BI Tekankan Perlindungan Konsumen

Penerapan Branchless Banking

Kamis, 28/02/2013

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendorong pentingnya perlindungan konsumen (consumer protection) dalam implementasi bank tanpa kantor atau branchless banking. Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, mengatakan masyarakat yang akan disentuh oleh program branchless banking ini adalah masyarakat pedesaan, dan bukan masyarakat di perkotaan besar.

"Saya tekankan di consumer protection. Itu poin pentingnya. Karena branchless banking bukan hanya masalah akses saja. Mereka (masyarakat pedesaan) mungkin memakai telepon seluler, tapi kalau bertransaksi dengan telepon seluler itu adalah hal lain. Artinya, mereka harus diajarkan," ujar Ronald, usai membuka Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) High Level Workshop on Financial Inclusion di Gedung BI, Jakarta, Rabu (27/2).

Dia mengatakan, saat ini ketentuan BI telah mengatur tentang penggunaan teknologi untuk transaksi yang mana harus diaudit oleh pihak independen kemudian izinnya baru dapat dikeluarkan oleh bank sentral. "Itu untuk keamanan. Tapi aman itu tidak menjamin tidak ada dispute (sengketa). Kalau ada, ya, harus diatur mekanismenya bagaimana," jelasnya.

Kewenangan, imbuh Ronald, dalam hal perlindungan konsumen nantinya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk sistem pembayaran kewenangannya ada di BI, sehingga perlu ada kesepakatan antara keduanya terkait branchless banking. "Di dalam sistem pembayaran pemainnya juga dari bank. Oleh karena itu, nanti harus ada mekanisme yang jelas dan disepakati bersama," ujar dia.

Sementara Deputi Direktur Biro Stabilitas Sistem Keuangan BI, Pungky Purnomo Wibowo, menambahkan panduan dan regulasi jasa layanan perbankan tanpa kantor cabang atau branchless banking akan terbit di akhir Maret 2013 mendatang. Sedangkan penerapannya direncanakan sudah dapat berjalan pada akhir 2013.

"Panduannya akan memuat soalagent banking. Kemudian, dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenaibranchless banking," kata Pungky. Dia pun menjelaskan, secara garis besar panduan ini akan mengatur agent bankinguntuk dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok pedesaan.

Asal tahu saja, agent bankingadalah kegiatan usaha non bank seperti warung dan toko yang membantu bank memberikan layanan perbankan. "Kami sudah mempertimbangkan untuk mempunyai jaringan yang luas, eksis, dan dikenal serta diakui keberadaannya.Agent banking ini diedukasi, sehingga mampu melayani masyarakat," katanya.

Pungky menjelaskan, agarbranchless banking dapat berjalan maka dibutuhkan sebuah sistem informasi dengan sistem keamanan dan teknologi canggih. Namun sayang, dirinya enggan menjelaskan berapa biaya investasi teknologi tersebut.

"Begitu aturannya keluar, kami siap,” tegas Pungky. Seperti diketahui, sejak 2010, BI telah merencanakan programbranchless banking, atau yang biasa dikenal dengan penerapan jasa layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang untuk meningkatkan akses perbankan kepada masyarakat.

Bahkan Gubernur BI, Darmin Nasution, pernah bilang sistem keamanan adalah faktor yang paling krusial. Sebab, setelah programbranchless bankingditerapkan, masyarakat akan beralih menggunakan teknologimobile bankingdalam bertransaksi.

Hanya 24%

Lebih lanjut Ronald Waas mengungkap, sistem keuangan yang inklusif dan efisien mampu membantu kelompok orang yang berpenghasilan rendah dan rentan terhadap guncangan perekonomian, serta sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan penghasilan dan mendapatkan modal, mengelola risiko, dan mengatasi kemiskinan.

"Data menunjukkan bahwa 50% penduduk dewasa memiliki rekening di lembaga keuangan formal," kata Ronald. Selain memiliki rekening, lanjut dia, lebih dari 2,5 juta penduduk dewasa tidak memiliki rekening dan sebagian besar dari jumlah tersebut berada di negara berkembang. Akses UMKM terhadap kredit hanya sebesar 28%-35%.

Hal ini disebabkan adanya hambatan dalam menjangkau akses fisik dan aspek kelayakan. "Hanya sekitar 24% dari total penduduk dewasa berpenghasilan rendah yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal," tukas Ronald.

Sebelumnya, Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti, menilai bahwa pertumbuhan industri perbankan yang pesat di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan akses layanan perbankan ke masyarakat. Kondisi itu membuat sektor keuangan di Indonesia mengalami keterbatasan dalam menjangkau masyarakat kelas bawah.

Menurut Destry, saat ini, di Indonesia baru 20% penduduk berusia 15 tahun yang memiliki akses ke sektor keuangan. Dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia, kurang lebih hanya dua juta orang atau di bawah satu persen jumlah penduduk yang bisa mengakses pasar modal. Perbandingannya dengan negara maju pun sangat jauh.

"Kalau kita lihat negara maju, hanya delapan persen yang belum punya akses keuangan. Ini sangat jauh yang terjadi di negara berkembang, yaitu 59%. Harus ada langkah meningkatkan kesadaran seluruhstakeholders untuk menciptakan jangkauan perbankan sampai ke masyarakat kecil," kata Destry.

Tahun lalu, sambung dia, penetrasi perbankan Indonesia mengalami penurunan hingga 41%. Padahal, pada tahun sebelumnya mencapai 43%. Sementara dari sisi penyaluran kredit kurang lebih masih di kisaran 35% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih kecil ketimbang Malaysia yang sudah mencapai 100%.

"Keterbatasan akses keuangan dari masyarakat Indonesia ini perlu mendapat perhatian serius dari para stakeholders. Kami akan coba buka kesadaran perbankan untuk bekerja sama meningkatkan kesadaran finansial masyarakat demi menambah pertumbuhan inklusif," tegasnya. [ardi]