BI: Penggunaan Channel Finansial Kurangi Kemiskinan

Rabu, 27/02/2013

NERACA

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa salah satu manfaat dari penggunaan channel atau saluran finansial adalah untuk mengurangi kemiskinan.

“Ini adalah suatu kesepakatan bahwa kita ingin menggunakan financial channel untuk mengurangi kemiskinan, untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Ada target yang bisa dicapai dalam financial inclusion yakni dari (kategori) sangat miskin sampai tidak miskin (non poor). Kemudian, untuk menyukseskannya diperlukan edukasi (kepada nasabah/konsumen), aturan yang lebih mendukung, dan proteksi kepada konsumen,” kata Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan, di Jakarta, Selasa (26/2).

Menurutnya, edukasi finansial akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan atau sektor jasa keuangan pada umumnya. Sehingga tantangan yang harus dilakukan ke depannya adalah membuat berbagai kamapanye untuk meningkatkan awareness konsumen atau nasabah untuk perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan sebagainya.

“BI sudah merencanakan beberapa program dengan Kemendiknas untuk membuat kurikulum dari sekolah dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) untuk edukasi finansial. Lalu (tantangannya) juga bagaimana menerjemahkan level proteksi kepada konsumen agar kita bisa membuat aturan-aturan yang mudah dimengerti konsumen, dan bagaimana melindungi mereka dari perbuatan kriminal yang datang dari sektor keuangan itu sendiri. Jadi kerjasama dengan berbagai otoritas itu sangat penting,” paparnya.

Inklusi keuangan memang diperlukan di Indonesia karena ternyata layanan jasa keuangan masih belum seimbang di Indonesia. Ada beberapa daerah yang sudah banyak, dan ada yang masih belum tersentuh.

“Akses terhadap jasa perbankan ini masih belum seimbang antara Indonesia sisi barat dan timur. Tingkat kepadatan financial services, di Jawa-Bali masih lebih banyak daripada daerah-daerah lainnya. Di Jawa, akses ke dunia perbankan sangat padat; rata-rata satu kantor cabang, bisa melayani di kisaran 1 km2, tapi di Kalteng bs melayaninya di antara 3000 km2. Jadi ini ada suatu gap yang besar, khususnya bila juga dilihat berdasarkan penarikan kredit per lokasi. Di Jakarta total penarikan kredit bisa mencapai 45% dari keseluruhan. Walaupun memang penyaluran kredit ini juga mengalir ke daerah-daerah lain, tapi Jabodetabek tetap pusat industri kita,” jelasnya.

Halim mengungkapkan, ketika uang elektronik (e-money) mulai berkembang pada tahun 2007-2008 yang mendominasi adalah yang non bank, karena pada waktu itu perbankan belum masuk dunia tersebut secara masif. “Karena itu kalau kita lihat, kemenangan perusahaan telco atas perbankan itu adalah dari instrumennya yang sdh bervariasi. Jd tantangan juga ke depannya adalah bagaimana mengkapitalisasikan perkembangan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Untuk mempertajam pelaksanaan inklusi keuangan, tentu saja diperlukan sebuah konsep yang cermat dan matang, khususnya dalam hal branchless banking. “Pada intinya, BI ingin menggunakan branchless banking ini untuk memperluas akses ke jasa keuangan dengan cepat, murah, dan menjangkau banyak pihak, terutama masyarakat kecil. Dari model yang ada selama ini, untuk konsep ini harus (kerjasama) dengan TI. Kemudian harus juga bisa mengatasi kelemahan, kalau diperlukan adanya unit jasa bank, jadi perlu ada agen biar bisa cepat,” katanya.

Kemudian, Halim mengungkapkan bahwa pada bulan Maret mendatang BI akan mengeluarkan guideline tentang branchless banking, yang juga akan memuat soal agent banking. “Kemudian dilanjutkan PBI (Peraturan Bank Indonesia)nya. Kita harap pada pertengahan tahun akan ada uji coba, sehingga di akhir tahun bisa full implementasinya. Tapi saya belum bisa ngomong apakah agent itu akan berbadan hukum atau tidak, karena itu masih kita kaji,” tuturnya.

Ketentuan soal agent banking tersebut, bilang Halim, adalah hal yang penting karena dia harus memiliki pengalaman atau harus punya jaringan yang secara sistem bisa berhubungan baik secara nasional maupun terhubung unit itu sendiri, serta harus tetap punya kontak dengan bank.

“Tapi ada juga bisnis model yang tidak perlu agen, tapi akan mengembangkan produk seperti (kartu) prepaid. Atau produk lain yang bisa nasabah beli dulu, kemudian bisa melakukan pemindahan dana menggunakan itu. Ini dua model bisnis yg berbeda. Kemudian ada satu lagi yang beda, yaitu ada yang tidak perlu ke bank, tapi cukup produknya yang disebar ke masyarakat, dan nanti melalui itu bisa akses memindahkan dana terima atau bayar,” jelasnya.

Untuk pengawasan agennya, Halim menerangkan bahwa hal itu masih perlu dikaji. “Yang jelas, satu telco, satu banking-nya. Banking-nya nanti ikut aturan OJK. Kalau telco itu kan untuk sistem pembayarannya. Jadi ada dua jenis aturan. Nanti ketika dipindah, OJK (atur) banknya, BI atur sistem pembayarannya. Tapi ini sulit dipisahkan, dan perlu kerjasama dengan Kemeninfo juga,” ucapnya.

Kemudian, dia juga bilang bahwa untuk branchless banking ini tidak bisa lagi menggunakan jalur-jalur yang sudah ada. “Jadi apakah kita perlu menggunakan jasa pihak ketiga yang bukan bank, dan itu bisa siapa saja. Lalu apakah ini harus satu grup atau bisa berdiri sendiri? Kita juga harus menentukan apakah akan menggunakan bank line, telco line, atau kombinasi keduanya,” tutupnya. [ria]