NERACA

Jakarta – Beberapa perusahaan pelayaran nasional bertumbangan lantaran kalah bersaing dengan perusahaan pelayaran asing. Selama ini, sekitar 91% ekspor melalui transportasi laut menggunakan kapal asing. Sedangkan pemakaian kapal Indonesia hanya 9% saja. Kondisi ini diperburuk oleh penurunan pasar ekspor Indonesia di manca negara akibat krisis global.

Menurut Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartato, perusahaan pelayaran besar seperti Berlian Laju Tanker (BLT) bahkan mengalami kebangkrutan lantaran tidak kuat menahan krisis. “BLT itu bangkrut karena krisis Eropa dan Amerika. Kebetulan saja BLT baru saja investasi lalu terjadi kerugian makanya dia bangkrut. Akan tetapi tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami kebangkrutan, tetapi perusahaan pelayaran luar negeri juga banyak yang bangkrut karena krisis,” ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Rabu (27/2).

Dia juga mengakui ada beberapa perusahaan di daerah yang bangkrut karena kapal-kapal general cargo yang harus menunggu lantaran dermaga di Indonesia terbatas. "Dermaga-dermaga di Indonesia itukan terbatas, bahkan ada yang sampai menunggu 20-30 hari. Sedangkan ongkos menunggunya cukup mahal,” beber Dia.

Oleh sebab itu, Carmelita mengaku, INSA menyambut baik rencana pemerintah untuk menerapkan sistem Terms of Delivery Cost of Insurance Freight (CIF). Pasalnya dengan adanya aturan tersebut memberi peluang bagi pelaku usaha perkapalan untuk bisa berbuat banyak.

Carmelita optimis dengan adanya sistem tersebut maka dalam waktu 3 tahun ke depan porsi pemakaian kapal domestik bisa menjadi 20%. “Aturan tersebut kan mewajibkan bagi eksportir menggunakan kapal berbendera Indonesia,” ucapnya.

Terkait dengan banyaknya eksportir yang masih menggunakan kapal berbendera asing, menurut Carmelita, hal itu lantaran eksportir membiarkan pembeli barang mengurus pengapalannya sehinga kalau pelayaran mau angkut produk maka harus  melakukan pendekatan ke pembeli di luar negeri. "Dengan adanya perubahan term of trade, kita bisa langsung bicara dengan pemilik barangnya langsung, sehingga tidak lagi harus menghubungi pihak luar negeri atau menawarkan kapal kita kesana," ucapnya.

Dia meminta agar ada perbaikan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 80/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan di Air yang membebaskan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Untuk itu, pihaknya tengah mendorong beyond cabotage, yaitu kegiatan angkutan ekspor dan impor yang diwajibkan menggunakan kapal berbendera merah putih dan diawaki oleh awak kapal berkebangsaan Indonesia. "Kala itu, Menteri BUMN mengatakan akan menyuarakan kepada perusahaan-perusahaan BUMN agar memberikan 30% angkutan ekspornya ke pelayaran nasional. Itu program DTO (Domestic Transporter Obligation). Lokomotifnya perusahaan BUMN dulu. Mereka mengalokasikan 30% angkutan ekspornya ke pelayaran nasional," lanjutnya.

Dia menjelaskan bahwa asas cabotage adalah terkait kedaulatan negara Indonesia. Pasalnya beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darusalam dan Filipina juga menerapkan hal yang sama. "Negara-negara lain lebih dahulu menerapkan asas ini. Itu karena untuk memproteksi pada saat diberlakukannya ASEAN Connectivity pada 2015," ucapnya.

Dia juga mengatakan asas cabotage ini juga mendorong industri pelayaran menjadi efisien karena makin banyak kapal sehingga membuat tarif makin kompetitif karena munculnya persaingan.

Sementara itu, analis pasar modal, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan perusahaan pelayaran yang listing di pasar bursa tidak memiliki kinerja terlalu baik akibat krisis ekonomi global. Seperti misalnya penurunan pemakaian jasa kapal akibat harga komoditas batu bara yang tidak terlalu baik. Pasalnya, untuk pelayaran lebih banyak berkecimpung dalam jasa pengangkutan untuk ekspor.

Selain itu, beban operasional perusahaan yang cukup tinggi mendorong kinerja saham-saham pada industri pelayaran pun bergerak defensif. “Selama ini emiten pelayaran umumnya hanya menjadi sarana penunjang distribusi. Karena itu, dengan persaingan yang ketat baik dari industri sejenis maupun industri alat transportasi lainnya, emiten pelayaran bersifat defensif,” jelasnya.

Oleh karena itu, Lucky menyebut, perusahaan pelayaran harus melakukan perbaikan kinerja ataupun berita positif terkait rencana bisnisnya dan melakukan pengembangan usaha secara ekspansif. Emiten dapat melakukan aksi merger dan mengoptimalkan bisnis di hulu dan hilir atau melakukan diversifikasi usaha.

Selain itu, imbuhnya, emiten juga dapat menerbitkan right issue secara tepat dan jelas karena dengan kondisi yang tidak cukup baik, penerbitan obligasi tampaknya akan sulit untuk menyerap investor. Hal ini dilakukan untuk menengarai kesulitan permodalan dari pihak perbankan, mengingat risiko industri pelayaran untuk saat ini yang masih cukup tinggi.

Meski demikian, Lucky menilai, prospek industri pelayaran secara umum sebenarnya tidak buruk. Alasannya, laju pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia saat ini masih terus mengalami pertumbuhan yang selanjutnya tentu akan berpengaruh terhadap kebutuhan alat transportasi laut.