KKP imbau Pemerintah daerah (Pemda) untuk menggandeng pihak swasta untuk bekerja sama mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan baik melalui program CSR

NERACA

Dari dulu hingga sekarang, nelayan selalu saja identik dengan yang namanya kemiskinan. Ini sungguh sebuah ironi. Mengapa? Pasalnya, laut Indonesia yang memiliki potensi lestari (MSY = Maximum Sustainable Yield) ikan laut yang cukup besar, sekitar 6,51 juta ton per tahun atau 8,2% dari total MSY ikan laut dunia tidak mampu mengankat kesejahteraan perekonomian nelayan itu sendiri. Ya, faktanya sebagian besar nelayan hingga kini masih banyak yang miskin.

Saat ini terdapat sekitar 23 juta tenaga kerja nelayan di 890 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,  dimana kondisi perekonomian mereka masih cukup memprihatinkakan. Sekitar 7-8 juta nelayan berpenghasilan rendah. Bahkan 30% nelayan sama sekali tidak mengecap pendidikan formal.

“Sekarang ini angka kemiskinan ada 2,4 juta jiwa, termasuk didalamnya adalah para nelayan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo.

Melihat hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan beberapa inisiatif demi membantu meningkatkan perekonomian nelayan yakni dengan mengoptimalkan mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta di bidang MIGAS, dengan menggunakan payung MoU yang ada antara KKP dengan BP Migas, serta Program Keitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN di bawah payung MoU yang ada antara KKP dengan Kementerian BUMN.

Ya, dana CSR dan PKBL mampu memberikan kontribusi nyata terhadap meningkatnya pendapatan bagi masyarakat pesisir yakni, pemberian kredit lunak, membuka peluang pemasaran bagi produk hasil kelautan dan perikanan, serta membangun jaringan kemitraan sebagai bagian dari tahapan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, sambung Sharif, pemerintah daerah (Pemda) harus menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama demi mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan baik melalui program CSR maupun business to business. Bantuan maupun kerjasama tersebut bisa dalam bentuk pembangunan puskesmas maupun pengadaan air bersih dimana pemda menyiapkan lahan sementara investasi pembangunan pipa transmisi dibangun oleh pihak swasta.

Peningkatan Kehidupan

Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP) telah melaksanakan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) sejak 2011 melalui pencanangan kawasan PKN berbasis industrialisasi perikanan terpadu sesuai Instruksi Presiden No. 15/2011 tentang Perlindungan Nelayan. Setidaknya terdapat 8 kegiatan utama di dalam program tersebut, yakni pembangunan rumah sangat murah bagi nelayan, tersedianya pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, bantuan langsung masyarakat berupa skema Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program lainnya ialah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) solar, angkutan umum murah bagi masyarakat nelayan, pembangunan fasilitas sekolah dan puskesmas, fasilitas Bank Rakyat, serta pembangunan cold storage.

“Program PKN ini berlangsung secara bertahap  hingga 2014 dengan menyasar rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan,” ungkapnya.

Untuk mendukung program PKN di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, Sharif memaparkan, KKP telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya  yang sudah terealisasi antara lain, penyalurann Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BLM PUMP) Perikanan Tangkap sebanyak 26 KUB dengan nilai Rp 2,6 miliar, pembangunan Kapal hingga 30 gross tonnage (GT).  Sebanyak 1 unit dengan nilai Rp 1,5 Miliar serta sarana pemasaran sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta.

Bantuan lain berupa sarana sistem rantai dingin sebanyak 1 paket dengan nilai Rp 50 juta. Bantuan juga berasal dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Batu Bara, berupa pengadaan Kapal Motor 5 GT, pengadaan alat penangkapan ikan, pembangunan pondok jaga, pembangunan tempat tambat labuh, pengadaan peralatan pengolahan sederhana, serta mesin kapal pengawas.