Bergejolaknya harga daging sapi akibat rendahnya pasokan di dalam negeri telah menyebabkan sejumlah pengusaha yang bergerak di perdaging-sapian mulai bangkrut. Contohnya, dialami Afan Anugroho, direktur PT Berkat Cahaya Sakti Jakarta dan PT Bumi Nusasari Bandung. Akibat kelangkaan daging sapi, perusahaannya yang di Bandung terpaksa ditutup. Jika biasanya mampu mendistribusikan 30 ton daging per hari, kini, pasokan menurun drastis.

“Akibatnya, sehari hanya memperoleh 2-3 ton daging saja,” tutur Afan yang juga sekretaris Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI). Sedangkan perusahaannya yang di Jakarta mempunyai pendingin berkapasitas 400 ton dan 14 kendaraan distribusi. Kini hanya dua mobil saja yang beroperasi. Karena itu, Afan terpaksa merumahkan sebagian karyawannya.

Sementara itu, Ketua Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengingatkan, jika tak segera diantisipasi, akan ada banyak pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah, yang terpuruk hingga mendekati ajal usahanya. “Kami akan desak terus agar pemerintah mau mengatasi kasus ini,” ujar Sarman yang juga ketua umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta.

Menurut Sarman, kelangkaan daging itu tentu saja telah memicu kenaikan harga hingga titik yang tak wajar. Harga daging di pasaran telah mencapai Rp 90 ribu, bahkan di beberapa tempat sudah menembus angka di atas Rp 100 ribu. Dia khawatir, yang akandan sudah bangkrut atau gulung tikar itu tidak hanya pengusaha menengah ke atas, tapi juga kalangan usaha kecil olahan, seperti industri bakso, tukang bakso, juga industri sosis.

Kekawatiran lainnya yang muncul adalah bagaimana mengakali bakso yang kekurangan daging sapi. “Kelangkaan daging ini jangan sampai membuat para tukang bakso membuat baksonya campuran dengan daging babi, lebih baik dicampur terigu dari pada dicampur daging babi,” kata Sarman yang juga wakil ketua umum BPD Kadin DKI Jakarta.

Menurut Afan yang juga sekretaris KDS Jakarta Raya, gejolak harga dan kelangkaan daging menyusul kebijakan Kementerian Pertanian yang mengurangi kuota impor daging. Pada  2009, impor daging masih mencapai 63%  dari konsumsi nasional. Tahun berikutnya, kuota diturunkan menjadi 48%.  Pemerintah kembali memangkas kuota impor daging pada  2010 menjadi 34% saja. Tahun ini, pemerintah kembali memotong  ruang gerak para importir daging menjadi hanya 18,5% atau dalam bentuk 85 ribu ton yang meliputi 238 ribu ekor sapi bakalan dan  34 ribu ton daging sapi beku.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan, gejolak harga daging di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Sebab, ini kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, harga jual daging sapi di Indonesia  dua kali lebih mahal dari negara-negara di kawasan Asean.  "Kami memang tidak bisa mengatakan kalau harga daging kita itu normal, karena harga daging di Indonesia malah dua kali lipat lebih mahal dari negara-negara tetangga," ujar Bayu.  

Progres Menuju Swasembada

Para pengusaha daging  tak risau dengan pemangkasan secara terus-menerus kuota impor daging. Apalagi dalam rangka mewujudkan swasembada daging sapi pada 2014. Yang jadi persoalan,  mengapa berkurangnya pasokan dari impor tak diimbangi pasokan daging lokal hingga pasar stabil.

“Yang bergejolak itu pasar lokal, bukan impor. Sebab, daging impor tak boleh dijual di pasar bebas, tapi hanya  khusus melayani permintaan hotel, restoran, dan catering (horeca) saja,” tutur Afan kepada Neraca, Senin (25/2). Namun dia menolak alasan pemerintah  mengapa daging sapi langka  hingga memicu gejolak harga.

Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan kasus itu dipicu adanya kartel yang mampu pengendalikan pasokan daging di pasar. Hatta, saat mengadakan inspeksi ke sebuah pasar di kawasan Jakarta Timur pekan lalu,  menyatakan, munculnya kartel itu akibat tidak ada transparansi pembagian jatah bagi para importir yang mengajukan.

Alasan satu lagi, Kementerian Pertanian menemukan adanya rumah potong hewan (RPH) yang menolak sapi lokal.  Bagi Afan, alasan adanya kartel maupun penolakan RPH menerima sapi lokal, sama-sama tidak masuk akal, artinya,  kedua hal itu tak ada hubungannya dengan  kelangkaan daging di pasaran.

“Yang penting bagi kami, bagaimana pemerintah bisa memenuhi permintaan pasar dengan harga yang wajar,” kata dia. Afan justru mempertanyakan apa progress yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada daging 2014.   Anggarannya cukup besar,  puluhan miliaran rupiah, tapi hasilnya tak nampak sekali.   

Dia memperkirakan, jika tak ada progress yang jelas dan runtut, dikhawatirkan bukan swa-sembada daging yang terjadi, tapi pada 2014 sudah tidak ada lagi sapi betina yang produktif, karena sudah habis dipotong untuk menjaga permintaan lokal. (saksono)