Di tengah hiruk pikuk di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya di negeri ini, ternyata reformasi yang sudah berjalan 13 tahun lebih itu belum banyak memberikan perubahan. Walau banyak banyak pemimpin muda yang menduduki  posisi strategis di perusahaan swasta, lembaga nonprofit, hingga birokrasi pemerintahan, hal ini belum mencerminkan kualitas yang mumpuni.

Hal ini tentu sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama kaum muda yang berusia di bawah 40 tahun, perlu meningkatkan pelatihan untuk pengembangan wawasan bisnis maupun politik yang lebih luas. Kondisi ini setidaknya akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Apalagi laporan World Economic Forum (WEF) baru-baru ini mengumumkan tingkat daya saing Indonesia tahun 2011 mengalami peningkatan pesat, yaitu menduduki peringkat ke-44 dari 139 negara dunia yang tergabung dalam Global Competitiveness Index (GCI).

Hanya sayangnya, pendorong pesatnya daya saing itu berasal dari penerapan standar manajemen fiskal dan aturan perpajakan serta peningkatan standar pendidikan sehingga tingkat pertumbuhan menjadi lebih kompetitif. Kecuali China, daya saing Indonesia kini unggul dibandingkan dengan negara-negara anggota BRIC (Brasil, Rusia, India) dan Afrika Selatan.

Kendati demikian, WEF mengingatkan Indonesia untuk memperbaiki masalah birokrasi dan hambatan perdagangan seperti infrastruktur. WEF menilai infrastruktur masih menjadi kelemahan utama Indonesia. Faktor inilah yang membuat Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia

Laporan itu juga mengungkapkan pelabuhan, jalan, dan rel kereta api dalam kondisi menyedihkan. Selain itu, pasokan listrik kurang memadai serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang masih terbatas pada kalangan bisnis dan populasi tertentu. Sisi lainnya yang dikritisi WEF adalah keterbatasan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan buruh yang belum terpenuhi. Artinya, Indonesia masih harus terus memperkuat kerangka kerja birokrasi.

Tidak hanya itu. Korupsi masih merajalela di Indonesia juga membutuhkan komitmen transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan. Nah, ini tantangan bagi kaum muda di negeri ini supaya lebih inovatif, kreatif dan konsisten bekerja keras dalam lingkungan bisnis maupun politik.

Di DPR, saat ini, sebanyak 25% berusia di bawah 41 tahun. Sebagian besar anggota dewan termuda umumnya merangkap sebagai pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Tapi mereka belum sekelas dengan deretan orang muda terkaya dan makmur dunia seperti Mark Elliot Zuckerberg (Facebook), Tiger Woods, Sean Belnick, Michael Dell, Matt Mickiewicz, dan lain-lain.

 
Kabar terbaru lagi datang dari naiknya peringkat utang Indonesia menjadi investment grade oleh Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR). Ekonomi RI dianggap tangguh dan kita berharap lembaga-lembaga rating internasional lain mengikuti jejak yang sama. JCR menilai terjadi penguatan stabilitas politik dan sosial seiring dengan kemajuan dalam demokratisasi dan desentralisasi, prospek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh solidnya permintaan domestik dan berkurangnya beban utang publik.

Namun kita masih prihatin dengan berbagai perbuatan tidak terpuji di berbagai level yang rata-rata melibatkan pemimpin-pemimpin muda. Ternyata, meningkatnya kuantitas pemimpin muda belum berbanding lurus dengan komitmen integritas. Juga patut disadari, di tengah surplusnya pasokan pemimpin muda, ternyata kita masih perlu melakukan penyeimbangan dengan kapasitas, kualitas moral, dan integritas kepemimpinan. Semoga!