IKM Asing Mulai Lirik Kawasan Industri

Pasca Relokasi Pabrik Besar

Rabu, 27/02/2013

NERACA

Jakarta - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan beberapa perusahaan skala kecil dan menengah berminat untuk mendirikan tempat usaha di kawasan industri Indonesia seiring relokasi pabrik dari sejumlah perusahaan Jepang.

“Saat ini sejumlah perusahaan beskala kecil menengah dari luar negeri tertarik untuk mendirikan tempat usaha di kawasan industri Indonesia. Permintaan lahan yang tinggi dari perusahaan skala Industri kecil dan menengah (IKM) luar negeri tersebut harus direspon oleh pengembang karena jumlah kawasan industri khusus untuk skala kecil dan menengah di Indonesia masih terbatas,” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, di Jakarta, Selasa (26/2).

Pengembangan kawasan indutri khusus IKM, menurut Sanny, harus segera dilakukan karena kawasan tersebut jarang dibangun di Indonesia. Kebutuhan lahan industri untuk IKM mulai muncul setelah ada rencana dari perusahaan-perusahaan besar Jepang merelokasi pabrik ke Indonesia.

“Prospek kawasan untuk industri kecil menengah sangat tinggi karena ditopang oleh rencana ekspansi perusahaan-perusahaan utama dengan skala besar ke Indonesia yang membutuhkan support dari IKM asal luar negeri. Ini menjadi salah satu bentuk relokasi perusahaan Jepang ke Indonesia,” paparnya.

IKM dari luar negeri, lanjut Sanny, mengalami kesulitan untuk investasi dalam pencarian lahan dan pembangunan pabrik. “Pemerintah seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan IKM dari luar negeri tersebut karena bagian dari relokasi industri besar luar negeri. Bisnis ini sangat potensial dan profitable,” tandasnya.

Jadi Prioritas

Sementara itu, pembangunan kawasan industri baik di Jawa maupun luar Jawa menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Kawasan industri terus dibangun karena salah satu kebijakan prioritas pemerintah adalah sektor industri. Ada tujuh infrastruktur utama yang harus dipersiapkan dalam membangun sebuah kawasan industri, yaitu listrik, ketersediaan air, gas, tenaga kerja, akses jalan, bandara dan pelabuhan. Pemerintah juga mendengarkan masukan dari para pelaku bisnis di kawasan industri agar bisa menarik lebih banyak investor.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan fokus mempercepat pengadaan lahan kawasan industri karena sejumlah investasi besar sangat membutuhkan lahan untuk penanaman modal. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin, Dedi Mulyadi,menyebutkan tahun ini permintaan lahan untuk pembangunan industri mencapai 1.000 hektar, sedikit berkurang dari tahun lalu, yakni 1.250 hektar. “Percepatan pengadaan lahan menjadi perhatian kami biar kawasan industri bisa terus berkembang,” kata Dedi.

Menurut dia, karena permintaan tinggi, tapi suplai lahannya kurang, ada beberapa pembangunan kawasan industri yang tertunda. Dia memperkirakan pada tahun depan permintaan untuk kawasan industri akan meningkat dibanding tahun ini. Pihaknya terus mendorong percepatan ekspansi oleh perusahaan kawasan industri. Sementara itu, kendala utama pengadaan lahan untuk kawasan industri adalah masalah pembebasan lahan, kalau untuk membangun termasuk infrastruktur butuh waktu satu tahun.

Lebih jauh Dedi mengakui tingginya permintaan kawasan industri di Tanah Air tidak dibarengi penawaran dan penyediaan lahan yang cukup. Dia mengatakan Kemenperin berupaya membuka kawasan baru di Karawang sebagai solusi jangka pendek. Dia mengatakan kawasan sekitar Karawang dipilih setelah pertemuan delegasi Kerjasama Indonesia-Jepang. Namun, lokasi tepatnya belum ditentukan. “Sampai saat ini, pemerintah masih mencari lokasi yang tepat,” katanya.

Karena pengembangan kawasan industri menjadi prioritas pemerintah, dia mengatakan pemerintah berusaha membuka lahan baru. Namun, ke depan, terus diupayakan agar lahan industri dengan infrastruktur memadai bisa dibangun di luar Jawa. Sebab, Jawa sudah terlalu padat dengan 75% kawasan industri. Kerjasama dengan China untuk pengembangan kawasan industri di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bakal menjadi strategi pemerintah. Pola serupa, menurut dia, bakal digunakan untuk mengembangkan kawasan industri di pulau lain.