DPR Ragu Resiprokal dapat Memajukan Perbankan

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR mengaku ragu jika penerapan asas resiprokal (kesetaraan perlakuan) di dalam negeri terhadap perbankan asing dapat memajukan industri perbankan nasional. Menurut Kamaruddin Sjam, penerapan asas resiprokal maupun pembatasan kepemilikan asing bukan tujuan prioritas untuk memajukan industri perbankan nasional.

“Langkah yang paling penting adalah menciptakan sebuah bank terbesar di kawasan Asia Tenggara," kata Kamaruddin di Jakarta, Rabu (27/2). Menurut dia, jika Indonesia memiliki bank terbesar di Asia Tenggara maka secara otomatis industri perbankan nasional akan lebih maju di kawasan tersebut.

"Saya sepakat dengan Perbanas (Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional) yang menilai bahwa Indonesia perlu mempunyai satu bank terbesar di Asia Tenggara. Dengan mempunyai satu bank terbesar tersebut kita bisa bersaing dengan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, ataupun China," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa penerapan asas resiprokal itu sangat sulit karena masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda pada industri perbankannya. "Dan, tidak bisa dibantah bahwa kita juga membutuhkan investasi asing," tambah Kamaruddin. Menurut dia, adanya wacana soal pemberlakuan asas resiprokal dan pembatasan modal asing karena keresahan yang terjadi di sektor perbankan maupun industri perasuransian Indonesia.

Sebenarnya, lanjut Kamaruddin, adanya asas resiprokal dan pembatasan kepemilikan saham belum bisa melindungi bank lokal karena bank asing dapat memberikan bunga yang lebih murah, dan bisa memberikan akses ke tengah masyarakat ke bawah. "Jadi, yang dibutuhkan apakah peningkatan usaha atau meningkatkan layanan masyarakat. Jangan terlalu alergi dengan asing, lalu kita menutup diri. Coba kita melihat China, yang dulunya negara tertutup, kini membuka diri sehingga menjadi negara maju," tukas dia.

Harus diakui, mudahnya bank asing ekspansi di Indonesia tidak disertai dengan kemudahan perbankan kita ketika berekspansi ke luar negeri. Sebagai contoh di Singapura dan China. Di Negeri Singa itu, selain otoritas perbankan menerapkan multiple license, juga terdapat pembatasan terhadap segmen dan ekspansi bisnis bagi bank asing.

Baik dari sisi segmen, cabang, maupun e-channel dari bank asal Indonesia yang beroperasi di sana. Sementara China, otoritas perbankan menerapkan proses dan persyaratan perizinan yang panjang serta dilakukan secara berurutan (sequential), karena harus melalui beberapa badan hukum yang masing-masing memiliki aturan sendiri.

Cabang bank asing yang baru berdiri hanya diperbolehkan melakukan transaksi perbankan dalam valuta asing (valas), termasuk pencatatan transaksi dan pelaporan. Dari sisi penggalian sumber dana valas, kantor cabang bank asing hanya diberikan batasan dan kuota untuk memperoleh dana asing atau valas dari luar negeri yang dinamakan Foreign Debt Quota (FDQ).

Minta tak dibedakan

Sebelumnya, Citi Country Officer, Tigor M Siahaan, meminta agar pemerintah tidak memberikan perlakuan berbeda kepada perbankan lokal dan asing, tetapi sebagai satu kesatuan industri perbankan. "Kita harus melihat perbankan itu bukan hanya perbankan asing atau lokal, melainkan perbankan nasional ini lebih kokoh sebagai satu industri," kata Tigor, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Citi Indonesia sudah berada di Indonesia sejak 44 tahun lalu dan sudah melewati beberapa kali krisis ekonomi. Selama masa krisis, Citi Indonesia tidak pernah memutuskan untuk menarik diri dari perbankan Indonesia, bahkan berupaya untuk bangkit di tengah kondisi perbankan yang terpuruk.

Dia mengatakan, dari sejarah perjalanan bank asing tersebut di Indonesia, menunjukkan bahwa pihaknya memiliki komitmen jangka panjang di Indonesia. "Citibank tidak pernah pergi, kami tidak di sini kalau lagi manis saja, tetapi kalau lagi pahit pun kami tetap di sini karena komitmen jangka panjang kami," katanya.

Pada periode krisis moneter, perbankan lokal maupun asing sama-sama mengalami dampak krisis dan dunia perbankan Indonesia selalu berusaha bersama-sama untuk mencari solusi demi perbankan nasional yang lebih baik. "Karena saat krisis moneter, orang tidak melihat ini perbankan asing atau bukan, melainkan kita bersama-sama memecahkan solusi agar perbankan nasional bisa lebih baik lagi," tandas Tigor. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…

Asuransi Generali Buka Kantor Agen di Jambi

  NERACA Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meresmikan kantor keagenan baru di Kota Jambi dengan nama AG- Jambi All Star yang…