“Politik Anggaran Bak Transaksi Pasar Loak”

NERACA

Jakarta -Tingginya beban belanja negara yang membebani APBN selama ini ternyata menimbulkan "bencana" bagi politik anggaran yang pada akhirnya membuat kondisi ekonomi Indonesia terbelit pada situasi "gali lubang tutup lubang" yang bergantung pada negara kreditur (donor) asing.

“Untuk apalagi tambah utang?,” kata Prof. Dr. Didiek J. Rachbini dalam diskusi “Apa Yang Salah Dalam Politik Anggaran Kita” di Kampus Univ. Paramadina, Jakarta, Kamis (9/6).

Padahal, menurut mantan rektor Univ.Mercu Buana itu, banyak anggaran di daerah yang tidak terserap kurang lebih mencapai Rp140 triliun. “Sisa anggaran di daerah bisa mencapai Rp60 triliun-Rp70 triliun, juga hampir sama yang terjadi di pusat, jadi buat apa tambah utang melalui penerbitan obligasi?,” ujarnya.

Menurut Didiek, jumlah utang dalam negeri hampir sama dengan tingkat keborosan pelaksanaan APBN setiap tahun. Dimana realisasi pinjaman yang berasal dari dalam negeri hanya 42% dan realisasi pinjaman hutang luar negeri (PHLN) hanya 66% saja. “Boleh dibilang politik utang yang naik, karena implementasi anggaran sangat lemah, terutama pada kuartal awal,”tegasnya

Yang jelas, lanjut dia, berdasarkan pagu dan realisasi anggaran kementrian dan lembaga (K/L) 2010 telihat sekitar 15% atau sekitar Rp40 triliun dari belanja K/L tidak terealisasi. Dengan demikian, kata mantan pimpinan Indef ini, sebenarnya ada potensi untuk memotong anggaran 15% di pusat. Nah, jika ditambah di daerah juga sangat memungkinkan sehingga ruang fiskal menjadi lebih besar. “Masalahnya adalah politik anggaran yang semrawut, seperti transaksi pasar barang loak,” tuturnya.

Terkait masalah defisit dan subsidi, menurut dia, beban pembiayaan dalam negeri sudah mencapai Rp133 triliun. Maka beban ini bersama-sama utang luar negeri ini menimbulkan efek berat pada APBN. Sehingga mempersempit ruang fiskal.

Karena beban belanja pusat sangat besar sampai Rp830 triliun pada 2011, belum lagi ditambah lagi beban berat belanja pegawai Rp181 triliun dan belanja barang Rp138 trilun. “Beban pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri mencapai Rp115 triliun, ditambah pembayaran utang pokok luar negeri sekitar Rp40 triliun,”jelas mantan Ketua Komisi VI DPR yang mengaku tak bisa berbuat banyak guna merombak strategi penyusunan APBN.

Alasannya, kata Didiek, ini semua disebabkan tidak ada kepemimpinan dalam politik APBN. "APBN dilempar ke pasar bebas politik," keluhnya sambil mengatakan "Menko perekonomian tidak bisa berbuat apa-apa. Menkeu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua menunggu presiden," ujarnya.

Ibaratnya, kata Arif Budimanta-anggota Komisi XI DPR F-PDIP ini, politik anggaran ini seperti gali lubang tutup lubang. Karena kebutuhan pembiayaan sebesar Rp274,167 triliun, sementara defisi APBN mencapai sebesar 124,567 triliun. “Sisanya digunakan untuk membayar utang lama dan lain-lain. Sebagian besar pembiayaan diperoleh dengan cara pemerintah mengeluarkan surat utang baru,” katanya dalam diskusi tersebut.

Menurut Arif, politik anggaran tidak mampu mengatasi problem pengangguran. Buktinya, pengangguran perkotaan lebih tinggi ketimbang pengangguran di pedesaan, terutama di sektor informal. Padahal hampir 70% penduduk Indonesia bekerja di sector informal dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Selain itu, lanjut Arif, politik anggaran juga mendorong inflasi. Masalahnya, penyerapan anggaran yang hampir 50%-nya diserap pada kuartal IV memiliki kecenderungan mendorong terjadinya inflasi yang cukup tinggi.

