Kemendag Dorong Masyarakat Kurangi Konsumsi Beras

Tekan Impor Produk Pangan

Rabu, 27/02/2013

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina, menjelaskan bahwa saat ini total permintaan komoditas beras terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, yaitu sekitar 1,49% per tahun. Konsumsi beras Indonesia per tahunnya mencapai 140 kg per orang, dan jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan konsumsi beras di Vietnam, Thailand dan Malaysia yang hanya berkisar 65-70 kg per orang per tahun.

Menurut Srie Agustina, tingginya konsumsi beras dan gula dapat berakibat pada tingginya impor kedua komoditas tersebut. Pada tahun 2011, Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,75 juta ton dengan nilai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 13,5 triliun. Pada tahun yang sama, Indonesia juga mengimpor gula sebanyak 2,5 juta ton dengan nilai US$ 1,7 miliar atau sekitar 15,3 triliun rupiah.

Itulah sebabnya, Kemendag mendorong pengurangan konsumsi beras dan gula agar dapat menekan angka impor kedua produk tersebut. “Jika 70% dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia dapat mengurangi konsumsi beras dan gula, maka ini akan membantu mengurangi jumlah impor kedua komoditas tersebut secara signifikan,” tegasnya di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Fadli Zon, Sekjen DPN HKTI (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) khawatir curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir berpotensi mengganggu produksi pertanian.

Kata Fadli, selain Jakarta, daerah lain di luar Jakarta juga mengalami musibah banjir adalah lumbung beras. Misalnya di Banten, lebih dari 6000 hektar lahan sawah terendam banjir dengan potensi kerugian kurang lebih Rp120 miliar rupiah. "Hampir sebagian besar siap panen awal tahun ini. Akibat banjir, banyak padi yang membusuk," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga katakan, di Surabaya, lebih dari 220 hektar lahan sawah terendam banjir. Ratusan hektar lahan sawah di Karawang dan daerah sekitarnya saat ini juga telah diterjang luapan air. Hampir semua daerah itu dipastikan gagal panen. Menurutnya, curah hujan tinggi yang diprediksi hingga Februari akan berdampak luasan sawah terendam banjir semakin bertambah. Begitu juga kerugian akibat gagal panen.

Karenanya, tegas Fadli Zon, kondisi ini jika tidak diantisipasi dapat mempengaruhi tingkat produksi gabah dan beras Nasional. "Situasi ini jelas berdampak langsung pada penghasilan petani kita yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut," tegasnya.

Menurutnya lebih lanjut, potensi gagal panen ini harus segera diantisipasi pemerintah, mengingat lahan terkena banjir sangat luas. Dia tegaskan, jangan sampai dampak banjir ini, membuat bangsa ini harus impor lagi. Perlu dipikirkan strategi kebijakan non-impor yang dapat menggenjot produksi beras.

Sementara itu, dia tambahkan, untuk mengganti kerugian, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan petani. Bantuan benih dan bibit perlu diberikan. Kalau tidak, petani akan terjebak hutang untuk membeli bibit baru. "Pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi para petani kita yang lahannya terendam banjir. Dalam kondisi normal saja, kesejahteraan petani rendah, apalagi gagal panen seperti sekarang. Insentif pengganti kerugian petani sangat diperlukan dari pemerintah," ujarnya.

Badan Pangan

Sementara itu, belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pangan yang khusus yang mengurusi ketahanan pangan. Kelak Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) akan melebur ke Badan Otoritas Pangan ini.

Viva Yoga Mauladi, anggota DPR Komisi IV, mengatakan, tugas utama Badan Otoritas Pangan adalah menetapkan kebijakan pangan nasional dan menjamin ketersediaan pangan secara nasional. "Setelah masa reses DPR, pembahasan RUU Pangan akan kami lanjutkan," ujarnya.

Lebih rinci lagi, ada tugas Badan Otoritas Pangan yang diusulkan DPR. Pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pangan yang terintegrasi antarwilayah, antarkomoditas, dan antarwaktu. Kedua, merencanakan anggaran seluruh kebijakan pangan nasional.

Ketiga, melaksanakan dan mengkoordinasikan produksi, pengadaan, penyediaan, penyimpanan, distribusi, dan pengendalian harga pangan tertentu. Serta keempat, menciptakan sistem dan mekanisme distribusi yang adil dan merata. Namun, pemerintah masih keberatan dengan usulan DPR tersebut. Suswono, Menteri Pertanian menilai, badan pangan yang sudah ada saat ini masih cukup memadai.