Cukup mengejutkan. Saat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan akar persoalan kegagalan realisasi investasi (GRI) pada 2012. Menurut data lembaga negara itu, tren peningkatan kegagalan realisasi investasi, terutama berasal dari lanskap investasi padat karya manufaktur. Dari 103 izin prinsip investasi manufaktur yang diterbitkan BKPM pada 2012, ternyata hanya 45% yang benar-benar terealisasi, dimana investor riil mengucurkan modal dan berusaha secara jelas serta berkelanjutan.  

Dari gambaran tersebut, sebagian besar investor kelihatannya masih berputar-putar pada tahapan letter of intent (LoI) atau memorandum of understanding (MoU), yang sekadar berbentuk kertas proposal investasi. Mereka belum sampai pada tahapan kerja sama berkelanjutan dengan berbagai pihak.

Faktor ini tampaknya membuat catatan statistik menjadi semu. Karena baru pada tahapan investor manufaktur mengantungi izin prinsip investasi, pemerintah melalui BKPM sudah mulai menghitung sebagai nilai investasi. Bahkan pemerintah menganggap hal itu sebagai capaian kinerja investasi nasional. Pa­dahal penghitungan nilai investasi yang riil, seharusnya hanya bisa dilakukan setelah investor menja­lankan bisnis secara nyata, bukan saat ia mengantungi izin prinsip.

Berdasarkan pada fakta itu, wajar bila banyak pihak, termasuk pemda se-Indonesia, tidak terlalu yakin pada potret capaian nilai investasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Jangan-jangan angka dalam capaian itu sekadar pencitraan semu demi kepentingan politik terkait rezim berkuasa saat ini.  

Kalangan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, kendati pemerintah rajin berkampanye mengenai investasi dengan aneka janji fasilitasi, faktanya banyak investor menghadapi sejumlah masalah serius terkait rencana usaha mereka. Janji atau slogan siap melayani investor dengan ikhlas, jujur, dan profesional sering tidak konsisten dalam praktik di lapangan.

Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi Rp 390 triliun, lebih tinggi dari 2011 yang tercatat Rp 240 trilun, dan tahun 2012 senilai Rp 283 triliun. Apabila pemerintah bisa merealisasikan nilai investasi itu, khususnya dalam wujud investasi padat modal, tentu ini dapat menghasilkan multiplier effect yang signifikan, terutama penyerapan tenaga kerja serta agenda mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Kita tentu menyayangkan data investasi yang dilaporkan BPKM selama ini yang terkadang masih bersifat abu-abu, karena institusi tersebut belum bisa memastikan apakah nilai sebesar itu benar-benar terealisasi untuk investasi  padat karya. Pengamatan Profesor Toru Yanagihara (2012) dalam buku riset Emerging Global Investment mengungkapkan, sejumlah biang kerok yang menghadang investor global merealisasikan investasi mereka di negara dunia ketiga (miskin dan berkembang).

Pertama, akibat bias informasi mengenai kejelasan investasi pada berbagai level birokrasi (pusat dan daerah). Pejabat pusat sering mengatakan,'' Kita siap merealisasikan investasi sesuai dengan keinginan investor''. Faktanya, ketika investor mendatangi lokasi yang dijanjikan oleh pejabat pusat, respon pejabat daerah justru sebaliknya.

Kedua, masih adanya watak birokrasi korup, kolutif. Jika ada investor besar yang benar-benar mampu merealisasikan investasi, hal itu lebih karena ia berhasil menjinakkan hasrat perburuan rente oleh pejabat pada berbagai level; dan bukan lantaran kejelasan sistem berinvestasi. Ketiga; keminiman database konflik sosial dan lahan. Hal ini terlihat ketika pemerintah menyatakan lahan itu tak ber­masalah, ternyata menyisakan persoalan dan mengancam eksistensi investor.

Pemerintah pusat seharusnya menerapkan beberapa strategi guna memberantas biang kerok kegagalan realisasi investasi. Misalnya, semua level birokrasi harus meramu database informasi investasi sedetil mungkin, khususnya lahan. Jika faktanya lahan itu masih dalam konflik, pemerintah harus jujur sekaligus siap dan cepat menyelesaikan masalah itu sebelum pemilik modal merealisasikan investasinya. Semoga!