Yang jelas, kata politisi muda PDIP ini menilai besarnya belanja pegawai membuat pemerintah sulit melakukan pembangunan. Intinya, kata Arif, sejarah APBN ini tidak terlepas dari sejarah kolonialisme, dimana lebih berorientasi membiayai pemerintah jajahan dan bertujuan melanggengkan pengusaan tanah jajahan. “Sangat bias dengan konteslasi birokrasi dan elit,”imbuhnya.

Anggaran sebagai sumber daya publik, menurut Akbar Tandjung yang berbicara sebagai keynote speech dalam seminar itu, alokasinya harus didasarkan pertimbangan kepentingan public. Bukan kelompok, termasuk asing yang memiliki pengaruh dalam proses anggaran. “Politik anggaran yang tepat bisa menciptakan stabilitas dan sekaligus stimulus perekonomian nasional,”ungkapnya.

Selain itu, lanjut mantan Ketua DPR ini, menambahkan politik anggaran yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Namun, Akbar menyayangkan tidak ada perubahan yang signifikan dalam politik anggaran kita, yakni berupa terobosan yang mampu membawa perubahan secara significan, sehingga politik anggaran masih bersifat rutinitas tahunan. “Besarnya beban rutin dan yang mengikat, mengakibatkan tidak ada ruang fiskal yang cukup untuk membangun infrastruktur, padahal ini penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa mengritik jumlah PNS di daerah terlalu banyak. Rasionya terlalu besar hingga PNS justru menjadi penghambat investasi yang selama ini digembor-gemorkan pemerintah. "Terlalu banyak PNS yang ganggu birokrasi. Hambatan (investasi) terberat dalam birokrasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Erwin menambahkan, tujuan pemerintah selalu melakukan perekrutan PNS setiap tahun hanya ingin menutupi indeks pengangguran tinggi alias mengurangi pengangguran namun ini justru menjadi bumerang. "Tapi esensinya bukan disitu. SDM (sumber daya manusia) tidak berpengaruh, tapi lebih kepada memanfaatkan teknologi," ucapnya.

Menurut dia, jumlah PNS berlimpah dan tidak diimbangi dengan kompetensi memadai, ini justru menjadikan birokrasi tidak eifisien. Hingga kini total PNS hampir mencapai 4,7 juta orang. "Efisiensi birokrasi di daerah muncul. Hingga adanya biaya orperasional yang tidak untuk investasi. PNS sampai saat ini masih bersifat feodal," paparnya.

Untuk itu perlu dibutuhkan perampingan struktur PNS. Restrukturisasi penting agar mendorong pengusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. "Yang harus dilakukan PNS yang ada kemampuan ditingkatkan. Kompetensi diperbanyak. Harus ada terobosan besar-besaran. Kita mencari kualitas dan kompetensi, bukan volume yang selama ini menjadi beban," imbuhnya. cahyo

BERITA TERKAIT

Ketua KPK - Politik Balas Budi Rentan Korupsi

Agus Raharjo Ketua KPK Politik Balas Budi Rentan Korupsi  Bekasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para kontestan Pemilu 2019…

Minat Investasi di Pasar Modal - Jumlah Investor di Kepri Tumbuh 58.86%

NERACA Batam - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat investasi sektor pasar modal semakin diminati masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dimana hal…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

DINILAI MELANGGAR UU MINERBA - Iress Tolak Revisi PP 23/2010

Jakarta-Indonesian Resources Studies (Iress) menolak rencana pemerintah kembali merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

Butuh Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing Pasar Rakyat

NERACA Jakarta – Daya saing yang dimiliki oleh pasar rakyat memiliki potensi besar dibandingkan dengan pasar swalayan. "Artinya secara daya…