…….Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. … Itulah secuplik bait dari lagu ‘Kolam Susu’ gubahan Koes Ploes di era 1970an. Sebetulnya, lagu itu masih cocok untuk kondisi sekarang. Indonesia masih kaya, tidak hanya hasil bumi tapi juga sumber daya manusianya.

Bukti bahwa Indonesia masih kaya, adalah makin banyaknya investor asing menanamkan modalnya yang kemudian dikonversi menjadi pemilikan saham di perusahaan-perusahaan nasional. Mereka mengincar tambang-tambang dan ladang minyak yang ada di daratan maupun lepas pantai Indonesia.

Sebut saja Exxon, Shell, Petronas, Total, Caltex, berbondong-menyerbu ladang-ladang tersebut. Sementara itu Pertamina justru lebih banyak sebagai penonton dengan alasan tak punya modal besar untuk melakukan esploitasi dan eksplorasi minyak.  Pemerintah kembali menggadaikan blok Mahakam ke Total E&P Indonesie Prancis) dan Inpex Corporation (Jepang). Freeport McMoran dengan gagahnya tak ingin dilepaskan dari areal tambang emas dan tembaganya di bumi Cenderawasih.

Negeri jiran Malaysia bahkan menyewa lahan-lahan di Sumatera, Kalimantan dan Papua untuk menanam sawit hingga mendongkrak Malaysia menjadi penghasil CPO, atau turunan sawit kedua setelah Indonesia. Kini perusahaan-perusahaan Malaysia dan Singapura menguasai perusahaan besar di Indonesia, khususnya sektor keuangan dan perbankan. Sebut saja CIMB Niaga, Danamon, BCA, BII Maybank, Bumiputera, Takaful.

Begitu kayanya khasanah budayanya, Malaysia mencoba mencaplok sejumlah tetarian, alat musik, dan sebagainya sebagai bagian dari budaya negeri jiran itu.  Banyak putera bangsa yang hebat-hebat yang kehebatannya diakui dunia atau negeri lain. Satu di antara ribuan itu adalah BJ Habibie.

Namun, kekayaan negeri itu kini makin cepat dikuasai oleh asing. Benar kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesai bakal menjadi negeri besar dan  maju hingga 6-7 besar dunia. Namun jangan salah, sebagian besar kekayaan alam dan kekayaan intelektual tersebut lari ke luar negeri melalui program investasi. Orang-orang Indonesia hanya menjadi buruh di perusahaan-perusahaan multinasional tersebut.

Kebijakan Cari Komisi

Hingga akhirnya, kekayaan itu menjadi tak berarti karena tak memberikan nilai lebih (added value). Penyebabnya, pemerintah justru mendorong sebanyak-banyaknya ekspor hasil bumi dan tambang, tapi di sisi lain pemerintah harus mengimpor daging olahan dari tambang dan hasil bumi itu. Indonesia pengekspor minyak dan batubara, tapi Indonesia juga menjadi negara pengimpor elpiji dan minyak. Indosat dan Telkomsel sebagai perusahaan nasional yang sudah memberikan keuntungan besar, tapi dijual ke asing dengan harga yang murah. Saat pemerintah diminta buyback, hanya perusahaan itu sudah tinggi. 

Itu paradoks. Apalagi pemerintah saat ini lebih suka memberikan kemudahan para pengusaha importer dari pada memberikan insentif dan support bagi para pengusaha produsen.  Akhirnya, negeri ini lebih terkenal sebagai negeri broker, negeri consumer terbesar di dunia. Walaupun di Indonesia sudah memproduksi sesuatu barang, namun pemerintah membuka kran impor barang yang sama. Alasannya, kualitasnya lebih baik dan lebih murah, serta karena kebutuhan masih belum mencukupi.  Sebut saja garam, kedelai, gula, beras, juga sapi.

Indonesia memiliki udara Nusantara, namun sistem navigasi penerbangan di kawasan Sumatera, perairan Riau dan sekitarnya diserahkan ke Singapura dengan alasan pemerintah tak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sistem tersebut.

Ketika pemerintah menargetkan swasembaa daging pada 2014, dan mulai mengurangi impor daging, nyatanya terjadi gejolak harga karena pasokan lokal tak memadai. Ketika Black Berry (BB) masuk ke India, pemerintah di sana mewajibkan Reseach In Motion (RIM) selaku pemegang paten BB, untuk membuka pabrik. Sebaliknya, pemerintah Indonesia tak berani membuat kebijakan serupa agar sektor produksi bergerak, ada alih teknologi, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Itu paradox. Indonesia negeri kaya, tapi penduduknya jadi kacung dan budak di rumahnya sendiri. Sadarkah pemerintah? Sadarkah para putera bangsa? Sadarkah para tokoh LSM dan pergerakan nasionalis? Bahwa itu semua adalah bentuk dari penjajahan. Dulu Indonesia dijajah secara fisik.  Istilah paradoks dipopulerkan lagi oleh Prabowo Subianto saat mengikuti pemilihan calon presiden dari Partai Golkar. Pada 2002.

Kini walaupun pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, namun secara de jure Indonesia kembali dijajah secara ekonomi yag berkedok di balik berbagai perjanjian kerjasama perdagangan global yang ujung-ujungnya ingin mencari keuntungan dari bumi Nusantara ini. WTO, APEC,  dan terakhir Satu Masyarakat Asean yang akan berlangsung mulai 2015.

“Memang yang menciptakan paradoks bidang ekonomi ini adalah pemerintah. Jadi kita harus mengembalikan kondisi agar pengusaha kita tak beralih menjadi broker,” kata ekonom Aviliani.   Dia juga minta agar pemerintah menghentikan dan merevisi peraturan perundang-undangan yang justru mematikan kehidupan produksi dalam negeri. Peraturan seperti itu telah memberi peluang sebebas-bebasnya itu bagi masuknya produk asing, walaupun kebutuhan barang tersebut sudah ada di dalam negeri.  (saksono)