Untuk Porsi Bagi Hasil Migas, Indonesia Nomor 5 Dunia - Pengelolaan Industri Energi

NERACA

Jakarta - Indonesia merupakan negara yang berhasil memaksimalkan pengelolaan minyak dan gas bagi sebesar-besarnya keuntungan Negara. Bagian penerimaan Negara dari kontrak bagi hasil dan pajak di Indonesia sangat tinggi dibanding negara tetangga lainnya, baik di Asia maupun di dunia.

Di Asia, berdasarkan data Wood Mackenzie, Indonesia adalah urutan nomor dua Negara yang paling banyak mengambil manfaat dari hasil produksi migas yang merupakan buah tata kelola migas yang ada. Bagian Negara dari hasil pengelolaan migas di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan China yang menganut paham komunisme yang menduduki urutan keenam. Dengan demikian sistem tata kelola minyak dan gas bumi melalui kontrak bagi hasil saat ini adalah sangat Nasionalis karena Negara mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia maka pada tahun 2012, Indonesia adalah Negara nomor lima yang paling paling besar mengambil manfaat atau keuntungan dari hasil pengelolaan migas sementara kontraktor hanya mendapat bagian yang terkecil,” ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Jakarta, seperti tertuang dalam keterangan pers yang dikutip koran ini, Kamis (28/2).

Poisisi Indonesia sebagai Negara nomor 5 yang Nasionalis dalam tata kelola migas karena paling besar mengambil bagian dari pengelolaan migas pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 dimana Indonesia berada di urutan nomor 24 dibanding 95 negara lainnya di dunia. “Artinya Indonesia saat ini semakin Nasionalis dalam tata kelola migas,” katanya.

Rata-rata negara di dunia mendapatkan keuntungan baik dari bagi hasil maupun pajak hingga sebesar 63% dari tata kelola migas namun Indonesia mendapatkan keuntungan dari tata kelola migas hingga mencapai 86%.

Dari hasil tata kelola migas tahun 2012 berhasil didapatkan keuntungan bagi Negara termasuk pajak migas sebesar US$35,6 miliar atau sekitar Rp320 triliun lebih tinggi Rp19 triliun diatas target APBNP 2012 sebesar US$33,5 miliar atau setara Rp301 triliun.

Penerimaan Negara yang bukan pajak dari tata kelola migas saat ini jauh lebih besar dari penerimaan negara dari sektor pertambangan batubara, mineral dan panas bumi yang sekitar US$12 miliar atau Rp108 triliun.

Saat ini jumlah cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3,6 miliar barel hanya 0,2% dari total cadangan minyak di dunia, sementara cadangan gas Indonesia sebesar 104,25 triliun kaki kubik hanya sekitar 1,7% dari total cadangan gas dunia.

“Untuk dapat menambah jumlah cadangan minyak dan gas di Indonesia dibutuhkan eksplorasi dan untuk eksplorasi dibutuhkan investasi dalam jumlah besar. Untuk menarik investasi tersebut, kita bersaing dengan negara-negara lain di dunia,” jelas Rudi.

Karena itu Rudi menekankan agar kebijakan tata kelola migas hulu migas harus mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu lifting migas, penambahan cadangan migas dan peningkatan kapasitas nasional. Contoh dari kebijakan tersebut adalah pengelolaan sistem kontrak bagi hasil dengan perusahaan asing bertujuan untuk membawa dana, teknologi dan keahlian sumber daya manusia untuk mendukung lifting dan meningkatkan cadangan, bersamaan dengan hal tersebut meningkatkan kapabilitas pekerja nasional yang berada di KKKS asing tersebut.

Tahun Pengeboran

Dalam kesempatan lain, sebelumnya, Rudi Rubiandini menyatakan tahun 2013 sebagai tahun pengeboran. "Era pengeboran sudah dimulai. Minyak di bawah tanah tidak bisa disalurkan ke tangki selama tidak dibor. Ini untuk kepentingan persediaan minyak lima hingga 20 tahun mendatang," kata Rudi.

Rudi mengatakan, APBN 2013 telah menetapkan target produksi minyak nasional sebesar 900 ribu barel per hari, sedangkan kemampuan produksi saat ini baru mencapai 830 ribu barel per hari. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Rudi mengatakan pihaknya telah menetapkan rencana kerja sepanjang tahun 2013 yang terdiri dari 104 program kerja. "Sudah mengadakan rapat kerja untuk menetapkan rencana kerja sepanjang 2013, ada 104 program kerja untuk mencapai tujuan itu," jelasnya.

Di samping itu, pihaknya menyambut baik penunjukkan PT Bank BNI Tbk sebagai "trustee and paying agent" untuk kontrak penjualan LNG dan LPG di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. "BNI Singapura sebagai 'trustee' dan agen pembayar jadi awal sebuah kepercayaan bagi perbankan nasional," katanya.

BERITA TERKAIT

KSDAHE Didasarkan Pengelolaan Ekosistem Utuh

KSDAHE Didasarkan Pengelolaan Ekosistem Utuh NERACA Jakarta - Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) didasarkan pada pengelolaan…

Gandeng Tiga Bank Syariah - Pertamina Siapkan Payroll Bagi Karyawan

NERACA Jakarta- PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga bank Syariah BUMN sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan sejumlah pembayaran personal karyawan…

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pendidikan Vokasi Industri Wilayah Sulawesi Diluncurkan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan…

Pemerintah Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk…

Kebutuhan Gula Seiring Kinerja Positif Industri Pengguna

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor industri makanan dan minuman serta industri farmasi…