Pertamina Diyakini Mampu Kelola Blok Mahakam

Punya Teknologi dan Managemen Memadai

Selasa, 26/02/2013

NERACA

Jakarta – Para mantan pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) meyakini, perusahaan BUMN di sektor minyak dan gas (migas) itu mampu mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur yang kontrak pengelolaanya oleh asing bakal habis pada 2017 mendatang.

Para mantan petinggi Pertamina itu, antara lain, mantan Wakil Dirut Pertamina, Mustiko Saleh, mengatakan, secara teknologi dan manajemen, pengelolaan blok Mahakam tidak berbeda dengan blok lain yang dikelola Pertamina. "Pertamina sudah 54 tahun, sudah pasti mampu. Pemboran Mahakam itu tidak masalah bagi Pertamina," kata Mustiko kepada pers, Senin (25/2).

Senada dengan Mustiko, bekas Direktur Hulu Pertamina Sukusen Soemarinda dan Bagus Setiardja serta mantan Kepala BPPKA D Zahar mengatakan bahwa Pertamina sangat mampu mengelola blok Mahakam.

Kembeli ke pendapat Mustiko. Menurut dia, penilaian bahwa Pertamina mampu mengelola Mahakam lantaran hanya tinggal melanjutkan saja. "Sekarang Mahakam sudah produksi, cadangan terbukti juga sudah ada, tinggal melanjutkan saja dan itu tidak sulit," ujarnya.

Lebih-lebih, Mustiko mencontohkan, Pertamina terbukti mampu meningkatkan produksi migas pascapengambilalihan Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai utara Jawa. Terkait keuangan, Mustiko juga mengatakan, Pertamina akan mudah mencari pendanaan. Dia menjelaskan, dengan asumsi produksi Mahakam 2.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), maka pendapatan per harinya bisa sebesar 200 juta dolar. "Itu sudah jadi jaminan. Ditambah lagi cadangan terbukti juga jaminan. Karena itu, semua berebut ke Mahakam," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini, Blok Mahakam dikelola perusahaan migas asal Perancis, Total EP Indonesie dengan kepemilikan 50%. Sementara, sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Kontrak pertama diteken 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 31 Maret 1997 diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.

DPR Minta Dilibatkan

Terkait dengan pengambilalihan Blok Mahakam oleh Indonesia, sebelumnya, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan rencana pemerintah terkait dengan berakhirnya kontrak blok mahakam. Komisi VII DPR harus dilibatkan terkait dengan keputusan-keputusan yang akan dibuat pemerintah mengenai status Blok Mahakam.

"Sebelum perpanjangan kontrak blok mahakam, pemerintah harus berkoordinasi dulu ke komisi VII DPR RI," kata Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR mengenai Evaluasi Kinerja Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013, di Gedung DPR, pekan lalu.

Satya juga meminta agar Menteri ESDM Jero Wacik hati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak Blok Mahakam, jangan sampai kejadian perpanjangan kontrak Blok Cepu yang mengecewakan terulang kembali. "Saya meminta agar Menteri ESDM berhati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak Blok Mahakam," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Satya mengatakan pada waktu keputusan Blok Cepu, perhatian masyarakat sangat besar, namum ternyata keputusannya tidak terlalu baik bagi Indonesia. "Dimana pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan Blok Cepu operatorshipnya ExxonMobil sedangkan Pertamina hanya dapat 45% dimana Blok Cepu dikelola anak perusahaan konsorsium yakni Mobil Cepu Limited (MCL)," ungkapnya.

Menurut dia, akibat operatornya dipegang ExxonMobil sehingga apapun keputusan yang diambil harus melalui mekanisme ExxonMobil. "Akhirnya setiap keputusan tidak happy-happy amat bagi kita. Untuk itu di Blok Mahakam jangan sampai kasus ini kembali terjadi di Blok Mahakam, walaupun persentase Pertamina di Blok tersebut tidak terlalu besar, alangkah pentingnya Pertamina menjadi operatorship agar setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan negeri ini bukan mekanisme Total dan Inpex," jelasnya.

Dia meminta Pemerintah tidak lagi memperpanjang kontrak Total di Blok Mahakam, karena sudah saatnya Pertamina menjadi operator di Blok Mahakam. Satya beralasan, Total sudah terlalu lama mengelola Blok Mahakam dan yang tidak kalah penting adalah Pertamina sudah mampu mengelolanya saat ini.

Sebenarnya, ungkap Satya, Pemerintah bisa memberikan porsi kepada Total untuk menjaga kelangsungan saja. Tetapi hak pengelolaan harus di tangan Pertamina. “Kalau boleh saya memperkirakan porsi Indonesia di blok Mahakam ini sebesar 60 % dan Total 40 % saja,” jelasnya.

Dia menyebut, Pertamina sudah punya pengalaman mengambil alih lapangan-lapangan termasuk lapangan deep offshore West Java. “Itu bisa dikelola dengan baik. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada BUMN kita, seperti Pertamina. Agar pengelolaan Blok Mahakam jatuh ke tangan kita,” ujar Satya.

Bahkan, lanjut Satya, Kementerian ESDM terlalu berpikir dini, karena menganggap Pertamina tak mampu mengelola Blok Mahakam. Dia mengatakan, Pertamina cukup memiliki pengalaman, bahkan sukses menaikkan produksi minyak. Satya meminta kepada Kementerian ESDM agar tidak terburu-buru menilai Pertamina tidak mampu dan memberikan kesempatan Pertamina untuk menunjukkan bahwa Pertamina bisa mengoperasikan Blok tersebut.

Dia mengaku sangat berharap agar kontrak Total di Blok Mahakam tidak diperpanjang lagi karena ini menyangkut rasa nasionalisme terhadap tanah air. “Mau sampai kapan kedaulatan energi dalam negeri terus didikte asing,” pungkas Satya.