OJK Ingin Nilai Premi Minimal 50% - Spin Off Asuransi Syariah

NERACA

Jakarta - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK), Firdaus Djaelani menyarankan agar peraturan mengenai pemisahan atau spin off unit usaha asuransi syariah perlu untuk mencantumkan ketentuan bahwa pemisahan bisa dilakukan jika nilai premi asuransi syariah minimal mencapai 50% dari premi asuransi umum.

"Agar minimal preminya mencapai 50% dari premi asuransi umumnya, baru kita wajibkan asuransi syariah untuk spin off. Tapi kalau masih kecil, ya, tidak perlu," kata Firdaus di Jakarta, Kamis (28/2). Dia mengatakan peraturan yang tertera dalam RUU Usaha Perasuransian yang menyatakan spin off dilakukan dalam waktu tiga tahun setelah RUU itu disahkan, tidak cukup tanpa disertai dengan syarat 50% premi asuransi syariah.

Hal tersebut menurut dia, karena perusahaan asuransi yang melakukan spin off asuransi syariah harus bisa berjalan dengan lebih efisien dan mendorong kemajuan usaha asuransi syariah tersebut. "Apa akan lebih efisien, apa akan dorong kemajuan apa tidak?" terangnya.

Hal yang lebih penting, menurut dia adalah asuransi syariah pengelolaannya harus terpisah dari produk asuransi umumnya. "Kalau asuransi syariahnya sudah besar preminya, silahkan spin off. Tapi kalau masih kecil, yang penting pengelolaannya terpisah dari produk asuransi umumnya," kata Firdaus.

Dia menambahkan untuk membuka unit usaha asuransi syariah diperlukan minimal Rp25 miliar. Wacana spin off asuransi syariah bertujuan untuk meningkatkan volume bisnis perusahaan, memperluas pasar, meningkatkan market share dan brand image serta aktualisasi prinsip syariah dalam operasional dan pelayanan nasabah.

Meski demikian, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan spin off asuransi syariah diantaranya permodalan, komitmen dari para pemangku kepentingan, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang menguasai aspek operasional dan syariah, infrastruktur, saluran distribusi khususnya keagenan serta produk yang inovatif dan terjangkau berbagai lapisan masyarakat. [ardi]

BERITA TERKAIT

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…

Pertumbuhan Lambat Perbankan Syariah Di Kalbar

  NERACA Pontianak – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Mochamad Riezky F Purnomo, mengatakan pertumbuhan perbankan syariah…

Tiga Bank BUMN Syariah jadi Mitra Pertamina

NERACA Jakarta - PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah anak BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…