Dari VOC hingga Privatisasi

Dari VOC hingga Privatisasi

Oleh Bani Saksono

(Wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Pada era keemasan Nusantara, Kerajaan Majapahit berhasil melebarkan kekuasaannya hingga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kekuasaan yang dirintis Mahapatih Gajah Mada dan Maharaja Hayam Wuruk itu mulai menyusut setelah keduanya lengser dan kerajaan itu diwarnai perang saudara.

Hingga akhirnya datangkan rombongan kongsi dagang dari Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman pada 1596 mendarat pertama kali di Pelabuhan Banten. Awalnya berdagang, tapi karena tak bersahabat, Houtman diusir dan lari kea rah timur hingga mencapai Bali. Setelah itu kembali pulang. Dua tahun kemudian, kongsi dagang Belanda yang dipimpin Jacob Van Neck datang lagi bersama rombongan yang lebih banyak lagi.

Belakangan, kehadiran mereka di kawasan bekas kekuasaan kerajaan Majapahit tak lain untuk mengeruk kekayaan hasil bumi, terutama rempah-rempah. Mereka pun mendirikan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dengan empat tujuan, yaitu menguasai pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia, serta untuk mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya.

Kerajaan Belanda pun memberi hak penuh kepada VOC untuk memonopoli dagang di wilayah timur Tanjung Harapan dan diberi kekuasaan mencetak uang, memiliki tentara, bertindak atas nama kerajaan (patungnya ketinggalan), mengangkat pegawai, membentuk pengadilan. Hingga akhirnya mampu menguasai kerajaan-kerajaan yang ada. Namun, VOC pun memudar dan dibubarkan. Seluruh kekuasaannya pun digantikan oleh pihak kerajaan mulai 31 Desember 1999. Kekuasaan , berlangsung hingga 1942.

Namun, penjajahan tidak lagi sirna. Kini penjajahan dilakukan melalui jalur ekonomi. Sektor-sektor ekonomi pun dikuasai oleh sindikasi asing dari berbagai negara. Sebut saja, keuangan dan perbankan, telekomunikasi, perhubungan, transportasi, jasa, serta otomotif. Penguasaan sector-sektor tersebut dilakukan baik swasta maupun oleh pemerintah. Bersembunyi di balik kekurangan finansial, pemerintah melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Dampaknya, rasio kepemilikan saham oleh pemerintah menjadi berkurang hingga menjadi saham minoritas.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa penjualan saham pada sebagian perusahaan strategis, yang sangat sehat, yang mampu menggelontorkan keuntungan besar ke kas negara. Program privatisasi marak dilakukan saat pemerintahan dikendalikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat BCA nyaris kolaps, pemerintah menggelontorkan dana besar untuk menyelamatkan bank yang semula dibangun oleh Liem Sioe Liong lewat program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998. Setelah sehat, bank itupun dijual dengan harga yang murah.

Sejak itu, menyusul banyak perusahaan asing yang mengambil alih sejumlah bank nasional. Anehnya, walaupun sudah dimiliki asing, namun pemerintah masih saja menyebut perusahaan itu sebagai perusahaan nasional. Ada kepentingan apa lagi di balik progam privatisasi tersebut.

BERITA TERKAIT

Aceh Mengajak Promosikan Wisata Halal

Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak para pelaku usaha pariwisata di provinsi itu ikut mempromosikan wisata halal. "Aceh…

2020, Belitung Targetkan 500 Ribu Kunjungan Wisatawan

Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menargetkan sebanyak 500 ribu kunjungan wisatawan ke daerah itu pada 2020. "Dengan adanya…

Pariwisata Sumbar Membidik Wisatawan Malaysia

Kenaikan harga tiket pesawat reguler sejak awal Januari 2019 membuat sektor pariwisata di Sumatera Barat terkena imbasnya karena berdampak pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perintahkan Gubernur Jakarta Selesaikan Sodetan Ciliwung

Perintahkan Gubernur Jakarta Selesaikan Sodetan Ciliwung Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan pembebasan lahan di…

Normalisasi Sungai Butuh Relokasi Yang Tidak Merugikan

Normalisasi Sungai Butuh Relokasi Yang Tidak Merugikan Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gusti Ayu Surtiari mengatakan…

Wawasan Kultur: - Harus Jadi Pertimbangan Penanganan Banjir

Wawasan Kultur: Harus Jadi Pertimbangan Penanganan Banjir Wawasan kultur harus menjadi pertimbangan dalam usaha untuk menangani banjir yang terjadi di…