlah anggota Komisi VII DPR. Sebaliknya, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan kemampuan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam hanya sekitar 30%. Pendapat Jero soal ketidakmampuan Pertamina ini diamini oleh Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Karena pernyataan tersebut, keduanya, Jero dan Rudi, diganjar tudingan sebagai antek asing.

Atas kisruh ini, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai perbedaan pendapat dari beberapa kalangan tersebut menunjukkan adanya perang kepentingan antar lembaga terkait terhadap Blok Mahakam. “Pertamina kan di bawah pemerintah dan mereka tidak berani menentang keinginan pemerintah. Pemerintah menginginkan supaya publik menilai bahwa Pertamina itu seolah-olah tidak mampu mengelola Blok Mahakam,” ujarnya, kemarin.

Menurut Marwan, pemerintah ingin menyingkirkan Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam yang asumsi produksinya 2.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan ingin menyerahkannya kembali ke Total. “Di sini ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mendapatkan uang dari pihak asing,” ungkapnya.

Sependapat dengan Marwan, pengamat migas Kurtubi, menegaskan, di dalam perbedaan opini antar pemerintah soal pengambilalihan Blok Mahakam ini, bisa jadi ada kepentingan atau skenario oleh pihak-pihak terkait. “Kontraknya sekarang ini mau habis sehingga banyak orang yang ingin makan. Masing-masing di belakang menyimpan kepentingan yang berbeda, apalagi partai politik itu butuh uang. Itu yang perlu diawas,” jelas Kurtubi.

Menurut dia, kepemilikan pemerintah sebesar 100% hanya pada saat kontrak antara pemerintah dan asing dalam pengelolaan Blok Mahakam berakhir. Dia menilai, sejauh ini pertamina cukup mampu untuk mengelola dan mengoperasikan Blok Mahakam sehingga tidak logis jika nantinya kontrak tersebut diperpanjang. Hal itu sama saja membagi uang negara kepada pihak asing dengan cuma-cuma.

bari/lia/mohar/munib