Pertamina Catatkan Laba Bersih Tertinggi Sepanjang Sejarah

Mengaku Rugi Jual Gas Elpiji 12 Kg

Kamis, 28/02/2013

NERACA

Jakarta - Belum lama ini, PT Pertamina (Persero) merencanakan akan menaikkan gas elpiji 12 kg. Hal itu dilakukan oleh Pertamina lantaran menanggok kerugian yang setiap tahunnya mencapai Rp5 triliun. Kendati merugi menjual gas elpiji, justru pada Rabu (27/2), Pertamina mengumumkan laba bersih sepanjang 2012 yang mencapai Rp25,89 triliun. Bahkan, keberhasilan Pertamina mencatatkan laba yang mencapai Rp26 triliun adalah tertinggi sepanjang sejarah.

Sepanjang 2012, laba bersih Pertamina mencapai Rp 25,89 triliun. Laba tahun lalu meroket tajam jika dibandingkan capaian laba 2011 yang hanya Rp 20,47 triliun. Di samping laba bersih, EBITDA perseroan juga meningkat 8,32 persen dari Rp 52,45 triliun pada 2011 menjadi Rp 56,82 triliun di 2012. "Laba bersih kita lebih besar dari target dari pemegang saham yang hanya Rp 25,05 triliun," ucap Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Agustiawan di Jakarta.

Karen mengaku, capaian laba bersih 2012 merupakan laba yang tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Pertamina. Produksi migas Pertamina sepanjang 2012 mencapai 461.640 boepd atau naik tipis dibandingkan dengan capaian 2011 sebesar 457.640 boepd. Kinerja ini merupakan kontributor penting bagi laba perusahaan, di tengah tren penurunan produksi migas nasional. "Peningkatan produksi tersebut juga diikuti dengan penambahan cadangan migas yang mencapai 453,37 juta barel setara minyak selama 2012," jelasnya.

Kinerja produksi uap panas bumi untuk pembangkit listrik juga memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan dan laba bersih. Pada 2012, realisasi produksi uap panas bumi mencapai 15,69 juta ton per atau naik 2,55% dibandingkan 2011.

Dapat Untung

Sementara itu, pengamat dari Institute Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng menilai bahwa keuntungan Pertamina didapat dari penjualan BBM bersubisidi. Menurut dia, Pertamina rata-rata membeli bahan baku seluruh minyak mentah mencapai 42 juta kiloliter (kl). Jika ditambah dengan biaya pajak yang diberikan Pertamina ke negara, serta biaya operasionalnya, maka total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan BBM 42 juta kl itu mencapai Rp318 triliun. Nah, apabila 42 juta kl BBM itu dijual dengan harga rata-rata Rp4.500 per liter, maka Pertamina memperoleh Rp326 triliun. Artinya, Pertamina masih untung Rp 8 triliun.

Namun, Pertamina malah memperoleh biaya subsidi dari pemerintah pusat Rp136 triliun. "Keberadaan Pertamina tidak rasional. Pertamina mengelola subsidi besar namun sangat lemah dan tidak bersaing dengan Chevron, ExxonMobil, dan Petronas," ungkap Salamudin. Tak hanya itu, di tempat yang sama, peneliti dari Petromine Watch Institute Imam Zaenal Muttaqin pun memaparkan hal serupa. Menurut dia, korupsi dan "perampokan" uang negara dalam tubuh Pertamina terjadi dalam praktik impor minyak.

Misalnya, harga impor minyak Pertamina berkisar US$113,95 per barel. Namun, rata-rata harga minyak dunia hanyalah US$95 per barel, dan maksimal US$105 per barel. Sehingga, adanya selisih US$8 per barel selisih pendapatan dari impor minyak yang dilakukan Pertamina per barelnya. "Apabila dikalikan dengan jutaan barel minyak yang diimpor Pertamina maka total selisih marjinnya Rp25 triliun. Itu adalah total mark up impor minyak," ungkap dia.

Imam mengatakan, Pertamina seharusnya menghasilkan pendapatan yang besar untuk Indonesia. Namun, kenyataannya pendapatan Pertamina masih kalah jauh dibandingkan perusahaan lain di Indonesia. "Sumbangsih Pertamina terhadap negara hanya sebesar Rp16 triliun. Sedangkan perusahaan lain mampu memberikan hampir Rp63 triliun kepada negara," ujarnya.

Imam menambahkan bahwa dalam kenyataannya, cadangan minyak Indonesia dibandingkan Malaysia yang jauh lebih besar, malah kalah dari segi pendapatan. Tercatat pendapatan Pertamina lebih kecil daripada Petronas. Padahal, di satu sisi usia Petronas lebih muda. "Jangan-jangan, Pertamina mengeluarkan biaya-biaya yang lebih besar supaya petingginya aman," tukas Imam lagi.

Selain itu, Imam juga menjelaskan bahwa Pertamina sebagai induk usaha Petral juga harus bertanggungjawab atas biaya yang membengkak sampai Rp25 triliun per tahun akibat impor minyak yang dilakukannya. "Banyak oknum mafia minyak yang bermain di sini (Petral, red.) dengan mark up harga, margin harga, dan lain lain," paparnya.