Dari IGGI hingga Komunitas Ekonomi Asean

Presiden Soeharto merestui terbentuknya Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yaitu kelompok negara donor yang ingin membantu Indonesia melaksanakan pembangunan. Saat ini Presiden Soeharto menghadiri pertemuan di Ansterdam, Belanda dengan para petinggi negara-negara kreditor pada 20 Februari 1967. Para Negara donor itu adalah Belanda, Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional (IMF), UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Inggris, Kanada. Prancis, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat (AS).

Kebijakan minta bantuan dari negara asing itu sebetulnya tak sejalan dengan kebijakan luar negeri yang dianut Presiden Soekarno yang menganut semboyan berdiri di atas kaki sendiri. Namun Soeharto mempunyai alasan sendiri untuk melaksanakan kebijakan diplomasi pembangunan Orde Baru. Tujuan dibentuknya IGGI adalah memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia. Namun, pada 1992 IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negeri dengan masalah politik di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia membentuk CGI pada 22 Maret 1992. CGI kembali memberikan bantuan finansial kepada Indonesia dengan bunga ringan. Anggota CGI adalah Jerman, Inggris, Korea Selatan, AS, Jepang,Swiss, Italia, Perancis, Belgia, Denmark, Austria,Kanada, Spanyol, Norwegia, Australia, Finlandia, danSelandia Baru.

Pada Februari 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membubarkan CGI karena Indonesia tak ingin berutang lagi kepada IMF dan lembaga donor lainnya. “Indonesia harus bisa lebih mandiri dalam melaksanakan pembangunan,” kata SBY ketika itu.

SBY tentu tak ingin kejadian saat Direktur IMF Camdesue yang ikut mengantar kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998. Kini, Indonesia bersama negara-negara tetangga merencanakan terwujudnya Masyarakat Ekonomi Asean pada 2015. Konsepnya, seluruh anggota komunitas tersebut menyatukan dalam satu sistem ekonomi dan perdagangan yang bebas.

Masalahnya, sudahkah Indonesia mempesiapkan diri secara matang hingga kalangan pelaku usaha di Indonesia juga mampu menembus pasar di negara anggota Asean lainnya. Jangan hanya produk luar saja yang dimudahkan masuk ke Indonesia, sedangkan produk Indonesia tetap sulit masuk di pasar mereka. Jika tidak, lagi-lagi, penjajahan ekonomi era VOC akan kembali terulang lagi. (saksono)

BERITA TERKAIT

Aceh Mengajak Promosikan Wisata Halal

Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak para pelaku usaha pariwisata di provinsi itu ikut mempromosikan wisata halal. "Aceh…

2020, Belitung Targetkan 500 Ribu Kunjungan Wisatawan

Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menargetkan sebanyak 500 ribu kunjungan wisatawan ke daerah itu pada 2020. "Dengan adanya…

Pariwisata Sumbar Membidik Wisatawan Malaysia

Kenaikan harga tiket pesawat reguler sejak awal Januari 2019 membuat sektor pariwisata di Sumatera Barat terkena imbasnya karena berdampak pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perintahkan Gubernur Jakarta Selesaikan Sodetan Ciliwung

Perintahkan Gubernur Jakarta Selesaikan Sodetan Ciliwung Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan pembebasan lahan di…

Normalisasi Sungai Butuh Relokasi Yang Tidak Merugikan

Normalisasi Sungai Butuh Relokasi Yang Tidak Merugikan Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gusti Ayu Surtiari mengatakan…

Wawasan Kultur: - Harus Jadi Pertimbangan Penanganan Banjir

Wawasan Kultur: Harus Jadi Pertimbangan Penanganan Banjir Wawasan kultur harus menjadi pertimbangan dalam usaha untuk menangani banjir yang terjadi di…